Connect with us

Dialog Kopi Tanah Air PDI Perjuangan, Tiga Menteri Paparkan Kebangkitan Ekonomi Pemerintahan Jokowi

Jakarta – PDI Perjuangan menggelar acara Dialog Kopi Tanah Air di Gedung Sekolah Partai, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/1). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyant hadir didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dan Mindo Sianipar, serta Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono.

Selain itu turut hadir Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Ketiga menteri hadir sebagai pembicara bersama Aktivis Komunitas Kopi, dan pelaku usaha hulu dan hilir kopi seperti Eko Purnomosidi dari Sunda Hejo; Tri Yono dari Koperasi Baroqah Kerinci; Irvan Helmi dari Anomali Coffee; dan Abubakar Dicky sebagai Co-Founder Kopi Kalyan.

Hasto mengatakan sebagai partai politik pendukung Jokowi-KH Ma’ruf, pihaknya punya tanggung jawab mengawal pemerintahan. Dia mengharapkan dialog tiga menteri ini bersama dengan pelaku UMKM dan petani bisa menghasilkan formulasi untuk meningkatkan sektor kopi dari hulu hingga hilir.

Hasto mengatakan, HUT PDI Perjuangan tahun ini dirayakan dengan tema ‘Bangunlah Jiwa dan Badannya untuk Indonesia Raya’. Dan dalam rangka itu, PDI Perjuangan akan menggelar festival kopi pada 11-13 Maret 2022.

“Akan diadakan Festival Kopi Tanah Air selama tiga hari dan nanti kita rasakan bahwa di balik kopi yang pahit itu tersembunyi kekuatan ekonomi yang luar biasa,” pungkas Hasto.

Sementara itu ketiga menteri yang hadir secara garis besar menyampaikan visi pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin sejalan dengan komitmen PDI Perjuangan untuk berfokus membawa Indonesia bangkit keluar dari dampak pandemi Covid-19. Termasuk dalam hal peningkatan ekonomi dan daya saing, khususnya yang berkaitan dengan hasil bumi seperti kopi.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan Presiden Joko Widodo ingin seluruh program di kementerian dan lembaga benar-benar didorong untuk menyasar langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Terlebih saat ini masih pandemi Covid-19, sehingga terlihat memang terjadi kesenjangan.

“Karena itu, sesuai dengan arahan Pak Presiden, kami semua para pembantu presiden harus memastikan yang namanya keseimbangan ekonomi dan bila perlu juga diintervensi,” kata Erick sebelum mengisi acara itu.

Erick menyatakan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan di bawahnya memiliki kekuatan ekonomi sepertiga Indonesia. Ketua TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 itu memandang BUMN tentu punya tanggung jawab untuk mencari solusi bagi kesejahteraan petani kopi.

“Karena harga kopi dunia sedang naik, tetapi harus dipastikan jangan kenaikan harga kopi ini justru menaikkan yang namanya penjual di tengah, tidak langsung kepada petani,” jelas Erick.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sebanyak 99,6 persen pelaku UMK itu berada di sektor mikro. Teten memandang pihaknya perlu bersinergi dengan PDIP untuk meningkatkan para pelaku UKM itu.

“Selama pandemi, saya kira yang menjadi penyelamat ekonomi nasional itu adalah UMKM. Bukan kali ini saja ketika pandemi, tetapi juga pada krisis 1998 dan 2003,” kata Teten.

Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menyatakan Presiden Jokowi telah berpesan untuk memperkuat pondasi ekosistem UMKM Indonesia. Kemudian, mendorong UMKM untuk berkembang.

“Kami ada sinergi dengan PDI Perjuangan, menyangkut soal pembangunan pangan. Karena saya tahu, dengan Trisaktinya itu sangat kuat PDI Perjuangan, untuk mendukung kedaulatan pangan. Kita masih banyak pangan yang kita impor, tetapi juga banyak yang bisa kita mengupayakan untuk pada subsidi impor. Oleh karena itu, kami sekarang memperkuat koperasi di sektor pangan, termasuk baik yang institusi impor maupun yang punya orientasi ekspor,” kata Teten.

Kopi, lanjut Teten, termasuk punya potensi ekspor yang sangat besar. Teten menganggap dunia telah mengenal Indonesia sebagai planet kopi. “Ini salah satu keunggulan domestik yang kita bisa perkuat,” tandas Teten.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar menambahkan Presiden Jokowi memiliki program kemasyarakatan yang menginginkan proses ekonomi Indonesia berdikari. Di Kementerian LHK, ada program Perhutanan Sosial yang juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak demi menunjang aspek ekonomi masyarakat.

“Dibutuhkan kemudian untuk ekonomi kemasyarakatan ini adalah akses kelola kawasan, harus ada lahannya. Tetapi itu saja enggak cukup, harus ada kesempatan berusahanya. Maka sangat relevan ada Menteri BUMN dan Menteri UKM, hari ini saya diundang untuk berdiskusi tentang hal tersebut,” jelas Siti.

Dengan adanya kerja sama lintas pihak, maka program ekonomi kemasyarakatan bisa ditingkatkan. Di samping itu, Siti menginginkan pertumbuhan ekonomi tetap seimbang dengan kelestarian alam.

“Jadi tetap membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi domestik, tetapi sekaligus namanya argoforestry kopi ya, juga artinya menjaga kelestarian, karena keduanya ini harus seimbang,” tegas Siti.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Sebut Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini, Relawan Projo Teriak Nama Ganjar

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024. Karena itu dia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) agar tak mendesaknya dan tak tergesa-gesa menentukan siapa figur yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya kepada relawan yang hadir.

Jokowi sekali lagi meminta Projo bersabar, meski tokoh yang mereka dukung ada di lokasi yang sama.

“Meskipun… meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut riuh peserta Rakernas. Mereka meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar… Pak Ganjar…,” teriak peserta.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi.

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara sekali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan politik sekarang ini masih belum jelas, partai apa mencalonkan siapa. Karena itu Jokowi meminta jangan sampai keliru, jangan sampai salah menentukan pilihan calon presiden yang akan diusung.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi ke Relawan Projo: Meskipun yang Kita Dukung Ada di Sini, Jangan Tergesa-gesa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara seali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi yang disambut riuh relawan Projo.

“Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku lega ketika mendengar para relawan Projo siap bersabar menunggu arahannya. Sebab, Jokowi takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

 

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya