CEO Baru Uber Hasil ‘Gencatan Senjata’ Pemegang Saham (3)
Hambatan utama bagi Khosrowshahi saat ini adalah berurusan dengan dewan pemegang saham – di mana Kalanick masih ada di dalamnya. Potensi guncangan saat pemungutan suara bisa saja terus terjadi.
“Dara tentu akan melakukan pekerjaan tugas utamanya, memulihkan kepercayaan dari manajemen [Uber],” kata Raj Rajkumar, seorang profesor teknik di Carnegie Mellon University, dan direktur program Technologies for Safe and Efficient Transportation . “Saya percaya, bahwa satu orang yang tepat, bisa membuat perbedaan besar. Masalahnya adalah Kalanick yang masih duduk di dewan direksi, bisakah Dara membuat keputusan tanpa melibatkan Travis? ”
Carl Tobias, seorang profesor hukum di University of Richmond, sependapat. “Dewan kelihatan masih terpecah sekarang. Saya pikir akan sangat penting jika mereka mencoba berusaha bekerja sama dan tidak bertikai satu sama lain, “katanya. “Saya hanya berpikir mereka perlu memindahkan perusahaan dari halaman depan media massa.”
Sebuah pertimbangan yang adil saat Anda memahami bagaimana Khosrowshahi dinyatakan menjadi pilihan utama dewan pemilik perusahaan. Immelt adalah pilihan Kalanick untuk CEO, sementara Benchmark Capital – perusahaan ventura yang berinvestasi di Uber sejak awal yang sedang menuntut Kalanick melakukan penipuan – menginginkan Whitman. Tapi Whitman meminta hal-hal yang tidak bisa dipenuhi, termasuk meminta mengurangi peran Kalanick di perusahaan. Immelt dikabarkan mundur karena dia tidak mendapat cukup dukungan suara dari dewan direksi, gugur oleh pertarungan di dalam dewan. Alih-alih memberi tuntutan Whitman, dewan akhirnya memilih Khosrowshahi sebagai kandidat “gencatan senjata” .
Situasi ini seperti lautan yang penuh gejolak ini bagi eksekutif manapun akan sulit untuk menavigasi perusahaan. Tapi Schaal percaya pengalaman Khosrowshahi yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Diller. Dia tidak akan mengalami masalah dengan situasi seperti ini, dan menganggapnya sebagai bagian pekerjaan, dan dewan tersebut akan menghormati Khosrowshahi. “Saya tidak mengatakan itu obat mujarab untuk masalah dewan pemegang saham Uber, tapi itu pasti membantu,” katanya.
Khosrowshahi menghapus program pemeringkatan berbasis bintang untuk karyawan di Expedia
Meningkatkan bisnis Uber dan memijat ego temperamental yang sudah terbentuk di dewan perusahaan adalah sebagian kecil dari apa yang Khosrowshahi perlu lakukan sebagai CEO. Dia mengendalikan perusahaan yang sedang menggali kuburannya sendiri. Sebuah pertanyaan besar mengapa Kalanick membiarkan budaya Uber membusuk dari dalam.
Di tangan Kalanick, Uber menjadi tempat perilaku seksis dan pelecehan seksual . Ini mencapai titik kritis pada bulan Februari ketika mantan insinyur Susan Fowler menerbitkan sebuah posting blog yang menggambarkan waktunya bersama perusahaan tersebut. Akunnya dia sangat brengsek yang kemudian keberanian itu menginspirasi perempuan lain tampil dengan cerita mereka sendiri. Uber bereaksi dan menimbulakn penyelidikan luar yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung AS Eric Holder, yang menghasilkan laporan setidaknya 200 klaim pelecehan seksual dan 20 pemecatan.
Beruntung bagi Uber dan pegawainya, Khosrowshahi tampaknya tidak memiliki karakter kasar seperti Kalanick .
“Saya tidak hanya menginginkan – saya butuh – orang-orang yang telah berjalan bermil-mil di jejak kaki para mitra dan pelancong kami,” tulis Khosrowshahi dalam sebuah posting LinkedIn di tahun 2015 berjudul “Rahasia Saya untuk Membangun Tim Geeks Perjalanan yang penuh gairah.”
