Connect with us

Dipanggil Jokowi Jadi Calon Menteri, Siapa Pengganti Kapolri Tito Karnavian?

Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memenuhi undangan Presiden Jokowi ke Istana, Senin (21/10/2019)

Jakarta – Polri mengisyaratkan pimpinannya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, akan diberi jabatan baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa kepemimpinan periode kedua, 2019-2024. Lantas, siapa saja jenderal-jenderal polisi yang berpeluang menggantikan posisi Tito di pucuk pimpinan Polri?

detikcom merangkum ada 11 perwira tinggi Polri berpangkat komisaris jenderal polisi (komjen pol atau jenderal bintang tiga) saat ini. Mereka tak dapat lagi naik pangkat, kecuali jika diangkat mengisi jabatan Kapolri atau Kepala Badan Intelijen Negara (Ka BIN).

Berikut ini daftar 11 orang yang berpeluang menggantikan Tito dari segi kepangkatan bintang tiga:

Berada di dalam struktur organisasi Polri:

  1. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, pensiun 23 Desember 2019.
  2. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Moechgiyarto, pensiun 25 Mei 2020
  3. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Condro Kirono, pensiun 12 Desember 2019
  4. Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, pensiun 19 Februari 2023
  5. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, pensiun 24 Maret 2023
  6. Kapala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Idham Azis, pensiun 22 Januari 2021

Berada di luar struktur organisasi Polri

  1. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas) Komjen Pol M Iriawan, pensiun 31 Maret 2020
  2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Ka BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, pensiun 10 Mei 2020
  3. Kepala Badan Narkotika Nasional (Ka BNN) Komjen Pol Heru Winarko, pensiun 1 Desember 2021
  4. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol Dharma Pongrekun, pensiun 12 Januari 2024
  5. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian (Irjen Kemenperin) Komjen Pol Setyo Wasisto, pensiun 19 November 2019

Peluang Besar di Luar Bintang Tiga

Meski demikian, tak tertutup kemungkinan Presiden Jokowi, yang memiliki hak prerogatif, mengangkat perwira tinggi Polri yang saat ini berpangkat jenderal bintang dua atau inspektur jenderal polisi (irjen pol). Ada kabar yang menyebutkan bahwa Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono berpeluang kuat menjadi Kapolri.

Gatot Eddy, yang merupakan lulusan Akpol 1988, pernah menjabat Asisten bidang Sosial dan Ekonomi Kapolri, sekaligus Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Nusantara, yang bertugas menjaga keamanan masyarakat di seluruh penjuru negeri saat perhelatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018. Eddy baru akan pensiun pada 28 Juni 2023.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Garuda Indonesia Tunjuk Mitra Piranti Jadi VP Corporate Secretary

Oleh

Fakta News

Jakarta – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dalam keterbukaan informasi hari ini, Jumat (21/2) mengumumkan penunjukan sekretaris perusahaan baru menggantikan pejabat lama sebelumnya.

“Bersama ini kami sampaikan perubahan pejabat Sekretaris Perusahaan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk per tanggal 19 Februari 2020 yakni Mitra Piranti,” ujar Aryaperwira Adileksana, Direktur Human Capital GIAA dalam keterbukaan informasi, Jumat (21/2)

Nantinya Mitra Piranti akan didapuk sebagai Vice President (VP) Corporate Secretary. Jabatan tersebut sebelumnya diemban oleh M Ikhsan Rosan.

Usai terungkapnya kasus motor Harley dan sepeda Brompton, pihak GIAA memang terus berbenah. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menyegarkan jajaran manajemen baik komisaris dan direksi.

Dalam RUPSLB bulan lalu salah satunya ditunjuk Triawan Munaf sebagai Komisaris Utama dan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Serahkan 41 SK Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial yang berlangsung di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat, 21 Februari 2020.

Siak – Presiden Joko Widodo menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat.

