Connect with us

Cegah Penyelewengan, Mensos: Ada Mekanisme Laporan Untuk Penerima Bansos

Mensos Tri Rismaharini memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12/2020)

Jakarta – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pelaporan yang lebih detail dari penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini diharapkan dapat menghindari adanya pemotongan atau penyelewengan bantuan.

“Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan juga untuk penerima bantuan. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi yang berusaha memotong karena laporan-laporan itu akan masuk di kami di dalam proses setiap penerimaan bantuan kepada para penerima bantuan,” ujarnya saat memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/12/2020).

Mekanisme tersebut, imbuhnya, akan dimulai pada bulan Februari sementara pemberian bantuan sendiri akan dilaksanakan mulai bulan Januari.

“Untuk sembako, nanti akan kita adakan. Karena Januari harus segera (dimulai), maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya,” ujarnya.

Mensos mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar program bansos mulai disalurkan pada awal Januari 2021.

“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Karena itu akan membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” ujarnya.

Terkait dengan hal tersebut, imbuhnya, Pemerintah tengah merampungkan data mengenai bansos tersebut dan saat ini sudah hampir final.

“Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan (datanya) hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke Pemerintah Pusat tanggal 1 Januari,” jelas Risma.

Mengenai target penerima bantuan pada tahun 2021, diterangkan Risma, untuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan yang akan diberikan mulai Januari sampai dengan Desember.

Untuk Program Keluarga Harapan (PKH), targetnya adalah 10 juta penerima manfaat dan penyalurannya akan dilakukan oleh bank himbara (himpunan bank-bank pemerintah).

“Penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari, selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober,” terang Risma.

Sementara, Bantuan Sosial Tunai (BST) ditargetkan akan diterima oleh 10 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk dari Jabodetabek yang penyalurannya akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Indeks bantuan per bulannya adalah Rp300 ribu per penerima manfaat yang akan diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April.

“PT. Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu itu bisa kelar di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus seperti di Papua yang mungkin mekanismenya sangat berbeda,” ujar Risma.

Lebih lanjut, Mensos menegaskan, pihaknya akan membuat edaran dan memantau penggunaan bansos tersebut.

“Kami akan pantau karena insyaallah bulan Februari kami sudah akan menyiapkan tools/alat untuk kami akan mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja,” tegasnya.

Risma juga mengingatkan agar dana bansos tidak digunakan untuk pembelian rokok. Jika terjadi, maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk penerima bantuan.

“Instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Sekali lagi, jangan sampai bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk (membeli) rokok,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’

Oleh

Fakta News
Serahkan ‘Achmad Bakrie Award’, Puan Maharani Apresiasi Seluruh Penerima ‘Award’
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri acara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) XVIII/2022 yang diselenggarakan pada Minggu (14/6/2022) bertempat di Gedung Djakarta Theatre. Puan ditunjuk sebagai salah satu tokoh yang menyerahkan award kepada pemenang PAB XVIII 2022. Dalam acara itu, ia pun turut memberikan selamat dan apresiasi kepada seluruh penerima award PAB.

“Saya mengucapkan selamat kepada tokoh dan lembaga yang mendapatkan Penghargaan Achmad Bakrie XVIII 2022 berkat karya-karyanya yang luar biasa dan inspiratif serta manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Puan dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022).

Puan mengapresiasi Yayasan Achmad Bakrie yang bekerjasama dengan Freedom Institute dan Kelompok Usaha Bakrie karena telah menghelat acara PAB. Menurutnya, penghargaan seperti ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung SDM unggul Indonesia. “Apresiasi atas komitmennya memberi penghargaan kepada para ilmuwan, tokoh-tokoh lain, serta lembaga yang mendedikasikan hidupnya demi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Dalam acara PAB XVIII 2022, Puan memberikan award kepada pemenang untuk kategori kedokteran, yakni dr. Erlina Burhan dan dr. Tonang Dwi Ardyanto. Keduanya mendapat penghargaan karena telah memberi sumbangsih sinergis antara bidang klinis-epidemiologis dan pulmonologis-kesehatan publik yang membantu Indonesia menghadapi pandemi global Covid-19 dengan hasil yang mendapat pujian dunia internasional.

