Bupati Bojonegoro Raih Gelar Doktor di UMM
Malang – Inisiasi masyarakat lokal dapat menjadi inspirasi dan solusi bagi demokrasi dalam konteks nasional. Hal itulah yang coba diangkat oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto, saat promosi gelar Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang berlangsung di Auditorium UMM, Sabtu (23/9/2017).
Bagi Suyoto, satu di antara penyebab demokrasi menjadi belum efektif karena demokrasinya hanya bersifat prosedural sehingga hanya menghasilkan konflik. Karena itu, melalui riset disertasinya tentang Rukun Kematian di Desa Pajeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Suyoto ingin menekankan, bahwa nilai-nilai lokal di desa itu bisa menjadi buah demokrasi sekaligus inspirasi bagi bangsa.
Disertasi berjudul “Konstruksi Pemaknaan Ritual Kematian sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Kebajikan Sosial dalam Perspektif Bergerian” itu mengungkap tentang bagaimana masyarakat Desa Pajeng melakukan transformasi, dengan menafsir ulang tentang ritual kematian menjadi pemahaman baru, lalu melembagakannya dalam bentuk rukun kematian, sehingga melahirkan kemanfaatan sosial.
Melalui disertasinya, Suyoto menyebut bahwa masyarakat Desa Pajeng semula tergugah karena kematian seorang warga bisa menjadi beban bagi keluarganya, karena ada “kewajiban sosial” memenuhi serangkaian ritual kematian yang menguras dana. “Ritual itu dipandang warga desa sebagai aktivitas yang memiskinkan dan tidak produktif, yang miskin malah akan semakin miskin,” ujar Suyoto.
Berdasar fakta itulah, kata Suyoto, warga desa menggagas pembentukan Rukun Kematian (RK) untuk memperbarui praktik ritual kematian, dengan memastikan agar warga yang miskin tidak semakin miskin. Selain itu, juga memastikan agar RK memiliki manfaat bagi kepentingan bersama.
Setelah adanya RK ini, beban keluarga yang sanaknya meninggal tidak hanya berkurang, namun juga sangat terbantu. “Misalnya apabila ada orang yang meninggal, maka warga tidak ada yang bekerja di sawah, semua datang untuk membantu ritual kematian, seperti gali makam, bikin penduso. Tidak perlu ada yang memerintah, semua berjalan sendiri-sendiri, jadi yang bekerja semuanya guyub dan rukun semuanya,” tutur Suyoto.
Bagi Suyoto, tafsir ulang ritual kematian di Desa Pajeng ini menjadi contoh dari dialog generatif yang terjadi melalui tiga tahap, yang dimulai dengan antem-anteman atau debat kusir akan suatu persoalan, lalu berlanjut pada forum kongkow, cangkrukan, dan jagongan secara informal. Dan terakhir, terjadi forum rembukan di mana masyarakat melahirkan konsensus baru. “Ini adalah buah demokrasi yang sangat berharga bagi bangsa ini,” kata Suyoto.
Kelulusan Suyoto sebagai gelar doktor dipromotori oleh Prof Dr Hotman Siahaan, sementara co-promotor yaitu Prof Dr Ishomuddin MSi, Dr Wahyudi MSi dan Dr Rinekso Kartono MSi. Sebelum menempuh gelar doktor di UMM, Suyoto sebelumnya juga menamatkan program master di kampus ini, tepatnya di Program Master Sosiologi UMM pada 1996.
Sementara dari sisi riwayat karir, sebelum menjadi Bupati Bojonegoro, Suyoto pernah menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik pada 2000-2004 dan dosen tetap Fakultas Agama Islam UMM pada 1990-2000. (sumber Humas UMM)
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
