Buka Rakornas XV KMHDI, Wapres Minta Generasi Muda Rawat Indonesia dengan Keseimbangan Alam dan Lingkungan
Mataram – Pesatnya arus informasi dan teknologi yang berkembang membuat budaya, pemikiran, ajaran, dan nilai-nilai asing masuk ke Indonesia dengan mudah. Agar nasionalisme tidak terkikis oleh hal-hal yang bukan mencerminkan identitas bangsa, generasi muda perlu membangun kewaspadaan agar tidak larut dan lupa jati diri. Untuk itu, mereka diharapkan mampu merawat persatuan dan kesatuan sehingga bangsa ini dapat hidup dalam kedamaian dan kerukunan.
“Merawat Indonesia bukan hanya dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa, melainkan juga merawat kelestarian bumi dan kekayaan alamnya, sehingga manfaatnya dapat dinikmati pula oleh generasi mendatang. Untuk itu keseimbangan dengan alam dan lingkungan sudah sepatutnya menjadi perhatian kita bersama,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XV Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Ballroom Hotel Prime Park, Mataram, Kamis (30/06/2022).
Lebih jauh, dalam acara yang mengangkat tema “Merawat Indonesia”, Wapres memberikan tiga pesan khusus yang perlu ditindaklanjuti oleh para pemuda yang tergabung dalam organisasi tersebut.
“Pertama, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia dapat memperkuat organisasinya agar semakin solid secara internal, hingga mampu mengajak anak bangsa untuk memperkuat nasionalisme, merangkul kemajemukan, mencintai budaya, mengembangkan diri di tengah kemajuan teknologi, serta membangun bangsa dan menjaga bumi agar tetap layak huni,” imbaunya.
Yang kedua, tambah Wapres, Rakornas dapat menjadi forum untuk menggali gagasan, menemukan terobosan, dan menentukan langkah strategis dalam membantu pemerintah menyiapkan SDM yang berkualitas.
“Baik penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi dan kreativitas, maupun wawasan kebangsaannya,” tuturnya.
Terakhir, kata Wapres, KMHDI dapat memberikan rumusan gagasan dan mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai tuan rumah G20.
“Saudara sekalian juga diharapkan aktif dalam event G20 yang menggandeng kaum muda, termasuk dalam pemberitaan positif melalui media sosial,” harap Wapres.
“Dengan mengucap _Bismillahirrahmanirrahim_ dan memohon rida Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Koordinasi Nasional ke-15 Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kongres. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan pertolongan-Nya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah berpesan kepada peserta Rakornas, agar dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk membahas isu-isu yang strategis, bukan malah menghabiskan waktu membahas isu-isu yang tidak penting.
“Tidak usah rapat terlampau lama. Jadi kalau mahasiswa dibiarkan terlampau lama diskusi, panjang diskusinya yang hadir bukan batin atau hati yang tertautkan, tapi banyak debat-debat yang sebenarnya tidak perlu,” pesannya.
Selain itu, ia juga mengajak para peserta yang hadir, tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruangan, tetapi juga dapat menikmati keindahan pariwisata yang ditawarkan NTB dan daerah-daerah sekitarnya, seperti Bukit 360, lokasi untuk menikmati Sirkuit Mandalika 360 derajat.
Sementara, Ketua Presidium KMHDI I Putu Yoga Saputra mengungkapkan, tema “Merawat indonesia” mengandung makna bahwa seluruh kader KMHDI memiliki semangat juang yang sama dalam menjaga nilai-nilai dasar atau falsafah hidup bangsa. Selain itu keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah anugerah, untuk itu, sebagai generasi penerus, KMHDI harus turut menjaga dan bertanggung jawab membawa Indonesia menjadi negara maju sehingga dapat mensejahterakan kehidupan seluruh rakyatnya di dalam situasi apapun.
“Sudah hampir 29 Tahun KMHDI berkomitmen untuk menciptakan mahasiswa Hindu yang berkualitas. KMHDI selalu berupaya untuk sama-sama ikut terlibat dan berperan dalam menjaga, melindungi dan merawat Indonesia dari berbagai ancaman yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Kader KMHDI juga terus mengambil langkah-langkah strategis yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi bangsa dan umat,” ungkapnya.
Usai memberikan sambutan, Wapres didampingi Gubernur NTB dan Ketua Presidium KMHDI melakukan pemukulan Gendang Baleq sebagai tanda Peresmian Pembukaan Rakornas XV KMHDI.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak berisiko negatif. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Salah satu yang perlu dikaji adalah dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi, sebelumnya sudah ada pelarangan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Memperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003.
