Connect with us
Parlemen

Keamanan dan Kenyamanan Harus Disajikan kepada Calon Wisatawan

Keamanan dan Kenyamanan Harus Disajikan kepada Calon Wisatawan
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira. Foto : Jaka/Man

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan selama ini pelaku pariwisata kerap mempresentasikan keindahan alam dan ekowisata ketika mengundang wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata. Namun, saat ini yang paling penting adalah bagaimana pelaku usaha pariwisata menjual, menjamin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon wisatawan.

“Satu hal yang saya kira penting, sebelum kita menjual apa yang menjadi potensi capital wisata kita adalah menjual rasa aman dan nyaman. Artinya rasa aman itu merupakan kebutuhan dari wisatawan saat ini,” terang Andreas saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI dengan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, Kamis (25/6/2020).

Hal ini sekaligus dilakukan untuk melawan hoaks yang digaungkan oleh media asing beberapa waktu lalu terhadap buruknya penanganan Covid-19 di Indonesia. “Saya baca berita dari beberapa media daring terutama dari Australia yang mengatakan wilayah kita ini merupakan wilayah yang tidak aman dari pandemi Covid-19. Ini sebenarnya negative campaign untuk wisatawan kita. Sebagaimana kita ketahui sumber wisatawan kita yang paling banyak itu berasal dari Australia,” terangnya.

Berkaitan dengan kamanan dan kenyamanan dalam situasi kenormalan baru (new normal), politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, sektor ini perlu mendapatkan perhatian lebih dan perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat luas.

“Saya kira ini sharing ini bermanfaat untuk kita. Jadi kita bisa sama-sama melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk situasi new normal ini dan apa yang bisa didukung oleh Pemerintah. Komisi X DPR RI akan menyampaikan ini sebagai bahan rekomendasi kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” tukasnya. (es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar: Intensifikasi dan Modernisasi Dibutuhkan untuk Tingkatkan Produksi Pertanian

Oleh

Fakta News
Gubernur jawa Tengah Ganjar Pranowo

Solo – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan untuk peningkatan produk dibutuhkan intensifikasi dan modernisasi pertanian. Sehingga mendukung kebutuhan pangan Indonesia.

Menurut Ganjar untuk peningkatan produksi pertanian terutama di pulau Jawa tidak bisa dengan cara ekstensifikasi pertanian. Karena lahan pertanian di Jawa sudah semakin berkurang dan banyak yang sudah beralih fungsi.

“Jadi apabila bicara ekstensifikasi untuk peningkatan produk sudah tidak seksi lagi. Lebih baik membahas intensifikasi dan modernisasi pertanian,” jelas Ganjar Pranowo dalam diskusi virtual Hari Tani bertema “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju”, Kamis (24/9/2020) malam.

Yang dimaksud intensifikasi pertanian, lanjut Ganjar, bisa berupa dengan subsidi pupuk yang ditingkatkan, kemudian ketersediaan alat pertanian dan adanya off taker atau pejamin pembeli hasil panen.

Sehingga lanjut Ganjar, bisa memotong delapan perantara dari petani ke konsumen. Sehingga petani bisa menikmati harga yang wajar, sementara konsumen mendapatkan harga yang tidak terlalu mahal.

“Modernisasi pertanian di era seperti saat ini dibutuhkan. Sehingga dapat dilakukan pemetaan di mana yang terjadi surplus produk dan di mana yang defisit. Hal ini untuk distribusi hasil panen sehingga petani dapat menikmati hasil pertaniannya,” jelas Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar Pranowo mengungkapkan program Kartu Tani yang digagasnya pada awal kepemimpinannya di Jawa Tengah. Menurutnya, data petani di Indonesia lemah padahal itu penting untuk memproyeksikan produktifitas.

“Di Jawa Tengah ada 2,6 juta petani, jika terdata dengan baik melalui Kartu Tani, maka bisa diproyeksikan hasil produksinya. Dengan data ini juga bisa mengawasi subsidi pupuk sehingga tidak dibajak di tengah jalan,” terang Ganjar.

Ganjar juga mendorong munculnya petani milenial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti yang dilakukan pemuda di Magelang, Tunov yang mampu berjualan cabe secara online. Demikian juga petani organik Purnomo yang memasok produk pertanian organik hotel.

Diskusi virtual Hari Tani ini menghadirkan Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi; Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Direktur Keuangan Bulog, Triyana; dan Aktivis Pertanian yang juga Staf Ahli MPR, Dina Hidayana.

Baca Selengkapnya

BERITA

Gantikan Kepala Daerah yang Cuti, Kemendagri Tugaskan 137 Pjs dalam Pilkada 2020

Oleh

Fakta News
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menugaskan 137 penjabat sementara (Pjs) di Pilkada 2020. Para Pjs ini sementara waktu akan menjalankan tugas kepala daerah definitif yang cuti karena mencalonkan diri di Pilkada.

“Kemendagri menugaskan 4 Pjs gubernur dan 133 Pjs bupati/wali kota dalam Pilkada Serentak 2020,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, melalui keterangan tertulis, Jumat (25/9/2020).

Akmal mengatakan, sebagaimana bunyi Pasal 70 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan ikut kontestasi Pilkada harus cuti di luar tanggungan negara serta melepaskan hak-hak fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Selanjutnya, untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pada masa pelaksanaan kampanye Pilkada pemerintah pusat mengatur dan menetapkan penjabat sementara (Pjs).

“Langkah kebijakan ini harus diambil oleh pemerintah pusat karena tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah berada pada pemerintah pusat sebagai kesatuan pemerintahan,” ujar Akmal.

Sesuai bunyi UU, Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas kepala daerah yang tengah cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Pilkada.