“Kita ini di seluruh Indonesia memiliki 12,7 juta hektare, yang sudah kita serahkan seperti ini 4 juta hektare lebih sedikit. Sisanya, saya sudah perintah ke Menteri Kehutanan agar ini lima tahun ke depan juga segera diserahkan kepada rakyat, kepada hutan adat, kepada kelompok-kelompok yang ada di sekitar hutan, di desa-desa,” ujarnya dalam penyerahan SK yang berlangsung di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat, 21 Februari 2020.

Pemerintah menyadari akan banyaknya masyarakat di sekitar kawasan hutan di Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan tersebut. Namun, sebagian besar di antara mereka, yang notabenenya ialah masyarakat kurang mampu, tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan itu.

Melalui SK yang kali ini diserahkan kepada masyarakat di Provinsi Riau tersebut, pemerintah memberikan akses kepada pengelolaan sumber daya hutan bagi mereka. Hal tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik dan ketimpangan lahan.

“Di seluruh Tanah Air, sengketa-sengketa seperti ini banyak sekali. Bukan hanya puluhan atau ratusan, tapi ribuan. Oleh sebab itu inilah kenapa SK-SK seperti ini diberikan,” tuturnya.

Hak kelola hutan sosial yang diberikan kali ini mencakup lahan dan kepala keluarga yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu Selatan, dan Kabupaten Siak. Sebelumnya, penyerahan hak kelola ini juga dilakukan di sejumlah daerah dan akan terus diupayakan untuk berlanjut.

“Saya ajak Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadikan lahan-lahan yang sudah diberikan ini menjadi produktif, baik untuk menanam singkong, aren, ekowisata, jadikan sumber mata air, silakan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu untuk mengelola lahan,” kata Presiden.

“Setelah ini kita juga akan terus bagikan SK-SK seperti ini karena memang yang saya urus yang kecil-kecil. Saya enggak pernah memberikan ke yang besar-besar (korporasi) selama lima tahun kemarin,” imbuhnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, pemberian hak kelola hutan sosial ini hendaknya diikuti dengan kegiatan dan pengelolaan yang bersifat produktif. Dirinya juga tak segan untuk memeriksa langsung pengelolaan hutan sosial itu di kemudian hari.

“Jadi kalau enggak produktif akan kita minta kembali untuk diberikan ke yang bisa menjadikan tanah lebih produktif,” ucapnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sentuh Ranah Pribadi, Istana Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Oleh

Fakta News
Stafsus Presiden Dini S Purwono

Jakarta – Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Dini Purwono menilai RUU Ketahanan Keluarga terlalu menyentuh ranah pribadi. Dia pun mempertanyakan urgensi RUU tersebut.

“(RUU Ketahanan Keluarga) Terlalu menyentuh ranah pribadi,” ujar Dini di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2020).

Menurut Dini, tak seharusnya peraturan perundang-undangan terlalu menyentuh ranah privasi masyarakat. Apalagi jika berkaitan dengan hak asasi manusia.

“Itu juga kan hak asasi manusia. Jangan sampai juga inkonstitusional. Kan ujung-ujungnya kita musti lihat sesuai konstitusi kan. Kalau sampai dianggap itu melanggar hak asasi manusia, ya inkonstitusional lah,” ujarnya.

Dini akan mempertanyakan ke DPR perihal substansi dan urgensi RUU Ketahanan Keluarga. Namun, dia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mendapatkan draft RUU tersebut.

“Tapi nanti kita pasti akan kasih pendapat lah. Setiap Undang-Undang kan pasti ada pembahasan juga sama pemerintah kan. Nanti kita akan pertanyakan juga apa segitunya negara harus masuk ke ranah privat,” kata Dini.

Diberitakan sebelumnya, terdapat sejumlah pasal kontroversi dalam draf RUU Ketahanan Keluarga, di antaranya tentang hubungan rumah tangga suami istri. Kemudian juga soal kamar anak yang harus dipisah.

RUU ini pun dianggap terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi suami dan istri. Salah satu contohnya yakni hanya istri yang wajib mengurus rumah tangga.

 

Adn

Baca Selengkapnya