Daya Saing Manufaktur Asia Mengandalkan Buruh Murah Akan Tergerus Teknologi
Laporan terbaru Boston Consulting Group (BCG) menyebutkan, penerapan teknologi – seperti robotik dan simulasi digital – memungkinkan industri manufaktur untuk membuat produk-produk khusus yang disesuaikan (customized) dengan kebutuhan pelanggan di lokasi terdekat, secara lebih efektif dan efisien.
Implikasinya terhadap daya saing perekonomian Asia – yang banyak menggantungkan pertumbuhannya pada sektor manufaktur yang mengandalkan upah buruh dan ekspor murah – kemungkinan besar akan tergerus oleh perubahan teknologi.
Kondisi tersebut merupakan bentuk pergeseran dari praktek tradisional perusahaan-perusahan besar di negara berpendapatan rendah, yang umumnya memproduksi produk-produk yang sudah terstandarisasi demi mencapai skala produksi yang ekonomis.
Beberapa perusahaan, disebutkan telah menerpakan teknologi seperti itu. Adidas memindahkan beberapa lini produksi khususnya, kembali ke Jerman; Foxconn, yang sebelumnya membuat seluruh produk elektroniknya di China Selatan, kini sudah melakukan perakitan di Meksiko dan berencana membangun industri manufakturnya di AS.
Pergeseran tersebut akan menyebabkan kerugian terutama di banyak negara Asia, yang sejak akhir Perang Dunia II telah menggantungkan perekonomiannya pada model manufatur tradisional.
“Pergeseran itu akan memaksa negara-negara Asia untuk mengubah nilai proposisi mereka saat bersaing memperebutkan investasi manufaktur. Daripada menawarkan diri dengan mengandalkan tenaga kerja murah kepada perusahaan multinasional, negara-negara tersebut harus bersaing meningkatkan keterampilan tenaga kerjanya,” papar BCG dalam laporannya yang dikutip CNBC (13/9).
“Dan mereka harus memposisikan dirinya dengan mengedepankan keunggulan lokasi yang dapat menjangkau pasar-pasar baru yang penting dan meningkatkan efisiensinya dengan memanfaatkan teknologi terkini di setiap titik dalam rantai bisnis,” BCG menambahkan.
Selain perubahan model model bisnis sektor manufaktur, tarik ulur kesepakatan perdagangan global yang diwarnai dengan meningkatnya sentimen proteksionistik juga mengancam model ekonomi ekspor Asia. Di banyak negara, termasuk China dan Indonesia, peran ekspor terhadap produk domestik bruto terus menurun dari tahun ke tahun dan diproyeksikan akan makin berkurang.
Keunggulan dari segi biaya yang dinikmati Asia, menurut BCG, juga menurun seiring dengan meningkatnya tingkat upah yang melebihi produktivitas. Kondisi tersebut terlihat pada menyempitnya kesenjangan perbandingan tingkat upah terhadap produktivitas di AS dengan China, Malaysia, dan Thailand.
BCG menyerankan, agar dapat berkembang di lingkungan bisnis yang baru, negara-negara tersebut perlu meningkatkan adopsi teknologi dan mengembangkan industri jasa, yang dapat memberikan pertumbuhan ekonomi.
Sejauh ini, China merupakan negara yang terlihat serius dalam melakukan transasi yang difokuskan untuk mendorong konsumsi domestik. Pertumbuhan PDB China melemah dari 10 persen pada 2010 menjadi sekitar 7 persen pada tahun ini. Namun konsumsi pribadi diproyeksikan akan mencapai US$6,5 triliun per tahun, pada 2020.
Dan kini, menurut BCG, makin banyak negara yang meniru model ekonomi seperti itu. Di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand, kontribusi sektor jasa terhadap PDB juga telah melampaui peran sektor manufaktur.
“Kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar wilayah Asia berada pada posisi yang sangat baik untuk mendapatkan keuntungan dari digitalisasi bisnis global dan beralih ke layanan dan konsumsi domestik,” kata BCG dalam laporan tersebut. Ditambahkan pula, kelas menengah di kawasan ini – yang juga termasuk di antara negara-negara paling melek digital – adalah target utama industri jasa.
“Kenaikan kemakmuran rumah tangga di Asia menunjukkan bahwa kawasan ini akan terus menjadi pasar pertumbuhan terbesar untuk perawatan kesehatan, pendidikan, layanan keuangan, hiburan dan layanan lainnya,” papar BCG. (CNBC – KR)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
