Connect with us

Dampingi Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Hadiri Resepsi Puncak 1 Abad NU di Stadion Gelora Delta Sidoarjo

Jakarta – Hari ke-3 Kunker, Selasa (07/02/2023), pukul 07.00 WIB Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri Resepsi Puncak 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Acara ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang hadir bersama Ibu Iriana Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi dalam membangun peradaban dunia.

“Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yg lebih baik dan lebih mulia,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga mengapresiasi NU karena selama 1 abad ini telah membantu Pemerintah Indonesia menjaga NKRI.

“Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi pandemi covid, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstrimisme,” ungkapnya.

Sementara, dalam Peringatan Satu Abad NU yang juga diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah NU (PWNU) Provinsi Banten di Jakarta, Selasa (07/02/2023), secara virtual Wapres menekankan, NU harus bertransformasi dan beradaptasi sesuai zaman.

“Memasuki usia baru, NU harus mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman, perkembangan yang membawa aneka tantangan,” tegasnya.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa transformasi dan adaptasi sesuai perkembangan zaman telah dilakukan sejak berdirinya organisasi ini. Untuk itu, ia meminta segenap warga NU terus melanjutkan kontribusi sesuai dengan tantangan zaman yang dihadapi.

Tantangan tersebut meliputi 3 aspek kehidupan, yaitu aspek individu, bangsa dan negara, serta dunia secara keseluruhan.

“Mari kita lanjutkan upaya ishlahul ummah (memperbaiki umat), ishlahul wathan (memperbaiki bangsa dan negara), wal ishlahul alam (memperbaiki dunia), sebagaimana misi utama NU, yaitu ‘amaliyatul ishlah, karena NU adalah jamiyatul ishlah (organisasi yang melakukan perbaikan-perbaikan),” imbau Wapres.

“Dengan penuh rasa syukur saya sampaikan selamat memperingati 1 Abad Nahdlatul Ulama. Saya mendoakan seluruh pimpinan dan segenap warga NU tetap sehat, semangat, amanah, serta istiqomah, bersama-sama memajukan dan menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun warabbun ghafur,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut dilakukan Pemberian Penghargaan kepada Grand Syekh Al Azhar dan Sayyid Ahmad bin Muhammad Al Maliki serta Pembacaan Rekomendasi Muktamar Fikih Peradaban oleh Ketua Umum PBNU K.H. Cholil Yahya Tsaquf. Acara dilanjutkan dengan Pemukulan Bedug Digital sebagai tanda Launching Abad ke-2 NU.

Hadir dalam acara tersebut, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ibu Negara ke-4 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Penasihat PBNU K.H. Mustofa Bisri, Rois Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, Duta Besar dari negara-negara sahabat, Muslimat NU, Fatayat NU, dan jajaran NU lainnya.

Sementara, selain Ibu Wury Ma’ruf Amin, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya