Connect with us
Parlemen

Butuh Kebijakan Jangka Panjang untuk Satelit Indonesia Raya

Butuh Kebijakan Jangka Panjang untuk Satelit Indonesia Raya
Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto: DPR RI

Jakarta – Menindaklanjuti perkembangan program penyediaan satelit multi fungsi Indonesia (Satria) yang diproyeksikan selesai pada 2020, Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira berharap ada kebijakan yang dibentuk guna mengatur kesinambungan pembangunan dan perawatan satelit tersebut. Diharapkan oleh Andreas bahwa Indonesia ke depan juga harus dapat menciptakan teknologi sendiri.

Hal ini disampaikannya ketika Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Bappenas, dan Kementerian Keuangan membahas Penyediaan Satelit Multi Fungsi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Menurutnya secara perencanaan hal ini sudah didukung penuh oleh seluruh pihak, namun harus ada jaminan yang jelas secara jangka panjang dalam rangka sinkronisasi kekuatan teknologi komunikasi.

“Salah satu aspek menyatukan Indonesia adalah melalui sistem komunikasi yang bisa interconnected. Dan itu satu keharusan untuk Indonesia membangun itu. Namun problem di kita seringkali ketika terjadi pergantian kepemimpinan ini bisa jadi ada perubahan. Ini yang perlu menteri yakinkan ke kita bahwa ini harus ada jaminan,” sebut Andreas.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan jika tidak ada halangan maka pada 2020 Satelit Indonesia Raya (Satria) sudah siap mengangkasa. Untuk itu Pemerintah diminta segera mempersiapkan sebuah grand design sebab perkembangan teknologi komunikasi diketahui cepat berubah dan selalu mengalami peningkatan.

“Harus ada perencanaan dari kita di dalam rencana besar ini, juga untuk transfer ke depan kita punya teknologi sendiri. Kita harus merencanakan ke depan bahwa kita harus memiliki teknologi sendiri. Karena komunikasi harus ditekankan bahwa ini penting. Oleh karena itu saya kira penguasaan teknologi ini juga harus masuk dalam grand design ini,” tukasnya. (er/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

NII Crisis Center: Hut RI ke 75, Ratusan Eks NII Siap Deklarasi Kembali Ke NKRI

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan dalam rilisnya menyatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus akan mendampingi ratusan mantan eks NII dari berbagai daerah di Indonesia untuk ikrar kembali ke NKRI dengan melakukan deklarasi kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi sebagai tanda bahwa mereka telah kembali ke NKRI. Tentunya dengan protokol kesehatan.Tambah Ken.

“Mereka para mantan NII selama ini mengasingkan diri sebagai bentuk evaluasi perjuangan bahwa selama ini yang di lakukan adalah sebuah kesalahan, dan mereka terpencar dari beberapa dearah di Indonesia, tapi 17 agustus mereka siap konsolidasi kekuatan siap bergabung kembali ke NKRI dan bersama sama melakukan perlawanan balik terhadap kelompok radikal yang memgatasnamakan negara Islam atau khilafah Islam,” kata Ken dalam keterangan persnya Sabtu (15/8).

Ken menjelaskan pihaknya siap melakukan konsolidasi dan syukuran atas bersatunya para mantan pimpinan NII yang kini kembali ke NKRI. Bahkan pihaknya siap berada digarda terdepan melakukan perlawan terhadap paham intoleransi, radikal dan terorisme.

Ken menegaskan NKRI dan Pancasila bagi sudah final, jadi bila ada kelompok radikalisme yang mau memecah belah persatuan bangsa, sebelum berhadapan dengan TNI/POLRI maka pihaknya siap berada di garda terdepan yang akan menghalau dan menghadapinya.

“Negara dan bangsa ini hari ini sedang di adu domba, antar suku, antar agama dan bahkan yang seagama kita ribut, persatuan dan kesatuan kita sedang dipertaruhkan,” paparnya.

Ken pun mengajak saatnya untuk menyadari sebelum terlambat dengan bersatu dan bersama sama melawan paham radikalisme.

