Buka Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil, Wapres Ma’ruf: Perkuat Akuntabilitas Layanan Publik untuk Pengentasan Kemiskinan
Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan jumlah kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024 di wilayah perdesaan, perkotaan, hingga di pesisir. Untuk mewujudkan upaya tersebut, pemerintah telah melakukan kebijakan afirmatif dari sisi anggaran, perbaikan data dan pensasaran serta penguatan pelaksanaan melalui pendekatan konvergensi. Oleh karena itu, akuntabilitas layanan publik untuk pengentasan kemiskinan menjadi hal krusial yang perlu diperkuat.
“Seminar ini saya harapkan dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi Koalisi Masyarakat Sipil, guna meningkatkan transparansi anggaran agar lebih bermanfaat bagi publik,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil secara virtual dari Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan no.6-7, Jakarta, Rabu, (09/11/2022).
Dalam seminar yang bertajuk “Gerakan Masyarakat Miskin Kota dan Nelayan Tradisional dalam Memperkuat Akuntabilitas Layanan Publik Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem” ini, Wapres menguraikan tiga strategi utama dalam melakukan akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan,” urainya.
Namun dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut, Wapres menuturkan terdapat tantangan seperti ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik yang perlu diperhatikan, meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih terjaga. Oleh karena itu, menurut Wapres ketahanan energi dan pangan harus menjadi orientasi utama Pemerintah, khususnya untuk menjamin kebutuhan pangan dan energi masyarakat dapat tercukupi dan berkelanjutan.
“Pemerintah antara lain telah memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi, utamanya bagi kelompok miskin dan rentan, serta memperkuat sektor usaha melalui Jaring Pengaman Sektor Riil dan Jaring Pengaman Sektor Keuangan,” jelasnya.
Lebih jauh, Wapres menegaskan Pemerintah telah berkomitmen untuk memastikan suara dan kepentingan kelompok marginal agar didengar dan dipertimbangkan, utamanya dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak bagi kehidupan mereka, termasuk adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
“Hal ini termasuk memastikan mobilisasi dan alokasi anggaran negara dapat dikelola secara terbuka dan akuntabel,” tegasnya.
“Dengan demikian, seluruh pembiayaan diharapkan akan betul-betul berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang paling membutuhkan,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi atas inisiatif dan langkah-langkah kolaborasi yang telah dan akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil, bersama warga masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat miskin kota dan nelayan kecil/tradisional.
“Ke depan, saya menantikan konsistensi, kehadiran, dan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil di dalamnya, guna mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Country Manager International Budget Partnership Indonesia Yuna Farhan menyampaikan bahwa International Budget Partnership adalah organisasi kemitraan global yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi termasuk serikat petani, serikat nelayan, serikat miskin kota untuk meningkatkan sistem anggaran publik yang berpihak pada rakyat dengan berfokus pada reformasi tata kelola anggaran.
“Kami berharap policy ini menjadi lebih luas dan tentunya kita mengajak berbagai elemen, masyarakat sipil, mitra pembangunan, media, akademisi, pemerintah dan aktor pengawasan lainnya untuk bersama-sama melakukan reformasi tata kelola fiskal dan semakin berpihak pada kelompok yang paling membutuhkan,” harapnya.
Hadir dalam acara seminar tersebut, seluruh Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Seknas The Indonesian Forum for Budget Transparency (FITRA), serta Perkumpulan Inisiatif dan Kota Kita.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
