Cegah Penyebaran Covid-19, Sesepuh PDIP Boyolali Ajak Masyarakat Gencarkan Sosialisasi Disiplin Protokol Kesehatan
Boyolali – Sesepuh PDI Perjuangan Boyolali Seno Kusumoharjo mengajak para tokoh masyarakat Kabupaten Boyolali untuk terus menggencarkan kegiatan sosialisasi disiplin protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun (3M) untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayahnya.
“Saya bertemu dengan para tokoh masyarakat di Kecamatan Mojosongo Boyolali, untuk memberikan edukasi warga di lingkungannya, soal disiplin protokol kesehatan dengan 3M agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan,” kata Seno Kusumoharjo, saat acara silaturahmi dengan para tokoh masyarakat Kecamatan Mojosongo, di Boyolali, Rabu (14/10)
Seno Kusumoharjo menegaskan acara silaturahmi tersebut permohonan dan inisiatifnya, bukan acara partai atau Badan Pemenang Pemilu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan pemenangan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan. Namun, acara ini, murni silaturahmi para tokoh atau orang-orang yang dituakan di wilayah Kecamatan Mojosongo Boyolali.
“Kami tidak membicarakan soal kemenangan Pilkada Boyolali, tetapi kami bersama para tokoh masyarakat di Boyolali terus menerus tidak ada rasa bosan pada masa pandemi COVID-19, untuk mengedukasi warga di sekitar agar COVID-19 mampu ditekan penyebarannya,” kata Seno Kusumoharjo.
Bahkan, Seno Kusumoharjo berkomitmen untuk mencegah munculnya klaster-klaster baru penyebaran COVID-19, secara tegas memohon kepada Ketua DPC PDI Boyolali Paryanto, dan Paslon M Said Hidayat- Wahyu Irawan agar tidak mengadakan kegiatan kampanye pada Pilkada Boyolali.
“Saya sudah memohon pak Paryanto yang juga menjabat Ketua DPRD Boyolali, dan paslon Said-Irawan, tidak ada kegiatan kampanye Pilkada 2020, karena dikhawatirkan muncul klaster baru pada masa pandemi COVID-19,” kata Seno.
Menurut Seno untuk apa melaksanakan kegiatan kampanye Pilkada 2020, kalau hanya memunculkan klaster-klaster baru COVID-19 di Boyolali. Apa senangnya paslon Said-Irawan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupatoi Boyolali, jika warganya nanti terkena COVID-19.
Meskipun, dirinya menjadi sesepuh di Partai PDI Perjuangan Boyolali, tetapi dirinya memohon kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Paryanto dan paslon, untuk pengertiannya tidak perlu kampanye. Menurutnya yang terpenting sudah komunikasi dengan warga sebaik-baiknya, dan tidak perlu mengadakan rapat besar seperti kampanye di masa pendemi.
Selain itu, Pemerintah Pusat juga sudah mengambil kebijakan yang teruji dan efektif pertama selalu pakai masker. Pakai masker itu, tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain dari penyebaran virus.
“Masker sudah menjadi budaya kami, maka penyebaran COVID-19 akan semakin menurun. Bukan khayalan jika nanti di Boyolali menjadi zero COVID-19, jika masyarakat memahami semuanya,” kata Seno.
Boyolali awalnya masih zero COVID-19, sedangkan daerah lain sudah heboh soal penyebaran virusnya. Pasien 01 COVID-19 di Boyolali kebetulan seorang pelayaran yang datang ke kampung, dan sejak itu, ada warga yang terjangkit.
Kendati demikian, Boyolali sekarang sudah mulai melandai kasus penularan, dan perkembangan data terkini, jumlah warga yang terkonfimasi positif COVID-19, ada 190 kasus yang terdiri dari pasien dirawat di rumah sakit 124 kasus dan isolasi mandiri 66 kasus.
Selain itu, Seno juga meminta kepada tokoh masyarakat atau kepala desa di lingkungannya masing-masing agar selalu memantau kondisi warganya jika ada gejala langsung dilaporkan ke Puskesmas atau Satgas COVID-19, agar ditidaklanjuti.
“Kami tidak ingin kejadian di Desa Pulutan Nogosari pada pekan sebelumnya, terulang lagi. Salah satu warganya yang positif COVID-19, dibiarkan kegiatan sehari-hari, sehingga menimbulkan klaster keluarga hingga 9 orang positif. Hal ini, jangan sampai terulang lagi,” katanya.
Ketua DPRD Boyolali Paryanto mengatakan warga perlu diberikan pemahaman sehingga tidak perlu khawatir hadir untuk memberikan hak suaranya ke TPS-TPS pada Pilkada Boyolali 2020. Sehingga, partisipasi pemilih semakin baik dan meningkat dibanding pemilu sebelumnya.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
