Connect with us

Dinilai Hormati MK, Pakar Hukum Nilai Sikap Presiden Jokowi Tak Keluarkan Perppu KPK Tepat

Jakarta – Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tepat. Dengan begitu, Presiden menghormati keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sikap Presiden sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada MK yang memiliki legitimasi konstitusional,” kata pakar hukum Indriyanto Seno Adji, Minggu, 3 November 2019.

Ia menegaskan jauh lebih baik semua komponen yang berkepentingan menunggu hasil pemeriksaan MK atas uji materi UU KPK oleh sejumlah elemen masyarakat. “Apalagi keputusan MK bersifat final dan binding (mengikat),” ujar dia.

Secara substansial, Indriyanto mengatakan, ada atau tidaknya UU KPK yang baru, penegakan hukum masih tetap berjalan. Seperti, proses lidik dengan operasi tangkap tangan, menyelidikan, penuntutan, bahkan proses di pengadilan, tetap memiliki legitimasi pro justitia.

“Dijamin tidak benar rumor bahwa UU KPK adalah bentuk pelemahan. Anggapan itu sebagai bentuk misleading opinion,” katanya.

Dewan Pengawas

Indriyanto juga mendukung sikap Jokowi yang menjanjikan Dewan Pengawas KPK bakal memiliki kredibilitas baik, meski tanpa melalui perekrutan oleh panitia seleksi. Menurut dia, sikap Jokowi sudah tepat karena berlandaskan UU KPK.

“Pernyataan Presiden sudah sangat bijak dan berbasis pada perundangan KPK yang berlaku, karena UU KPK memang sudah mengatur secara tegas dan jelas tentang Dewan Pengawas,” katanya.

Berkaca pada KPK sebagai lembaga penegak hukum, Dewan Pengawas harus diisi dengan orang-orang yang kredibel. Siapa pun yang duduk di Dewan Pengawas KPK, lanjut dia, harus memiliki integritas, keahlian, keilmuan, dan pengalaman.

“Dengan berpijak pada perspektif KPK sebagai lembaga penegak hukum, memang sebaiknya calon-calon Dewan Pengawas itu memiliki kredibilitas, ekspertis keilmuan, dan praktis di dalam bidang hukum. Tentunya para calon memiliki integritas moral penegakan hukum yang baik,” tambah guru besar Fakultas Hukum UI itu.

Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait rekrutmen Dewan Pengawas karena UU KPK telah mengatur hal tersebut.

Presiden Joko Widodo belum berencana menerbitkan Perppu KPK. Dia masih menunggu hasil uji materi UU KPK yang bergulir di MK.

“Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Jokowi menyebut Perppu bakal mengacaukan etika bertatakenegaraan bila dikeluarkan saat uji materi berlangsung. “Kita harus tahu sopan santun dalam bertatakenegaraan,” ujar Jokowi.

Sebanyak 25 advokat yang berstatus mahasiswa pascasarjana Universitas Islam As Syafi’iyah dan 18 mahasiswa gabungan sejumlah universitas di Indonesia serta seorang advokat Gregorius Yonathan Deowikaputra mengajukan uji materil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke MK. Penggugat mempermasalahakan sejumlah hal, salah satunya pembentukan dewan pengawas.

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rangkap Jabatan, Banggar DPRD DKI Minta Anggota TGUPP Anies Kembalikan Gaji

Oleh

Fakta News
Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi

Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta anggota TGUPP Anies Baswedan yang rangkap jabatan mengembalikan gajinya. Gaji yang harus dikembalikan, kata dia, terhitung dari gaji saat ia mulai merangkap jabatan.

“Saya tekankan dalam rapat Banggar ini untuk dikembalikan uang dari mulai kapan di TGUPP terus dia merangkap jabatan, harus fair juga,” kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Prasetio mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bappeda untuk mengetahui pasti kapan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu rangkap jabatan.

Prasetio melihat ada empat anggota TGUPP yang melakukan rangkap jabatan, salah satu di dewan pengawas kesehatan. Dia menilai tidak boleh ada anggota TGUPP yang bekerja di dua tempat dengan gaji dari satu APBD.

Adapun anggota TGUPP yang diduga merangkap jabatan sebagan dewan pengawas rumah sakit adalah Achmad Haryadi. Dia ditunjuk sebagai dewan pengawas rumah sakit sejak Oktober 2016, namun pada 2018 nama Haryadi masuk dalam salah satu TGUPP.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Merry Hotma menilai ada konflik kepentingan dengan rangkap jabatan Haryadi. “Dia double job bagian tim percepatan pembangunan tapi juga ada sistem pemerintahan ini tidak fair ini conflict of interest,” ujar Merry.

