Dilantik Jadi Menpora Baru, Wapres Ma’ruf Minta Dito Ariotedjo Susun Langkah Strategis Benahi Sektor Olahraga dan Kepemudaan
Jakarta – Senin sore (03/04/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik politisi muda Partai Golkar, Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Zainudin Amali. Sebagaimana diketahui, Zainudin Amali mengundurkan diri sebagai Menpora setelah dirinya terpilih menjadi Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2023-2027.
Atas pelantikan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berharap Dito Ariotedjo dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk membenahi sektor keolahragaan dan kepemudaan di tanah air dalam sisa masa jabatan kabinet hingga 2024 mendatang.
“Walaupun hanya tersisa satu setengah tahun, cukuplah untuk bisa melakukan langkah-langkah yang strategis, yang lebih baik,” harap Wapres saat memberikan keterangan pers usai melaksanakan Salat Tarawih berjamaah di Masjid Baiturrahman, Jl. Pandanaran No. 97, Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin malam.
Pertama terkait bidang kepemudaan, Wapres meminta Dito agar menata ulang dan mengoptimalkan fungsi dan peran berbagai organisasi pemuda.
“Banyak organisasi-organisasi pemuda yang masih terpecah-pecah. Dan juga pentingnya difungsikan [kembali] dan sebagainya [yang] kemarin memang belum optimal,” terangnya.
Kemudian yang kedua dalam bidang keolahragaan, Wapres meminta Dito untuk membenahi dan menuntaskan berbagai program peningkatan prestasi olahraga, terutama mengacu pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang telah ditetapkan pemerintah. Meskipun keolahragaan di Indonesia telah mulai tertata dengan baik dengan adanya DBON, menurutnya hal tersebut masih perlu didukung gebrakan yang lebih nyata.
“Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya Menpora baru dan memang dari generasi muda, tentu diharapkan gebrakannya lebih kelihatan, lebih kuat, [dan] lebih besar,” harapnya.
Sebagai sosok muda, Wapres percaya Dito akan lebih bersemangat dalam meneruskan upaya peningkatan prestasi olahraga nasional yang telah digariskan dalam DBON.
“Biasanya yang muda itu lebih semangat, lebih memiliki gairah terutama untuk meneruskan apa yang sudah dirintis mengenai masalah pembinaan olahraga, menuntaskan apa yang sudah digariskan dalam DBON, serta membenahi kepemudaan yang kelihatannya memang masih perlu,” tandasnya.
Sebagai informasi, dilansir dari situs resmi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi juga memberikan tiga arahan khusus terkait keolahragaan kepada Dito Ariotedjo. Hal ini sebagaimana dituturkan Dito dalam keterangan persnya usai pelantikan.
Pertama, sebut Dito, kepala negara memintanya untuk menyiapkan tim Indonesia pada ajang olahraga SEA Games dan Asian Games dengan efisien.
“Ada tiga poin dari Pak Presiden, yang satu Pak Presiden ingin di agenda event SEA Games dan Asian Games kita memprioritaskan cabor-cabor yang memiliki potensi medali. Jadi harus efisien, tetapi kita mendapatkan hasil medali yang terbaik,” ungkapnya.
Kedua, Presiden Jokowi meminta Dito untuk menggalakkan secara masif liga-liga olahraga di level pendidikan sekolah dan kuliah, termasuk juga liga antarkampung untuk masyarakat.
“Ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan ingin ekosistem sport industry Indonesia ini makin maju dan makin established,” sebutnya.
Adapun untuk sektor kepemudaan, menurut Dito, Presiden mengharapkan agar pengembangan pemuda diarahkan pada kewirausahaan dan profesionalitas dengan capaian indeks pembangunan pemuda yang terus naik.
Menanggapi arahan-arahan tersebut, Dito menyampaikan bahwa dirinya akan segera menyiapkan pelaksanaan ajang-ajang olahraga internasional, seperti Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 di Jakarta dan World Beach Games di Bali.
“Ke depan kan ada tujuh event internasional, salah satunya Indonesia [menjadi] tuan rumah di bola basket dan World Beach Games. Pasti apa yang sudah dimulai tentunya otomatis akan kita teruskan dan juga maksimalkan pelaksanaannya,” terang Dito.
Terakhir, Dito memastikan bahwa dirinya akan segera berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait World Beach Games di Bali agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Ia juga menyepakati apa yang ditekankan Presiden Jokowi bahwa olahraga dan politik tidak boleh dicampuradukkan.
“Ya dengan melihat pengalaman kemarin U-20 (penolakan) Israel, pasti per hari ini saya akan coba bicara ke seluruh stakeholder yang ada. Semoga kita bisa memastikan kelancaran jalannya dan juga menimbulkan titik temu,” tutur Dito.
“Saya sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan Pak Presiden bahwa harus dipisahkan kedua hal itu [politik dan olahraga], walaupun hal ini adalah sesuatu [yang] kompleksitasnya tinggi, tapi memang kita akan usahakan yang terbaik,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
