Dialog Kopi Tanah Air PDI Perjuangan, Tiga Menteri Paparkan Kebangkitan Ekonomi Pemerintahan Jokowi
Jakarta – PDI Perjuangan menggelar acara Dialog Kopi Tanah Air di Gedung Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/1). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyant hadir didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dan Mindo Sianipar, serta Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono.
Selain itu turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ketiga menteri hadir sebagai pembicara bersama Aktivis Komunitas Kopi, dan pelaku usaha hulu dan hilir kopi seperti Eko Purnomosidi dari Sunda Hejo; Tri Yono dari Koperasi Baroqah Kerinci; Irvan Helmi dari Anomali Coffee; dan Abubakar Dicky sebagai Co-Founder Kopi Kalyan.
Hasto mengatakan sebagai partai politik pendukung Jokowi-KH Ma’ruf, pihaknya punya tanggung jawab mengawal pemerintahan. Dia mengharapkan dialog tiga menteri ini bersama dengan pelaku UMKM dan petani bisa menghasilkan formulasi untuk meningkatkan sektor kopi dari hulu hingga hilir.
Hasto mengatakan, HUT PDI Perjuangan tahun ini dirayakan dengan tema ‘Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya’. Dan dalam rangka itu, PDI Perjuangan akan menggelar festival kopi pada 11-13 Maret 2022.
“Akan diadakan Festival Kopi Tanah Air selama tiga hari dan nanti kita rasakan bahwa di balik kopi yang pahit itu tersembunyi kekuatan ekonomi yang luar biasa,” pungkas Hasto.
Sementara itu ketiga menteri yang hadir secara garis besar menyampaikan visi pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin sejalan dengan komitmen PDI Perjuangan untuk berfokus membawa Indonesia bangkit keluar dari dampak pandemi Covid-19. Termasuk dalam hal peningkatan ekonomi dan daya saing, khususnya yang berkaitan dengan hasil bumi seperti kopi.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan Presiden Joko Widodo ingin seluruh program di kementerian dan lembaga benar-benar didorong untuk menyasar langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Terlebih saat ini masih pandemi Covid-19, sehingga terlihat memang terjadi kesenjangan.
“Karena itu, sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami semua para pembantu presiden harus memastikan yang namanya keseimbangan ekonomi dan bila perlu juga diintervensi,” kata Erick sebelum mengisi acara itu.
Erick menyatakan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan di bawahnya memiliki kekuatan ekonomi sepertiga Indonesia. Ketua TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 itu memandang BUMN tentu punya tanggung jawab untuk mencari solusi bagi kesejahteraan petani kopi.
“Karena harga kopi dunia sedang naik, tetapi harus dipastikan jangan kenaikan harga kopi ini justru menaikkan yang namanya penjual di tengah, tidak langsung kepada petani,” jelas Erick.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sebanyak 99,6 persen pelaku UMK itu berada di sektor mikro. Teten memandang pihaknya perlu bersinergi dengan PDIP untuk meningkatkan para pelaku UKM itu.
“Selama pandemi, saya kira yang menjadi penyelamat ekonomi nasional itu adalah UMKM. Bukan kali ini saja ketika pandemi, tetapi juga pada krisis 1998 dan 2003,” kata Teten.
Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyatakan Presiden Jokowi telah berpesan untuk memperkuat pondasi ekosistem UMKM Indonesia. Kemudian, mendorong UMKM untuk berkembang.
“Kami ada sinergi dengan PDI Perjuangan, menyangkut soal pembangunan pangan. Karena saya tahu, dengan Trisaktinya itu sangat kuat PDI Perjuangan, untuk mendukung kedaulatan pangan. Kita masih banyak pangan yang kita impor, tetapi juga banyak yang bisa kita mengupayakan untuk pada subsidi impor. Oleh karena itu, kami sekarang memperkuat koperasi di sektor pangan, termasuk baik yang institusi impor maupun yang punya orientasi ekspor,” kata Teten.
Kopi, lanjut Teten, termasuk punya potensi ekspor yang sangat besar. Teten menganggap dunia telah mengenal Indonesia sebagai planet kopi. “Ini salah satu keunggulan domestik yang kita bisa perkuat,” tandas Teten.
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar menambahkan Presiden Jokowi memiliki program kemasyarakatan yang menginginkan proses ekonomi Indonesia berdikari. Di Kementerian LHK, ada program Perhutanan Sosial yang juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak demi menunjang aspek ekonomi masyarakat.
“Dibutuhkan kemudian untuk ekonomi kemasyarakatan ini adalah akses kelola kawasan, harus ada lahannya. Tetapi itu saja enggak cukup, harus ada kesempatan berusahanya. Maka sangat relevan ada Menteri BUMN dan Menteri UKM, hari ini saya diundang untuk berdiskusi tentang hal tersebut,” jelas Siti.
Dengan adanya kerja sama lintas pihak, maka program ekonomi kemasyarakatan bisa ditingkatkan. Di samping itu, Siti menginginkan pertumbuhan ekonomi tetap seimbang dengan kelestarian alam.
“Jadi tetap membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi sekaligus namanya argoforestry kopi ya, juga artinya menjaga kelestarian, karena keduanya ini harus seimbang,” tegas Siti.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
