Cegah Penyebaran Covid-19, Sesepuh PDIP Boyolali Ajak Masyarakat Gencarkan Sosialisasi Disiplin Protokol Kesehatan
Boyolali – Sesepuh PDI Perjuangan Boyolali Seno Kusumoharjo mengajak para tokoh masyarakat Kabupaten Boyolali untuk terus menggencarkan kegiatan sosialisasi disiplin protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M) untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayahnya.
“Saya bertemu dengan para tokoh masyarakat di Kecamatan Mojosongo Boyolali, untuk memberikan edukasi warga di lingkungannya, soal disiplin protokol kesehatan dengan 3M agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan,” kata Seno Kusumoharjo, saat acara silaturahmi dengan para tokoh masyarakat Kecamatan Mojosongo, di Boyolali, Rabu (14/10)
Seno Kusumoharjo menegaskan acara silaturahmi tersebut permohonan dan inisiatifnya, bukan acara partai atau Badan Pemenang Pemilu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan pemenangan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan. Namun, acara ini, murni silaturahmi para tokoh atau orang-orang yang dituakan di wilayah Kecamatan Mojosongo Boyolali.
“Kami tidak membicarakan soal kemenangan Pilkada Boyolali, tetapi kami bersama para tokoh masyarakat di Boyolali terus menerus tidak ada rasa bosan pada masa pandemi COVID-19, untuk mengedukasi warga di sekitar agar COVID-19 mampu ditekan penyebarannya,” kata Seno Kusumoharjo.
Bahkan, Seno Kusumoharjo berkomitmen untuk mencegah munculnya klaster-klaster baru penyebaran COVID-19, secara tegas memohon kepada Ketua DPC PDI Boyolali Paryanto, dan Paslon M Said Hidayat- Wahyu Irawan agar tidak mengadakan kegiatan kampanye pada Pilkada Boyolali.
“Saya sudah memohon pak Paryanto yang juga menjabat Ketua DPRD Boyolali, dan paslon Said-Irawan, tidak ada kegiatan kampanye Pilkada 2020, karena dikhawatirkan muncul klaster baru pada masa pandemi COVID-19,” kata Seno.
Menurut Seno untuk apa melaksanakan kegiatan kampanye Pilkada 2020, kalau hanya memunculkan klaster-klaster baru COVID-19 di Boyolali. Apa senangnya paslon Said-Irawan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupatoi Boyolali, jika warganya nanti terkena COVID-19.
Meskipun, dirinya menjadi sesepuh di Partai PDI Perjuangan Boyolali, tetapi dirinya memohon kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Paryanto dan paslon, untuk pengertiannya tidak perlu kampanye. Menurutnya yang terpenting sudah komunikasi dengan warga sebaik-baiknya, dan tidak perlu mengadakan rapat besar seperti kampanye di masa pendemi.
Selain itu, Pemerintah Pusat juga sudah mengambil kebijakan yang teruji dan efektif pertama selalu pakai masker. Pakai masker itu, tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain dari penyebaran virus.
“Masker sudah menjadi budaya kami, maka penyebaran COVID-19 akan semakin menurun. Bukan khayalan jika nanti di Boyolali menjadi zero COVID-19, jika masyarakat memahami semuanya,” kata Seno.
Boyolali awalnya masih zero COVID-19, sedangkan daerah lain sudah heboh soal penyebaran virusnya. Pasien 01 COVID-19 di Boyolali kebetulan seorang pelayaran yang datang ke kampung, dan sejak itu, ada warga yang terjangkit.
Kendati demikian, Boyolali sekarang sudah mulai melandai kasus penularan, dan perkembangan data terkini, jumlah warga yang terkonfimasi positif COVID-19, ada 190 kasus yang terdiri dari pasien dirawat di rumah sakit 124 kasus dan isolasi mandiri 66 kasus.
Selain itu, Seno juga meminta kepada tokoh masyarakat atau kepala desa di lingkungannya masing-masing agar selalu memantau kondisi warganya jika ada gejala langsung dilaporkan ke Puskesmas atau Satgas COVID-19, agar ditidaklanjuti.
“Kami tidak ingin kejadian di Desa Pulutan Nogosari pada pekan sebelumnya, terulang lagi. Salah satu warganya yang positif COVID-19, dibiarkan kegiatan sehari-hari, sehingga menimbulkan klaster keluarga hingga 9 orang positif. Hal ini, jangan sampai terulang lagi,” katanya.
Ketua DPRD Boyolali Paryanto mengatakan warga perlu diberikan pemahaman sehingga tidak perlu khawatir hadir untuk memberikan hak suaranya ke TPS-TPS pada Pilkada Boyolali 2020. Sehingga, partisipasi pemilih semakin baik dan meningkat dibanding pemilu sebelumnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