Di kesempatan lain, dia menulis tentang meninggalkan sistem penilaian karyawan berbasis bintang yang digunakan Expedia di hari-hari awal dia bekerja di sana, yang kelihatannya tidak berbeda dari tipe Uber. “Karyawan menjadi terobsesi dengan nilai pemeringkatan mereka,” tulisnya. “Dari sudut pandang karyawan, sesi umpan balik akhir tahun mereka berjalan seperti ini:” bla bla bla, bla bla bla, bla bla, bla bla. Rating Anda adalah 3.5. ”
“Kesesatan dan rating yang mengambil alih,” lanjutnya. “Sayangnya, tim SDM kami telah menolak ide moto rekrutmen itu: ‘Datanglah ke Expedia dan jadilah manusia, bukan angka.'”
Sejak terpilih, Khosrowshahi telah berbicara menentang Trump, baik dalam pernyataan resmi maupun di Twitter. Dia bahkan mendukung pertarungan hukum melawan larangan terbang Presiden awal tahun ini. “Dia mengambil sikap yang sangat progresif di depan,” kata Schaal.
Khosrowshahi terdaftar sebagai salah satu “CEO dengan Nilai Tertinggi” oleh Glassdoor tahun ini , masuk pada urutan ke-39, dan Expedia terpilih sebagai tempat terbaik ke 16 untuk bekerja pada tahun 2016 oleh situs web tersebut. Dan sementara wanita hanya memegang sepertiga dari posisi kepemimpinan perusahaan pada 2016, menurut laporan keragaman perusahaan, mereka menghasilkan 51 persen dari angkatan kerja, dan dibayar setara untuk pria.
“Meskipun kami membandingkan dengan baik dengan banyak rekan teknologi kami, kami memiliki jalan panjang untuk membawa lebih banyak perwakilan wanita ke dalam peran kepemimpinan,” tulisnya dalam laporan tersebut. “Kami perlu menarik, mempekerjakan, melibatkan dan mempromosikan bakat dari semua jenis di seluruh dunia, dan kami percaya bahwa dengan memperkaya keragaman tenaga kerja kita di semua dimensi, termasuk jenis kelamin, kita mencapai hasil yang paling kaya.”
Semua ini sangat bertentangan dengan gaya “nilai-nilai Uber” yang diminta Kalanick agar dipatuhi oleh karyawannya, seperti “selalu menjadi hustlin ‘,” atau saat dia menjelaskan peraturan seks untuk pesta perusahaan di Las Vegas.
“Ini tentu saja mendorong agar perusahaan tersebut membawa seseorang yang memiliki rekam jejak, atau setidaknya mengatakan bahwa isu dan nilai ini penting bagi mereka,” kata Maya Raghu, direktur kesetaraan tempat kerja di National Law Law Centre .
“Lebih baik lagi jika mereka telah mengambil langkah untuk benar-benar menerapkan perubahan untuk meningkatkan keragaman, tidak hanya berkaitan dengan karyawan, tapi juga berkaitan dengan kepemimpinan,” tambahnya.
Meskipun mungkin terlihat sebuah perjuangan berat untuk menyembuhkan situasi kerja Uber, Raghu berpikir langkah selanjutnya jelas. “Mengingat bahwa ada budaya kerja tercemar seperti di Uber sebelumnya, yang sangat terkait erat dengan pendiri dan pemimpin, saya pikir sangat penting bagi [Dara] untuk segera menetapkan hal-hal seperti pelecehan dan diskriminasi seksual tidak akan dapat ditolerir, dan untuk memperkenalkan beberapa kebijakan tertulis agar jelas, “katanya. Khosrowshahi juga harus “memperjelas bahwa ada konsekuensi untuk perilaku semacam itu, dan orang akan dimintai pertanggungjawaban, karena hal itu tampaknya tidak terjadi sebelumnya.” (Bersambung)
K.Rinaldi
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berbicara soal perlunya solusi dan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan arus migrasi internasional dalam pertemuan anggota Negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia). Para pekerja migran, menurutnya, harus membuat keputusan tersulit dalam hidup mereka dengan meninggalkan rumah dan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih aman dan lebih baik.