“Kita lihat para pemerhati lingkungan juga sudah bersuara untuk penolakan PP ini. Artinya ini jelas ancaman yang nyata terhadap lingkungan kita,” ujar Martin lewat keterangan yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (4/6/2023).
Dia menjelaskan, ekspor diperbolehkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Namun, Martin mempertanyakan cara pengawasannya yang masih belum jelas. “Demi keselamatan lingkungan serta yang lainnya, kami minta (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023) dikaji ulang,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menekankan tentang dasar hukum pemanfaatan hasil sedimentasi, khususnya pasir laut, dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara.
Trenggono menjelaskan, selama ini, kebutuhan reklamasi dalam negeri besar. Sayangnya, pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau.
Dia menilai, pasir sedimentasi cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Pemerintah menetapkan peraturan itu dengan tujuan untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri.
“Kalau ini didiamkan dan tidak diatur maka bisa jadi (pasir) pulau-pulau diambil, jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi,” ujar Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).
Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai gagasan Mendikbudristek RI tentang marketplace guru tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia. Menurutnya, marketplace guru dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja.
“Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Huda kepada Parlementaria melalui rilis, Sabtu (3/6/2023).
Diketahui, gagasan market place guru ini diklaim oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dapat menyelesaikan masalah tenaga guru honorer yang terjadi menahun. Marketplace guru merupakan database yang dapat membantu pihak sekolah untuk menemukan calon tenaga pendidik yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan pengajar di sekolah.
Menanggapi klaim tersebut, Huda menyatakan agar Kemendikbudristek mewakili pemerintah untuk berkomitmen menuntaskan rekruitmen 1 juta honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mulai dari, paparnya, proses rekruitmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.
“Saat ini proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, ia mengungkapkan sejumlah kendala lainnya dalam proses rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Seperti, keenganan pemerintah daerah dalam mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.
“Banyaknya kendala dalam rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” terang Huda.
Walaupun begitu, dirinya mengakui bahwa aplikasi marketplace guru ini punya manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya. Kendati demikian, ia mengingatkan marketplace guru ini hanya akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah selesai dituntaskan.
“Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah,” tandas Politisi Fraksi PKB itu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memperkuat pengawasan pemberian visa bagi warga negara Indonesia (WNI) yang ingin bepergian ke luar negeri.
“Pemerintah harus memperkuat pengawasan pemberian visa yang berpotensi bisa disalahgunakan menjadi pengiriman TKI ilegal ke luar negeri,” kata Melki, sapaan akrab Emanuel Melkiades dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Jumat (2/5/2023).
Hal tersebut disampaikan Melki terkait dengan pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengenai pemanfaatan visa turis, visa ziarah, dan visa umrah sebagai salah satu modus yang digunakan sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal ke luar negeri.
Melki menilai pemberian visa turis, visa ziarah, dan visa umrah kepada masyarakat harus dilakukan dengan penelitian ketat. Selain itu, tambah dia, pemerintah harus memastikan WNI yang mendapatkan visa tersebut benar-benar melakukan kegiatan sesuai dengan peruntukannya.
“Jangan sampai pemberian visa tersebut digunakan untuk modus sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan mengirimkan TKI secara ilegal ke luar negeri,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Melki menyampaikan apabila visa turis, ziarah, dan umrah diurus perusahaan atau penyelenggara perjalanan, maka mereka harus memastikan ada pihak yang bertanggung jawab jika visa tersebut tidak sesuai peruntukannya.
Sebelumnya, BP2MI mengungkapkan modus yang digunakan sindikat TPPO untuk mengirim TKI ilegal ke luar negeri. BP2MI telah melaporkan lima nama bandar perdagangan orang kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Para sindikat tersebut diduga menjadi bandar yang selalu menempatkan WNI untuk bekerja di Malaysia dan Singapura melalui Batam.
Martin Manurung: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak Risiko Negatif
Komisi X: ‘Marketplace’ Guru Tak Selesaikan Akar Masalah Tenaga Pendidik Indonesia
Marak TKI Ilegal, Komisi IX Minta Pengawasan Visa bagi WNI Diperketat
Pompa Semangat Relawan, Ganjar Apresiasi Peresmian Sekber Relawan Ganjar Jatim
Angkatan 93 ITS Gelar Aksi Kemanusiaan Donor Darah
Sekber Relawan Ganjar Pranowo Jatim, Targetkan Kemenangan 70 persen
Angkatan 93 ITS Gelar Aksi Kemanusiaan Donor Darah
Pompa Semangat Relawan, Ganjar Apresiasi Peresmian Sekber Relawan Ganjar Jatim
Ratusan Organ Relawan Jokowi Gelar Deklarasi Nasional Dukung Ganjar Pranowo