“Mereka kelompok radikal sudah menabuh genderang perang dan menyalakan lilin api permusuhan, maka kita tidak boleh kalah dan kita harus menyalakan lilin yang lebih besar agar masyarakat tercerahkan,” tegasnya.

Ken berharap negara hadir dan pemerintah dalam hal ini adalah kementerian dan lembaga bersinergi dalam pencegahan dan penindakan terhadap bahaya kelompok radikal.

Bagi para eks NII, Ken mengajak agar jangan takut dan jangan khawatir, kita tidak sendiri, dirinya membuka hotline untuk berkomunikasi di whatsapp 08985151228.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Bersepeda dan Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Oleh

Fakta News

Bogor – Presiden Joko Widodo memanfaatkan libur akhir pekan ini, Sabtu, 15 Agustus 2020, dengan berolahraga. Kali ini, Presiden memilih untuk bersepeda di area Istana Kepresidenan Bogor dan Kebun Raya Bogor.

Presiden tampak mengenakan jaket olahraga warna merah, lengkap dengan masker, dan helm sepeda. Ditemani putra bungsunya, Kaesang Pangarep, dan sejumlah Paspampres, Presiden mulai mengayuh sepedanya menuju Kebun Raya Bogor sekitar pukul 09.05 WIB.

Di sepanjang jalan, masyarakat yang sedang berolahraga tampak menyapa Kepala Negara. Presiden pun membalas dengan melambaikan tangan ke arah mereka.

Pada kesempatan tersebut, Presiden tampak berhenti beberapa kali untuk memberikan masker kepada masyarakat. Presiden pun mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menaati protokol kesehatan, antara lain dengan memakai masker dan menjaga jarak.

Setelah bersepeda selama kurang lebih 30 menit di sekitar Kebun Raya Bogor, Presiden kembali ke Istana Bogor sekitar pukul 09.36 WIB.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bantuan Pesantren Masa Covid-19 Cair Akhir Agustus 2020, Ini Syaratnya

Oleh

Fakta News
Pondok pesantren (Foto: Kementerian PUPR).

Jakarta – Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam penerima bantuan di masa Covid-19 telah dapat mencairkan akhir Agustus atau awal September 2020.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Kementerian Agama (Kemenag), Waryono.

“Alhamdulillah, SK penerima bantuan untuk tahap 1 sudah terbit. Saat ini sedang proses pengajuan SPP ke SPM dan ringkasan kontrak. Begitu ringkasan kontrak disetujui maka akan diterbitkan surat perintah pencairan kepada penerima,” terang Waryono di Jakarta, Jumat (14/8).

“Semoga tidak lama lagi bisa dicairkan oleh pesantren dan lembaga keagamaan Islam penerima bantuan,” sambungnya.

Menurut Waryono, Direktorat PD Pontren selanjutnya akan menyampaikan SK berikut data pesantren dan lembaga keagamaan Islam penerima bantuan ke Kanwil Kemenag Provinsi. Selain itu, surat pemberitahuan juga akan disampaikan ke masing-masing penerima, sekaligus menginformasikan dokumen yang perlu disiapkan saat melakukan pencairan.

Sejumlah syarat pencairan bantuan yang harus dipersiapkan penerima bantuan, sebagai berikut:

  1. Petugas yang akan mencairkan bantuan, membawa KTP (asli dan foto copy);
  2. Membawa SK Pengurus Lembaga (foto copy);
  3. NSPP atau Izin Operasional Lembaga (foto copy);
  4. NPWP lembaga (foto copy);
  5. Harus membawa materai 6000 sebanyak 3 lembar;
  6. Membawa stempel pesantren; dan
  7. Harus membawa Surat Pemberitahuan dari Kemenag Pusat bahwa pesantren dan lembaga keagamaan Islam miliknya adalah penerima bantuan di masa Covid-19.

“Bantuan nantinya dapat dicairkan melalui bank penyalur dan dapat diambil melalui kantor cabang setempat,” tandasnya.

Baca Selengkapnya