“Perlu adanya upaya berbagi beban dan tanggung jawab dengan negara-negara yang paling terkena dampak dari arus migrasi. Sebagai kerja sama antarkawasan, MIKTA disebut memiliki posisi penting dalam memperkuat tata kelola migrasi melalui implementasi Global Migration Compact untuk memastikan migrasi yang aman, teratur, dan berkala (safe, orderly, and regular migration),” kata Puan saat menghadiri pertemuan anggota MIKTA di Meksiko, Senin (6/5/2024).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendorong MIKTA agar dapat bekerja sama dalam mempromosikan kebijakan integrasi migran ke masyarakat negara tuan rumah (host country) dan inklusi sosial. Puan menyebut, langkah ini untuk memperbaiki tataran domestik menyangkut masalah migran.
“Sebagai bagian dari komunitas internasional, kita semua harus mencari solusi dan langkah kolektif dalam melindungi hak asasi manusia,” tegas Puan.
Dalam kesempatan itu, Puan menyinggung langkah yang dilakukan Indonesia, meskipun bukan merupakan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951. Indonesia disebut secara konsisten mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan menerapkan prinsip hak asasi manusia.
“Hal ini telah ditunjukkan salah satunya dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan fasilitasi penampungan sementara bagi 1.900 pengungsi Rohingya, serta penanganan atas lebih dari 12.000 pengungsi lainnya di Indonesia,” terangnya.
Puan juga mengatakan prioritas pengelolaan isu migrasi di Indonesia juga berfokus pada Diplomasi Perlindungan, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Yakni mewajibkan keselamatan dan pemenuhan hak-hak PMI beserta keluarganya di seluruh siklus migrasi,” ucap Puan.
Untuk diketahui, hingga tahun 2023 lebih dari 110 juta orang terpaksa mengungsi dari kampung halamannya. Sebanyak 40 persen atau sekitar 43 juta di antaranya adalah anak-anak, serta 48 persen adalah perempuan. Para migran ini terusir akibat konflik dan peperangan, persekusi dan kekerasan.
Sebagian dari migran pun mencari peluang ekonomi untuk bertahan hidup. Banyak pula yang lari dari negaranya menghindari dampak perubahan iklim yang kian berbahaya. Selama 10 tahun terakhir, setidaknya lebih dari 63 ribu orang kehilangan nyawa saat bermigrasi.
“Kondisi ini menuntut tindakan kolektif kita semua untuk mengelola aliran migrasi berupa perpindahan orang, dan melindungi hak asasi manusia.Hal ini dilakukan dengan pembagian tanggung jawab secara adil dan efektif dengan memperkuat kerja sama antara negara asal, negara transit, dan negara tujuan,” imbuhnya.
Secara paralel, MIKTA dinilai dapat berkontribusi mengatasi akar masalah pendorong migrasi yang tidak teratur (irregular migration). Antara lain, menurut Puan, melalui peningkatan bantuan pembangunan bagi negara dengan tingkat migrasi tinggi(negara asal) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
“Di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam kerangka ASEAN, kami memastikan jalur resmi pergerakan migran yang aman. Hal ini sesuai dengan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Penguatan Hak-Hak Pekerja Migran,” ujarnya.
Pada keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 lalu, komitmen pada hal itu diperkuat melalui deklarasi baru yang melindungi pekerja migran dan keluarga mereka selama krisis. Indonesia juga mendorong perlindungan hak-hak migran melalui kerja sama Bali Process, yang merupakan inisiatif bersama Australia untuk mengatasi penyelundupan manusia, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan kejahatan transnasional terkait di Asia Pasifik.
“Terkait peran parlemen, DPR RI sebagai tuan rumah Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 tahun 2023 lalu memimpin komitmen parlemen Asia Tenggara dalam mendorong solusi krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar,” ungkap Puan.
Oleh karenanya, Puan mendorong produk legislasi yang berfokus pada perlindungan migran melalui UU atau ratifikasi kerangka internasional terkait.
“Diskusi multilateral tentang tata kelola migrasi banyak berfokus pada dampaknya terhadap pembangunan. Namun, pentingnya perspektif HAM dalam diskusi ini juga tidak boleh kita abaikan,” katanya.
Puan menegaskan, parlemen perlu menjamin kebijakan migrasi yang inklusif dan berbasis HAM serta memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM tercermin dalam tata kelola migrasi internasional.
“Melalui diplomasi parlemen, saya mengajak kita semua untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan migrasi dan mewujudkan tata kelola migrasi yang berdimensi hak asasi manusia,” pungkas Puan.
