Connect with us

Ketua KPU: Debat Capres Bukan Seperti Ulangan

Bukan seperti ulangan
Ketua KPU RI(Foto: Istimewa)

Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menegaskan, debat calon presiden (capres) bukan seperti ulangan. Hal ini disampaikan Arief menyikapi kontroversi pengiriman materi pertanyaan debat kepada masing-masing pasangan calon presiden.

Baca juga:

Arief menegaskan, debat capres ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden untuk meyakinkan pemilih dengan visi misi dan program. Sehingga menjadi menjadi tolak ukur bagi masyarakat menentukan pilihannya.

“Ini (debat) bukan seperti ulangan. Ini yang diminta adalah bukan sekedar menjawab satu tambah satu sama dengan dua, bukan begitu. Tapi logika untuk merangkai, menjelaskan sebetulnya Indonesia ke depan bagaimana,” tegas Arief di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (7/1).

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Seleksi Kompetensi Perketat CPNS Terpapar Radikalisme Masuk Pemerintahan

Oleh

Fakta News
CPNS PUPR

Jakarta – Calon pegawai negeri sipil (PNS) akan dibersihkan dari paparan radikalisme. Seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) menjadi acuan untuk mengetahui seorang pelamar terpapar radikalisme atau tidak.

“Dari soal-soal tes seleksi ada indikatornya apakah mereka terpapar atau tidak,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir di Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Menurut dia, BKD DKI juga akan meminta keterangan lebih dalam kepada CPNS yang lolos. Dari keterangan dan data tersebut, pihaknya akan mengetahui seperti apa rekam jejak mereka.

“Kemudian, kami juga mengetahui laporan dari masyarakat, kurang dan kelebihannya kita bisa tahu. Sejauh ini tidak ada (PNS DKI terpapar radikalisme). Semua pada patuh terhadap aturan,” jelas Chaidir.

Chaidir mengungkapkan jumlah pelamar PNS saat ini mencapai 13.416 sejak pendaftaran CPNS 2019, Senin, 11 November 2019. “Formasi yang paling banyak peminat adalah guru kelas, perawat, dan bidan,” terang dia.

Pembukaan lowongan CPNS berlangsung hingga Senin, 25 November 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membuka menerima CPNS 2019 sebanyak 2.998 orang. Mereka akan mengisi tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis administrasi.

Chaidir juga membenarkan banyak lulusan mengincar bekerja sebagai PNS di DKI karena gaji yang besar. Tak tanggung-tanggung, gaji PNS yang menjabat eselon IV bisa menembus Rp28 juta.

“Jika yang bersangkutan menjabat struktural, kompenen tunjangannya bertambah,” kata Chaidir.

Dia mencontohkan gaji PNS Gol 3a Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) sebesar Rp2.579.000. Mereka mendapat tunjangan kinerja dan lainnya tergantung kemampuan APBD dan kebijakan instansi lainnya.

DKI memberlakukan tunjangan kinerja daerah sebesar Rp17.370.000 dengan standar kinerja sebagai jabatan fungsional umum teknis trampil. Alhasil total uang yang diterima PNS baru di DKI Rp19.949.000.

“Jadi pendapat Pak Menteri (Tjahjo Kumolo) ada benarnya (mendapat gaji Rp28 juta). Sehingga, para purnapraja IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) berbondong-bondong ingin bertugas sebagai PNS DKI Jakarta,” jelas Chaidir.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Awas, Langgar Jalur Sepeda Bakal Kena Denda Rp500 Ribu

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menerbitkan aturan mengenai jalur sepeda. Denda maksimal hingga Rp500 ribu siap mengintai para pelanggar jalur khusus kendaraan gowes tersebut.

“Ya (sanksi berlaku) nanti. Hari ini ditandatangani (peraturan gubernur terkait jalur sepeda). Kami akan sampaikan ke biro hukum untuk diundangkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Menurut dia, pemilik kendaraan bermotor yang melintas dan parkir di jalur sepeda akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 284. Sanksi tindak pidana ringan berupa pidana dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu bisa dikenakan.

“Setelah diundangkan, masuk ke lembaran perda (peraturan daerah), baru kita akan umumkan berlaku. Jadi saya sambil menunggu penetapan itu,” kata Syafrin.

Pembatas jalur sepeda berupa marka putih dan hijau yang solid. Namun, pengemudi yang melewati jalur sepeda yang putus-putus tidak dikenai tilang karena itu mix traffic.

“Nanti tidak ada lagi peringatan. Sekarang kita sifatnya ialah preventif preemtif. Begitu ada pelanggaran, kita ingatkan tolong jangan melanggar, ini membahayakan. Setelah diundangkan, hari itu juga sudah ada penegakan hukum di lapangan,” jelas Syafrin.

Sementara itu, pembongkaran jalur sepeda di Cikini mendapat sorotan dari warganet. Publik mengecam karena jalur sepeda itu baru berumur dua bulan.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyebut tidak ada upaya untuk menghilangkan jalur sepeda. Jalur itu sedang diperbaiki. Ia menyebut jalur sepeda akan dibangun kembali setelah trotoar rampung direvitalisasi.

“Karena jalur sepeda kemarin kan memang duluan terus trotoarnya harus ada pelebaran sedikit,” terang dia.

Adapun trotoar yang dilebarkan ialah sepanjang jalan Cikini Raya hingga tikungan bioskop Metropole XXI. “Setelah itu jalur sepeda dibikin lagi. Tinggal dicat hijau kayak semula,” kata Irwandi.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Tak Kembali ke Indonesia, Mahfud MD Sebut Veronica Koman Ingkar Janji sebagai Penerima Ikatan Beasiswa dari Pemerintah

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Veronica Koman telah ingkar janji kepada pemerintah Indonesia. Mahfud mengatakan Veronica seharusnya kembali ke Indonesia untuk menerima ikatan beasiswa.

“Veronika Koman itu warga negara Indonesia yang mendapat beasiswa untuk belajar ke Australia dan mengingkari janji untuk kembali ke Indonesia sebagai penerima ikatan beasiswa, itu saja,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Mahfud mengaku sudah menyampaikan kepada pemerintah Australia soal status Veronica saat ini. Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga tengah mengupayakan hak hukum terhadap Veronica agar mau bertanggung jawab.

“Saya sudah katakan juga ke pemerintah Australia kalau kami bicara Veronika Koman bukan karena dia berbicara lantang di negara Anda, tapi ini soal hukum kami, dia harus bertanggung jawab, kan begitu,” ujarnya.

Veronica merupakan WNI yang saat ini berdomisili di Australia. Veronica ramai diperbincangkan karena cuitannya di media sosial Twitter, @veronicakoman. Dia kerap menyampaikan perkembangan informasi yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia. Termasuk cuitannya mengenai insiden kasus mahasiswa Papua di Surabaya.

Akibat posting-annya inilah polisi menetapkan Veronica sebagai tersangka kasus provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Polisi menyebut posting-an Twitter Veronica berisi hal-hal provokatif dan mengarah ke hoax. Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan total ada lima posting-an Veronica yang merupakan hoax.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Veronica sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus rasisme di asrama mahasiswa Papua. Namun Veronica Koman tak memenuhi panggilan.

Baca Selengkapnya