BURT: Pengembangan Fasilitas Bandara DEO Perlu Dukungan Pusat dan Daerah
Jakarta – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menilai Bandara Udara Domine Eduard Osok (DEO) di Kota Sorong, Papua Barat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan derah untuk pengembangan fasilitas serta layanannya. Sebagaimana diketahui, Bandara DEO merupakan salah satu akses untuk menuju destinasi pariwisata yang cukup dikenal di mata dunia, Raja Ampat.
“Untuk itu dalam peningkatan pelayanannya, perlu dorongan dari pemerintah pusat agar bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Diharapkan ke depannya Bandara DEO bisa beroperasi setara internasional. Bisa menjadi bandara yang representatif di daerah timur, yang tidak hanya melakukan penerbangan domestik, akan tetapi (juga) luar negeri,” kata Novita usai mengikuti pertemuan Tim Kunker BURT dengan mitra kerja terkait pelayanan keprotokolan bandara di ruang pertemuan Bandara DEO, Sorong, Papua Barat, Jumat, ( 24/12/2021).
Novita turut menyoroti tidak adanya JOUMPA VVIP Airport Service and Lounge di Bandara DEO. Padahal menurutnya JOUMPA dapat memberikan support yang maksimal, tidak hanya untuk pejabat, akan tetapi juga kepada masyarakat. “Mungkin karena (bandara) ini pengelolaan masih di bawah Kementerian Perhubungan, Ditjen Udara dengan pemda, keberadaan Joumpa saat ini belum ada. Dengan demikian, ke depannya diharapkan (Bandara DEO) bisa maksimal dalam memberikan pelayanan dan fasilitas dengan diadakan fasilitas seperti JOUMPA yang bisa men-support penumpang bisa lebih mudah lagi,” harap politisi Partai Gerindra itu.
Novita menambahkan, adapun usulan lainnya dalam pengembangan Bandara DEO saat ini, terkait membangun embarkasi haji di wilayah Indonesia timur yang akan berencana melakukan pemberangkatan haji, bisa lebih dimudahkan tanpa harus melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. “Saya berharap dengan adanya usulan pembangunan embarkasi haji, masyarakat di Indonesia timur bisa lebih dimudahkan dalam menjalankan ibadah haji. Karena dengan terealisasinya (fasilitas embarkasi haji) bisa menghemat waktu, tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk perjalanan ke bandara lainnya,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Bandara DEO Cece Tarya mengatakan, Bandara DEO saat ini hanya memiliki fasilitas satu ruangan VVIP, dan ruangan tersebut juga digunakan oleh Presiden maupun pejabat negara lainnya. Akan tetapi pemda sedang membangun ruangan yang lebih besar yang bisa digunakan untuk tamu VVIP nantinya. “Upaya untuk meningkatkan pelayanan ke keprotokoleran pimpinan negara, maupun pejabat tingkat madya dan pratama di rencana kerja kita sudah terakomodir. Bila mana ruangan VVIP yang disiapkan pemda nantinya di program rencana induk menjadi bagian yang penting, artinya bersamaan dengan pengembangan terminal nantinya akan dipindahkan ke wilayah sebelah timur,” ungkapnya.
Di sisi lain, Cece berharap Bandara DEO ke depannya dapat dijadikan embarkasi maupun debarkasi haji untuk jumlah jemaah yang dilayani kurang lebih 4000 jemaah. Dengan demikian strategi yang dilakukan adalah Indonesia menjadikan Indonesia wilayah timur sebagai hinterland dari Bandara DEO, sehingga kuota menjadi jumlah minimum. “Mengacu pada PMA Nomor 36 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Bandara Embarkasi Haji dan Bandara Debarkasi Haji, jumlah kuota minimum agar sebuah bandara dapat dijadikan embarkasi harus memiliki 4000 jemaah,” tandas Cece.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
