Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat memantau sejumlah sekolah di Kota Bogor, Kamis (30/7/2020). Dalam kunjungan tersebut, Nadiem dan Bima Arya melihat langsung proses belajar mengajar jarak jauh dan menyerap aspirasi dari para tenaga pendidik.

Sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri Polisi 1 Kota Bogor, SMP Regina Pacis Kota Bogor, SMP Al Ghazaly Kota Bogor, SMP Muhammadiyah Kota Bogor dan satu sekolah di Kabupaten Bogor.

Di setiap sekolah yang dikunjungi, baik Nadiem dan Bima Arya melihat bagaimana para guru mengajar daring dari sekolah kepada murid-muridnya yang ada di rumah. Bahkan, mereka secara bergantian juga sempat berbincang langsung dengan murid. Rata-rata murid mengungkapkan keinginannya untuk kembali bersekolah secara tatap muka.

Menteri dan Wali Kota juga menyempatkan waktu untuk menyerap aspirasi dari para tenaga pendidik di sekolah yang dikunjunginya. Sesi ‘curhat’ ini menampung banyak masukan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kajian Kemendikbud maupun Pemkot Bogor dalam menentukan arah kebijakan.

“Dari beberapa sekolah yang dikunjungi sesungguhnya Pak Menteri sudah mendengar hampir seluruh persoalan di lapangan. Dan ini pun yang selalu disampaikan kepada Pemkot Bogor ada yang japri ke IG saya, ada yang WA langsung, ada yang bahasanya halus, ada yang bahasanya emak-emak yang sudah tak sanggup dengan keadaan ini,” ujar Bima Arya.

Dari catatan Bima Arya, ada empat hal yang telah ia simpulkan dari berbagai masukan yang ia terima, baik dari guru maupun orangtua murid. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Bima Arya untuk menyampaikan langsung kepada Mendikbud.

“Kira-kira ada empat poin yang saya bisa simpulkan. Yang pertama persoalan terkait dengan akses (internet). Bahkan, ada dua sekolah yang sangat baik yang kita kunjungi tadi, pun gurunya masih mengakui ada masalah akses di siswa-siswinya. Ini sekolah midleup, apalagi sekolah di pinggiran,” ungkap Bima.

Yang kedua, lanjutnya, adalah persoalan konten atau kurikulum. “Sekolah yang kami datangi guru-gurunya luar biasa, kreatif, menggali berbagai macam opsi. Tapi banyak juga keluhan dari orangtua siswa atau bahkan siswa kepada Pemkot, kalau guru-gurunya itu ada yang tidak kreatif. Bahkan, ada yang sudah lama tidak sekolah karena tidak ada kegiatan belajar mengajar meskipun melalui jarak jauh atau daring,” katanya.

Poin ketiga yang disampaikan Bima Arya adalah terkait kemampuan keuangan.

“Banyak rumah tangga yang hari ini terpapar secara ekonomi harus juga beli pulsa untuk kuota. Ini banyak sekali keluhannya. Dan yang keempat adalah skema pembayaran pendidikan. Banyak yang protes, kata mereka kita kan tidak sekolah tapi kok masih harus bayar SPP dan lain-lain,” tandasnya.

Mengenai persoalan akses, Bima Arya mengajak Kemendikbud melakukan pemetaan.

“Barangkali Dinas Pendidikan nanti cek mana yang aksesnya bermasalah, mana yang bisa dibantu Pemkot lewat APBD, mana yang kementerian misalnya. Ini saya sudah perintahkan kepada Kominfo dan Disdik, buat pemetaan titik mana yang punya persoalan untuk akses tadi,” terangnya.

Terkait persoalan pulsa atau kuota, lanjutnya, harus dikaji kembali apakah sudah cukup di-cover oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Apakah perlu juga subsidi lewat APBD kota? tapi ini nyata dan yang sulit kita harus cek benar atau tidak ini tidak punya pulsa. Jangan-jangan hanya mengaku  tidak punya pulsa. Seperti kasus bansos,” kata Bima.

Soal konten kurikulum, Bima Arya mengapresiasi Menteri Nadiem atas gagasan-gagasan, seperti metode hybrid.

“Ini saya kira kita harus berkreasi di sini. Kita perlu memperhatikan guru-guru di sekolah yang perlu asistensi. Pemkot sekarang mencoba untuk menggandeng, bermitra atau berkolaborasi dengan konsultan pendidikan supaya bisa memberikan bantuan kepada guru atau sekolah yang kira-kira mati gaya tidak tahu mau ngapain,” jelas dia.

Yang terakhir, kata Bima, skema pembayaran harus ada solusi dari Kemendikbud agar ada kebijakan yang dapat mengurangi beban baik sekolah maupun peserta didik.

“Semoga kunjungan Pak Menteri ini ada langkah-langkah yang lebih menguatkan persoalan yang kita hadapi,” pungkasnya.

Sementara itu, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa dari kunjungannya tersebut banyak sekali hal yang diserap, khususnya dari para guru.

“Banyak sekali hal yang kita sudah duga dan kita melakukan riset mengenai itu, tetapi untuk melihatnya dan mendengarkan langsung dari guru dan kepala sekolah itu menjadi jauh lebih praktis untuk kami mengerti apa mungkin solusi-solusi ke depannya,” ujar Nadiem.

Ia mengaku sudah mengidentifikasi sejumlah persoalan utama.

“Satu (persoalan) yang besar dan selalu kami dengar adalah pembiayaan kuota (internet) ini yang memang menjadi beban ekonomi bagi banyak sekali orang tua murid dan juga beban untuk sekolah. Ini mungkin kami sudah memperbolehkan dana BOS bisa digunakan untuk pulsa murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin kalau butuh tambahan lebih akan kami kembali lagi dan akan kami kaji sebagai masukan,” jelasnya.

Nadiem juga sepakat dengan Bima Arya terkait perlunya penyederhanaan dan fleksibilitas kurikulum.

“Sehingga tidak semua standar pencapaian harus terjadi tapi lebih mendalam, tapi lebih yang esensial saja. Dan itu mungkin belum ada penegasan dari pusat yang lebih jelas bagaimana ini penyederhanaan kurikulum dalam masa pandemi. Jadi itu salah satu PR kami,” katanya.

Prioritas utama Kemendikbud, kata Nadiem, adalah untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah tatap muka secepat dan seaman mungkin.

“Ini adalah prioritasnya. Kita ingin anak-anak kembali tatap muka. Pembelajaran jarak jauh itu terpaksa. Terpaksa kita berlakukan ini karena kondisi krisis kesehatan ini,” terangnya.

“Jadi itu mungkin suatu hal yang penting yang perlu dimengerti bahwa kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keamanan siswa dan mengembalikan siswa kepada sekolah tentunya dengan arahan dari Gugus Tugas dan juga dengan klasifikasi zona dan ada. Kami akan terus berusaha memastikan anak-anak ini bisa kembali sekolah dengan aman,” tandasnya.

 

(hed)