Jakarta – Selain soal Gaza, pertemuan 10th MIKTA Speakers’ Consultation juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain. Termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan, para ketua parlemen negara MIKTA berjanji untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Parlemen negara MIKTA juga menegaskan kembali komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang digelar di Meksiko, Senin (6/5/2024). “Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu,” ucapnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Tak hanya itu, parlemen negara MIKTA memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.
“Kami mengadvokasi penyelesaian perselisihan secara damai dan mempertahankan semua prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutup Puan.
Adapun isi chair statement MIKTA mengenai konflik Rusia dan Ukraina adalah sebagai berikut:
“Terjadi diskusi mengenai dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Federasi Rusia dengan Ukraina, yang oleh sebagian anggota didefinisikan sebagai agresi. Mengenai konflik tersebut, semua anggota menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, dan menyerukan penghentian permusuhan dan upaya diplomatik lebih lanjut untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.
Anggota lain menggarisbawahi perlunya perdamaian antara Ukraina dan Federasi Rusia. Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peluncuran rudal balistik, dan penggunaan teknologi rudal balistik serta transfer senjata yang melanggar hukum, oleh DPRK (Korea Utara). Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan DPRK baru-baru ini dan mengakibatkan ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami memperhatikan upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi DPRK secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah dengan cara yang damai.
Kami menyambut baik upaya komunitas internasional untuk mengupayakan perdamaian abadi dan menyerukan intensifikasi upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan di antara pihak-pihak yang terlibat.”
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mewacanakan agar Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai bahwa hal tersebut merupakan angin segar.
“Pernyataan Menko Marves memberikan angin segar terhadap aspirasi dwi kewarganegaraan,” ucap Christina dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Christina mengungkapkan bahwa rencana tersebut dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. “Di mana tentunya dibutuhkan political will dari pemerintah agar penyusunan dan pembahasan revisi undang-undang kewarganegaraan ini bisa didorong di DPR RI,” ujar Christina.
Christina lebih lanjut menuturkan, aspirasi kewarganegaraan ganda telah sejak lama diperjuangkan diaspora Indonesia di luar negeri dan komunitas perkawinan campuran. Menurutnya, Indonesia cukup banyak kehilangan talenta berbakat yang kemudian memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan.
“Seperti mereka yang berkarya di luar negeri sebagai ilmuwan, akademisi, profesional ataupun anak hasil perkawinan campuran. Fenomena itu dikenal sebagai brain drain atau hengkangnya sumber daya manusia (SDM) dari satu negara ke negara lain,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Christina menjelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan saat ini menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan campuran sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun, kemudian anak tersebut harus memilih kewarganegaraan. Ia menilai, hal itulah yang menjadi penyebab banyaknya diaspora Indonesia yang melepas kewarganegaraannya.
“Di mana selanjutnya harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dilepaskannya. Untuk proses pemilihan ini undang-undang memberikan tenggang waktu selama 3 tahun atau hingga anak yang bersangkutan berusia 21 tahun,” ujar Christina.
Berdasarkan penelusurannya, dirinya menyebut cukup banyak diaspora yang ingin berbuat sesuatu atau lebih bagi Indonesia, namun terpaksa harus memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan, salah satunya ekonomi.
Untuk itu, Legislator asal DKI Jakarta ini menilai penerapan kewarganegaraan ganda dapat memberi keuntungan mencegah fenomena brain drain. Sehingga Indonesia akan tetap memiliki SDM bertalenta yang dibutuhkan untuk berkontribusi mencapai pembangunan Indonesia Emas 2045.
“Walau masih membutuhkan kajian lebih lanjut, kontribusi diaspora dengan kewarganegaraan ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui investasi dan lain-lain, juga berpeluang meningkat sebagaimana terjadi di beberapa negara yang telah menerapkan kewarganegaraan ganda,” tutup Christina Aryani.
Puan Maharani Bicara Persoalan Pekerja Migran di Forum Diskusi MIKTA Meksiko
Puan: Parlemen Negara MIKTA Berkomitmen Lindungi dan Majukan Perdamaian
Wacana Diaspora Dwi Kewarganegaraan Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta
Komisi IV Dorong Peningkatan Anggaran Pengawasan Laut di Makassar
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Siswi SMP di Lampung Alami Kekerasan Seksual, Adde Rosi: Tangkap Tiga Pelaku Buron!
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