Tugas dan wewenang Pjs diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 antara lain, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas PNS.

Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Lalu, melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

Akmal menambahkan, Pjs juga bertugas menjalankan kebijakan strategis yang telah ditetapkan pemerintah di antaranya menanggulangi pandemi Covid-19 dengan mengambil langkah-langkah yang sinergis serta penegakan hukum protokol kesehatan.

Adapun 4 Pjs gubernur itu ditugaskan di Provinsi Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Jambi, dan Kepulauan Riau. Sementara, Pjs bupati/wali kota tersebar di 133 kabupaten/kota seperti Kota Medan, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Semarang, Kabupaten Serang, Kota Bontang, Kabupaten Poso, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Manokwari, dan lainnya.

Akmal mengungkap, terdapat 3 pengajuan Pjs yang ditolak yakni Pjs Kabupaten Majene, Merauke, dan Membramo Raya.

“(Ditolak) karena petahana bupati/wakil bupatinya tidak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU daerah dengan berbagai alasan, sehingga tidak bisa maju dalam kontestasi pilkada. Dengan demikian, mereka tidak cuti di luar tanggungan negara,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenlu Catat Ada 1.512 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terpapar virus Corona (COVID-19) kembali bertambah. Per hari ini, ada 1.512 WNI yang positif COVID-19 di luar negeri.

Informasi mengenai penambahan kasus WNI positif Corona ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui akun Twitter resminya, @Kemlu_RI. Data ini dihimpun Kemlu pada Jumat (25/9/2020) per pukul 08.00 WIB.

“Total WNI terkonfirmasi COVID-19 di luar negeri adalah 1.5512: 1092 sembuh, 120 meninggal & 300 dalam perawatan,” tulis akun resmi Kemlu.

Ada penambahan 2 WNI di luar negeri terkonfirmasi positif COVID-19 di Kuwait. Selain itu, 1 WNI dinyatakan sembuh di Kuwait.

“Tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Kuwait dan sembuh di negara tersebut,” lanjut Kemlu.

Berikut ini sebaran kasus WNI positif Corona di sejumlah negara:

  1. Aljazair: 3 WNI (stabil)
  2. Amerika Serikat: 84 WNI (65 sembuh, 2 stabil, 17 meninggal)
  3. Arab Saudi: 211 WNI (55 sembuh, 84 stabil, 72 meninggal)
  4. Australia: 3 WNI (sembuh)
  5. Bahrain: 1 WNI (sembuh)
  6. Bangladesh: 1 WNI (stabil)
  7. Belanda: 9 WNI (5 sembuh, 4 meninggal)
  8. Belgia: 5 WNI (4 sembuh, 1 stabil)
  9. Brunei Darussalam: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  10. Chile: 1 WNI (stabil)
  11. Ekuador: 1 WNI (sembuh)
  12. Ethiopia: 5 WNI (4 sembuh, 1 stabil)
  13. Filipina: 30 WNI (29 sembuh, 1 stabil)
  14. Finlandia: 1 WNI (sembuh)
  15. Ghana: 1 WNI (meninggal dunia)
  16. Hong Kong (RRT): 88 WNI (85 sembuh, 3 stabil)
  17. India: 75 WNI (sembuh)
  18. Inggris: 20 WNI (17 sembuh, 3 meninggal)
  19. Irlandia: 1 WNI (sembuh)
  20. Italia: 3 WNI (sembuh)
  21. Jepang: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)
  22. Jerman: 12 WNI (7 sembuh, 4 stabil, 1 meninggal)
  23. Kamboja: 4 WNI (2 sembuh, 2 stabil)
  24. Kazakhstan: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  25. Korea Selatan: 27 WNI (23 sembuh, 4 stabil)
  26. Uzbekistan: 14 WNI (13 sembuh, 1 stabil)
  27. Suriname: 2 WNI (sembuh)
  28. Timor Leste: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  29. Kuwait: 126 WNI (113 sembuh, 10 stabil, 3 meninggal)
  30. Kanada: 6 WNI (3 sembuh, 3 stabil)
  31. Lebanon: 1 WNI (stabil)
  32. Madagaskar: 1 WNI (stabil)
  33. Makau (RRT): 3 WNI (sembuh)
  34. Makedonia Utara: 1 WNI (sembuh)
  35. Maladewa: 9 WNI (7 sembuh, 1 stabil, 1 meninggal)
  36. Malaysia: 168 WNI (52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal)
  37. Meksiko: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  38. Mesir: 11 WNI (sembuh)
  39. Mozambik: 1 WNI (stabil)
  40. Nigeria: 2 WNI (sembuh)
  41. Oman: 4 WNI (2 sembuh, 2 stabil)
  42. Pakistan: 33 WNI (sembuh)
  43. Prancis: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  44. UEA: 63 WNI (56 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  45. Qatar: 140 WNI (121 sembuh, 18 stabil, 1 meninggal)
  46. Rusia: 21 WNI (20 sembuh, 1 stabil)
  47. Singapura: 57 WNI (47 sembuh, 8 stabil, 2 meninggal)
  48. Spanyol: 13 WNI (sembuh)
  49. Sudan: 18 WNI (6 sembuh, 12 stabil)
  50. Swedia: 1 WNI (stabil)
  51. Taiwan: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  52. Thailand: 1 WNI (sembuh)
  53. Turki: 12 WNI (9 sembuh, 1 stabil, 2 meninggal)
  54. Vatikan: 8 WNI (sembuh)
  55. Vietnam: 1 WNI (stabil)
  56. Azerbaijan: 1 WNI (sembuh)
  57. Kapal pesiar: 185 WNI (170 sembuh, 9 stabil, 6 meninggal)
Baca Selengkapnya