Connect with us
Parlemen

Butuh Kebijakan Jangka Panjang untuk Satelit Indonesia Raya

Butuh Kebijakan Jangka Panjang untuk Satelit Indonesia Raya
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto: DPR RI

Jakarta – Menindaklanjuti perkembangan program penyediaan satelit multi fungsi Indonesia (Satria) yang diproyeksikan selesai pada 2020, Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap ada kebijakan yang dibentuk guna mengatur kesinambungan pembangunan dan perawatan satelit tersebut. Diharapkan oleh Andreas bahwa Indonesia ke depan juga harus dapat menciptakan teknologi sendiri.

Hal ini disampaikannya ketika Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Bappenas, dan Kementerian Keuangan membahas Penyediaan Satelit Multi Fungsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Menurutnya secara perencanaan hal ini sudah didukung penuh oleh seluruh pihak, namun harus ada jaminan yang jelas secara jangka panjang dalam rangka sinkronisasi kekuatan teknologi komunikasi.

“Salah satu aspek menyatukan Indonesia adalah melalui sistem komunikasi yang bisa interconnected. Dan itu satu keharusan untuk Indonesia membangun itu. Namun problem di kita seringkali ketika terjadi pergantian kepemimpinan ini bisa jadi ada perubahan. Ini yang perlu menteri yakinkan ke kita bahwa ini harus ada jaminan,” sebut Andreas.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan jika tidak ada halangan maka pada 2020 Satelit Indonesia Raya (Satria) sudah siap mengangkasa. Untuk itu Pemerintah diminta segera mempersiapkan sebuah grand design sebab perkembangan teknologi komunikasi diketahui cepat berubah dan selalu mengalami peningkatan.

“Harus ada perencanaan dari kita di dalam rencana besar ini, juga untuk transfer ke depan kita punya teknologi sendiri. Kita harus merencanakan ke depan bahwa kita harus memiliki teknologi sendiri. Karena komunikasi harus ditekankan bahwa ini penting. Oleh karena itu saya kira penguasaan teknologi ini juga harus masuk dalam grand design ini,” tukasnya. (er/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Erdogan Undang Risma Jadi Pembicara Utama Forum Perempuan Internasional di Turki

Oleh

Fakta News
Tri Rismaharini

Surabaya – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini didaulat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk menjadi pembicara utama (keynote speech) dalam forum internasional bertajuk International Forum of Women in Local Governments.

Forum internasional itu berlangsung selama dua hari 11-12 Desember 2019 di ATO Congresium, Ankara, Turki. Selain Risma, ada pula 17 wali kota perempuan dari beberapa negara juga hadir dalam forum itu.

Tri Rismaharini menuturkan, undangan keynote speaker dari tim Presiden Turki itu disampaikan melalui Duta Besar RI di Ankara. Presiden kelahiran 26 Februari 1954 ini ingin supaya Risma menjadi keynote speaker dalam forum yang diadakan partai yang didirikannya.

“Pak Dubes (Duta Besar RI) telepon kalau dia diminta timnya Presiden Erdogan untuk mengundang saya bicara di sana. Karena dia ada forum, itu yang mengadakan partainya Pak Presiden Erdogan, tapi kaum perempuannya (AK Party Women’s Wing) untuk menjadi pembicara sebagai pemimpin perempuan,” ujar dia, Selasa (10/12).

Kesempatan menjadi pembicara di forum internasional itu pun tak disia-siakan Risma. Risma akan memanfaatkan forum itu untuk mempromosikan Surabaya. Berbagai hasil produksi UMKM Kota Pahlawan, pun ia bawa. Tujuannya, supaya orang luar negeri mengenal lebih jauh tentang Surabaya dan barang-barang hasil produksinya.

Tri Rismaharini menuturkan, dalam setiap forum internasional yang diikuti, orang luar negeri selalu tertarik dengan barang-barang dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibawa. Seperti kue kering dan aneka olahan minuman.