“Dedikasi dan penerapan ilmu yang diberikan para dokter dalam penanggulangan Covid-19 telah membantu masyarakat bertahan dari badai pandemi. Sumbangsih para dokter sudah sepatutnya mendapat penghargaan, terutama yang memiliki dampak besar seperti dr. Erlina dan dr. Tonang,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Terdapat 4 kategori lain yang juga diberikan dalam acara PAB XVIII 2022, yakni penghargaan diberikan kepada Nirwan Dewanto untuk kategori sastra, Mohtar Mas’oed kategori pemikiran sosial, Tim Peneliti Arkeologi Lukisan Gua Purba Indonesia untuk kategori sains, serta R. William Liddle untuk penghargaan khusus sebagai Ilmuwan Internasional yang berjasa untuk Indonesia. “Terima kasih kepada seluruh tokoh dan lembaga yang telah memberikan karya nyata dan bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo

Oleh

Fakta News
Meutya Hafid Sayangkan Tindakan Arogan Anggota Paspampres di Solo
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Pasukan Pegamanan Presiden (Paspampres) diketahui memukul sopir truk di Kota Solo, Jawa Tengah, usai insiden tabrakan antara truk yang dikendarai sopir truk dengan mobil yang ditumpangi Paspampres. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun sudah memanggil kedua belah pihak. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyayangkan tindakan arogan anggota Paspampres tersebut, sebab perilakunya tidak pantas dilakukan.

“Tindak arogan dari oknum Paspampres ini tidak bisa diterima dan menunjukkan masih marak arogansi aparat TNI yang terjadi di tengah masyarakat,” kata Meutya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (15/8/2022). Meutya mengatakan kejadian arogansi prajurit TNI terhadap masyarakat bukan pertama kali terjadi. Ia lantas mengingatkan 8 wajib TNI yang harus diimplementasikan di lingkungan masyarakat.

“Kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi antara masyarakat dengan TNI. Kami mengingatkan setiap anggota TNI harus memahami dan terus menjalankan 8 Wajib TNI yang berisi di antaranya bersikap ramah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat, serta mengimplementasikan slogan yang sering diutarakan TNI, yaitu ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Meutya juga meminta jajaran TNI untuk terus menjaga disiplin dan profesionalitas. Mengungkit beberapa kasus melibatkan anggota TNI, Meutya mengartikan ada masalah di kedisiplinan prajurit. “Saya juga meminta kepada TNI untuk terus menjaga dan terus meningkatkan disiplin dari profesionalitas prajurit. Beberapa kasus yang saya dengar seperti penembakan istri TNI oleh suami anggota TNI, penganiayaan oleh senior TNI di Papua menunjukkan adanya masalah dalam kedisiplinan anggota,” ujar Meutya.

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara I itu mengapresiasi respons cepat TNI yang langsung menyikapi kejadian tersebut. Meutya juga berharap anggota yang terlibat itu dikenai sanksi. “Kami apresiasi respons yang cepat dari TNI terhadap kejadian-kejadian ini dan berharap dengan respon cepat TNI dapat dicintai rakyat. Ya, (anggota Paspampres) perlu diberi sanksi. Sanksi kan tahapannya banyak, teguran juga masuk sanksi. Tinggal dilihat bobot pelanggarannya sejauh mana,” lanjut Meutya.

Baca Selengkapnya

BERITA

RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama

Oleh

Fakta News
RS Dian Harapan Diminta Komitmen Berikan Pelayanan kepada Peserta Jamkestama
Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hamid Noor Yasin menilai Rumah Sakit (RS) Dian Harapan Abepura, Papua sudah layak sebagai provider Jasindo dalam memberikan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) VVIP, dalam hal ini Anggota DPR RI beserta keluarganya, apabila terjadi kondisi kedaruratan. Ia melihat RS tersebut meski baru berproses mitra dengan Jasindo sudah menunjukkan komitmen untuk memberikan penanganan dan perawatan kepada pasien VVIP dengan semaksimal mungkin.

“Kita ingin memastikan bahwa Rumah Sakit Dian Harapan ini layak untuk menerima Anggota DPR RI, baik istri/suami dan tiga orang anaknya, jika sewaktu-waktu membutuhkan perawatan kesehatan,” ujar Hamid usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan direksi Jasindo dan manajemen RS Dian Harapan di Abepura, Papua, Selasa (9/8/2022).

Dengan jumlah tenaga kesehatan yang cukup, terutama dokter-dokter spesialis, Hamid berharap RS Dian Harapan dapat mempersiapkan diri dan cepat tanggap apabila ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan Anggota DPR RI di Papua, sehingga apabila terjadi kondisi kedaruratan dapat dengan cepat Anggota DPR RI maupun keluarganya untuk mendapat perawatan.

“Maka harapan kami rumah sakit yang menjadi provider-nya jasindo, yang diberikan amanah jika ada perawatan Anggota Dewan dan keluarganya sudah betul-betul mensiapkan diri dan memiliki database terkait Anggota Dewan,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Karenanya, Hamid menekankan Jasindo dalam bermitra, perlu betul-betul memperhatikan kelayakan RS yang ditunjuk dalam memberikan perawatan kepada pasien Jamkestama. Menurut legislator dapil Jawa Tengah IV itu, RS Dian Harapan sudah memenuhi standar dan layak memberi perawatan kepada pasien VVIP.

Baca Selengkapnya