Dari Undang PKL sampai Larangan Beri Amplop, Ini Hal-hal Unik Pernikahan Kahiyang-Bobby
Solo – Sehari lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mantu pada Rabu, 8 November 2017. Putrinya kesayangannya, Kahiyang Ayu akan menikah dengan Bobby Nasution di Gedung Saba Buana Solo, Sumber, Solo, Jawa Tengah.
Ditanya terkait perasaannya melepas putrinya ke jenjang pernikahan, ia pun merasa bersyukur dan ikhlas. “Memang sudah waktunya, jadi ya dijalani saja,” ucap Jokowi.
Seluruh persiapan pun terus dilakukan agar acara berlangsung sempurna. Momen ini diyakini akan menjadi pesta meriah lantaran bakal dihadiri sekitar 8 ribu tamu undangan. Di balik momen pernikahan Kahiyang-Bobby tersebut ada beberapa hal unik yang tidak biasa ditemukan dalam acara serupa.
1. Dikawal Relawan Sepanjang 2,2 KM
Jika pada umumnya hanya ada 5-10 pagar bagus/ayu dalam sebuah pernikahan, dalam pernikahan Kahiyang-Bobby esok pagarnya akan diisi para relawan Jokowi sepanjang kurang lebih 2,2 kilometer. Mereka akan mengawal mempelai calon pria, Bobby Nasution, dari hotel menuju tempat resepsi di Graha Saba Buana Solo.
Kolres Boyolali, AKBP Aries Andhi, mengatakan, pihaknya akan membantu melancarkan mobilitas relawan dari Asrama Haji Donohudan ke lokasi prosesi pernikahan. Ia menambahkan telah menyiapkan 250 personel. Dalam pergerakannya, tiap lima rangkaian bus pengangkut relawan akan dikawal mobil patroli kepolisian.
Para relawan Jokowi diketahui sudah mulai berdatangan sejak Senin, (6/11). Mereka berkumpul di Asrama Haji Donohudan, Surakarta, yang menjadi lokasi penginapan sebanyak 4.500 relawan. Dari pengamatan di lokasi, ratusan relawan datang dari seluruh penjuru Indonesia.
Terlihat di meja registrasi, ada sebanyak 95 elemen relawan yang terdaftar. Di antaranya Projo, Seknas Jokowi, Jangkar Jokowi, Gebrak Jokowi, Bara JP, Kawan Jokowi, Bara Baja, dan puluhan organisasi pendukung Jokowi lainnya.
2. Mengundang Tetangga hingga PKL
Hal unik lainnya adalah Presiden Jokowi juga mengundang tetangga sekitar rumah serta para pedagang kaki lima (PKL) dalam resepsi pernikahan putrinya. Ini dinilai berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya yang sekelas Presiden.
“Semua diundang, tetangga diundang, saudara diundang, PKL diundang,” kata Presiden Jokowi di depan Gedung Graha Saba Buana Jawa Tengah, Senin kemarin.
Menurutnya, persiapan pernikahan tersebut sudah 100 persen. Sebelum resepsi, ada sederet tradisi Jawa yang dilaksanakan pada 7 November 2017. Salah satunya adalah siraman dan midodareni. “Hari Rabu, ijab kabul, resepsi, sudah. Jadi alhamdulillah sudah selesai semuanya,” tutur dia.
Terang saja ia mengaku senang jelang pernikahan putrinya. Sebagai ayah, dia mengatakan, akad nikah yang berlangsung Rabu, 8 November nanti, akan menjadi momen perubahan besar bagi putrinya itu.
“Ya memang sudah saatnya untuk berumah tangga, bermasyarakat, ya itu sesuatu yang normal,” tutur mantan Wali Kota Solo itu. Jokowi pun berharap agar rumah tangga putrinya diberi keberkahan oleh Yang Kuasa.
3. Diarak Polwan Berbaju Adat
Saat prosesi kirab menuju Gedung Graha Saba Buana, Kahiyang akan diiringi para personel Polwan dan prajurit wanita TNI. Para aparat perempuan itu bakal mengenakan busana adat.
“Diarak bareng-bareng dengan personel-personel yang memakai pakaian adat,” kata Kepala Penerangan Korem 074 Kapten Inf Alfian Yudha di Gedung Graha Saba Buana. Alfian mengatakan Kahiyang akan diarak kirab dari rumah Jokowi yang berdekatan dengan Gedung Graha Saba Buana.
“Nanti dari selatan ada pihak laki-laki. Nanti dari kediaman (utara) dari pihak perempuan,” lanjut Alfian.
4. Tak Undang Kepala Negara Lain
Hal menarik lainnya Presiden Jokowi dipastikan tak akan mengundang tamu dari negara lain di acara pernikahan putrinya. Alasannya, dia tak mau merepotkan para kepala negara lain.
“Ndak, ndak ada, nanti merepotkan,” ujar Jokowi.
5. Larang Tamu Beri Kado dan Amplop
Satu lagi yang cukup unik dari pernikahan Kahiyang-Bobby adalah dilarangnya tamu yang sebanyak 8.000 undangan memberikan kado. Kahiyang dan Bobby pun sepakat tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, baik itu kado barang yang biasa diberikan kepada mempelai, maupun amplop. Keterangan itu tertulis di secarik kertas warna merah marun yang diselipkan di undangan. Di bagian kanan terdapat kartu penukar suvenir.
“Mohon untuk membawa kartu ini sebagai akses masuk gedung,” demikian tertulis di bagian atas.
“Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf, kami tidak menerima sumbangan dengan bentuk apapun,” begitu keterangan yang tertulis di bagian bawah.
Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk pun merespons dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Kahiyang dan Bobby itu sudah benar. Keterangan itu bukan untuk menyombongkan diri karena dia anak dari seorang Presiden Republik Indonesia.
“Keluarga Pak Presiden ini sudah memberikan contoh yang benar. Ditakutkan kado itu sesuatu yang ditafsirkan grativikasi. Kita harus paham soal itu,” kata Hamdi.
Hamdi melanjutkan, Kahiyang Ayu ini berbeda dari anak-anak pejabat di zaman Orde Baru. Setiap ada anak pejabat atau anak presiden menikah, kadonya ada yang berupa kunci mobil. “Zaman dulu enak banget, ibarat kasarnya. Bisa balik modallah. Tapi Pak Presiden yang sekarang mengisyarakatkan kalau kita sudah berpisah dari zaman itu, agar tidak ditafsirkan macam-macam,” ujar Hamdi.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