“Makanya kadang koper saya banyak. Kalau ada pertemuan (forum), langsung saya buka, saya bagi-bagi. Jadi selanjutnya mereka pesan sendiri, karena di sini (kemasan produk) sudah ada alamatnya (kontak),” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Deddy Sitorus: Proses Pemilihan Bakal Calon Kepala Daerah Perhatikan Lima Aspek

Oleh

Fakta News
Deddy Yevri Hanteru Sitorus

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan proses pemilihan bakal calon wali kota masih panjang.

“Saya kira ini prosesnya masih panjang, proses penjaringan kita baru sampai tahap di DPD, nanti akan dibahas DPP,” jelas Deddy Sitorus.

Deddy Sitorus menyebutkan ada lima aspek mulai dari kapasitas hingga perhitungan geopolitik.

“Aspek pertama elektabilitasnya itu seperti apa, kapasitasnya seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, penerimaan di internal partai seperti apa, lalu hitungan-hitungan geopolitik dan segala macamnya seperti apa,” paparnya.

Ia mengatakan kelima isu tersebut akan diolah di dalam partai untuk melihat potensi dari bakal calon wali kota yang akan dimajukan oleh partai.

“Lima isu ini akan diolah di dalam partai untuk melihat,” kata Deddy Sitorus.

Deddy Sitorus kemudian mengatakan, mendaftar di DPP bukan berarti bakal otomatis bisa lolos dan menjadi pilihan partai.

Ketika calon yang mendaftar di DPC maupun DPD lebih memenuhi 5 kriteria tersebut, maka partai tentu akan memilih calon dari DPC atau DPD.

“Karena bisa jadi begini, katakanlah dibandingkan dengan yang dijaring di tingkat DPC maupun DPD, secara elektabilitas masih lebih baik,” kata Deddy Sitorus.

“Ya tentu partai yang ingin memenangkan pertarungan akan memilih yang lebih baik,” tambahnya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin: Wakaf Merupakan Salah Satu Potensi Pemberdayaan Umat

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong pengelolaan wakaf yang baik bisa berdampak pada pemberdayaan umat dan mengurangi kemiskinan. Ma’ruf mendorong pengelolaan wakaf yang profesional.

“Selain zakat, wakaf merupakan salah satu potensi pemberdayaan umat. Wakaf bisa mendorong kesejahteraan umat, melalui pengelolaan aset wakaf, secara produktif. Bisa meningkatkan produktivitas, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,” kata Ma’ruf membuka Rakornas Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Ma’ruf mengatakan angka kemiskinan di Indonesia masih menyentuh 25 juta orang. Di antara warga miskin tersebut, ada penganut agama Islam yang dinilai perlu diberdayakan melalui wakaf.

“Karena sebagian yang miskin merupakan umat Islam. Peran wakaf cukup penting dalam masalah ini. Pengembangan wakaf akan didorong dengan pengembangan ekonomi syariah,” tuturnya.

Ma’ruf mengaku menaruh perhatian serius terhadap wakaf. Dia menyebut ikut terlibat langsung dalam pendirian BWI.

“Saya sebenarnya pernah jadi ketua sementara karena waktu itu belum terbentuk. Saya ketika UU sudah ada, tapi badannya belum dibentuk, maka saya minta kepada Menag, membentuk badan wakaf dan peraturan pemerintahannya. Akhirnya diurus PP-nya, saya ketua sementara,” paparnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan banyak warga yang ingin berwakaf, namun masih terhalang perbedaan pendapat mengenai instrumen wakaf. Saat menjadi Ketua MUI, Ma’ruf mengaku pernah berfatwa wakaf bisa dikeluarkan lewat uang.

“Potensi wakaf uang dan barang bergerak sangat besar. Banyak sekali masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, tetapi tidak tersedia instrumen yang dapat memfasilitasi keinginan tersebut. Banyak berpikir bahwa wakaf harus dalam jumlah yang besar. Padahal, jika instrumen wakaf uang dapat dioptimalkan, maka siapa pun dapat berwakaf,” terangnya.

Baca Selengkapnya