Merry berpendapat seharusnya TGUPP terlepas dari sistem pemerintah, karena salah satu tugas TGUPP dalam percepatan dan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi.

Merry meminta Haryadi harus memilih salah satu jabatan, antara TGUPP dengan Dewan Pengawas. “Jangan rangkap jabatan,” ujarnya.

Dalam rapat anggaran di tingkat komisi, masalah rangkap jabatan anggota TGUPP ini telah mengemuka. Bahkan Merry meminta Komisi E untuk memanggil dewan pengawas RSUD tersebut.

Anggota Komisi E Dian Pratama juga mempertanyakan dasar penunjukan Haryadi karena dualisme jabatan antara Dewan Pengawas Rumah Sakit dan sebagai TGUPP Anies Baswedan. “Apa boleh satu menerima gaji sebagai TGUPP satu sebagai dewan pengawas,” ujarnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

BPIP dan Lemhanas Teken Nota Kesepahaman Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila

Oleh

Fakta News

Jakarta – Untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Lembaga Ketahanan Nasional sepakat menyusun metode, bahan ajar, dan kualifikasi pengajar materi pendidikan Pancasila. Selain itu, kedua lembaga itu juga akan mengukur indeks kepancasilaan.

Nota kesepahaman yang diteken Pelaksana tugas Ketua BPIP Haryono dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo itu menyebutkan bahwa dua lembaga sepakat untuk melakukan koordinasi dan bekerjasama menggunakan kepakaran yang dimiliki untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

Dalam masa itu, kedua lembaga juga akan melakukan evaluasi. “Kerjasama ini bertujuan untuk mengakselerasi pembumian Pancasila,” kata Haryono dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut dia kerja sama itu merupakan cikal bakal untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumberdaya BPIP dan Lemhanas dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Agus Widjojo mengatakan Lemhanas dan BPIP akan berdama-sama melakukan penguatan kebijakan pemerintah secara terus-menerus. “Lemhanas memiliki banyak pakar, siap mendukung upaya pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan BPIP,” ujarnya.

Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Aris Heru Utomo berujar sebenarnya kerja sama itu merupakan nota kesepahaman yang sudah dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang merupakan cikal bakal BPIP.

Kerja sama itu ditandatangani pada 2017 yang sampai saat ini belum diimplementasikan. “Jadi ini merupakan upaya kita untuk memperbaharui,” kata Aris.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Tuding Jokowi Tak Paham Pancasila, Henry Yoso Laporkan Rocky Gerung Atas Pencemaran Nama Baik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat melaporkan akademisi Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Senin (9/12).

Akademisi Rocky Gerung menuding Presiden Jokowi tidak paham Pancasila saat menjadi narasumber diskusi di salah satu stasiun televisi nasional.

Henry menilai ucapan Rocky Gerung mencemarkan nama baik Jokowi.

“Saya menilai ucapan itu keterlaluan. Saya sudah lama lihat Rocky Gerung. Rocky Gerung orang yang sok tau, gak ada orang yang benar di mata dia, kecuali diri sendiri dan orang yang salah itu yang benar di mata dia,” kata Henry.

Henry menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga dijadikan sumber hukum, falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Presiden itu apa sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negera sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan bersenjata (TNI). Presiden adalah hasil pemilihan langsung dari rakyat Indonesia. Artinya sosoknya harus dihormati oleh rakyat Indonesia bahkan bangsa-bangsa asing pun penghormatan kepada Presiden sehingga saya tidak menerima kepada orang yang mengatakan Presiden tidak paham Pancasila,” ucapnya.

Henry mengaku bisa membuktikan Jokowi paham Pancasila. Dia menilai bahwa permasalahan Rocky Gerung bukan lagi politik, tetapi hukum.

“Saya tidak bicara dari sisi politik, tapi dari sisi hukum. Bahwa dia (Rocky Gerung) sebagai seorang pengamat politik, oke, tapi saya melihat dia bukan ahli politik, tapi sebagai pengamat kalau di dalam ada perdebatan sah-sah saja. Tapi tidak ada halangan untuk melaporkan perbuatan itu yang saya duga sebagai perbuatan pidana,” ujarnya.

 

Munir

Baca Selengkapnya