Buka Rakernas dan Konferensi PTNU, Wapres Ma’ruf Berikan 5 Pesan
Jakarta – Dalam mendukung target Indonesia Emas pada 2045, Nahdlatul Ulama telah menunjukan kiprahnya dalam memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui pendirian Perguruan Tinggi NU di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan eksistensi pendidikan tinggi tersebut diperlukan upaya perbaikan dan inovasi.
“Dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta di bawah naungan organisasi yang lain, Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan Sambutan Kunci secara daring pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Konferensi Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Rabu, (08/03/2023).
Dalam sambutannya Wapres memberikan 5 (lima) pesan yang perlu dikonsolidasikan di dalam Rakernas dan Konferensi PTNU, yaitu; pertama, mengenai pengembangan ilmu-ilmu di lingkungan PTNU untuk menciptakan al-mutafaqqihina fiddin (ahli-ahli agama).
“Tidak hanya memahami ajaran-ajaran agama secara tekstual (qawli), tetapi juga secara kontekstual dan dinamis (manhaji), yang mampu merespons berbagai permasalahan dan tantangan yang muncul di masa yang akan datang,” jelasnya.
Selanjutnya yang kedua menurut Wapres, manusia diberikan tanggungjawab sebagai pelaku pembangunan untuk memakmurkan bumi dengan cara mengelola dan membangun bumi serta peradabannya.
“Pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi untuk kemakmuran umat dan kemajuan negara, karena ilmu pengetahuan dan inovasi merupakan kunci kemakmuran dan peradaban (miftahul imarah),” terangnya.
Lebih jauh Wapres menambahkan pentingnya pemikiran-pemikiran ataupun inovasi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan, baik di tingkat nasional maupun global.
“Ketiga, kontribusi perguruan tinggi bagi NU dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang bersifat responsif dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di berbagai bidang,” tuturnya.
Selanjutnya yang keempat, kualitas pendidikan tinggi perlu ditingkatkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan, serta perluasan kerjasama dengan instansi lain, termasuk kementerian/lembaga.
“Pengelolaan lembaga pendidikan tinggi dilakukan secara profesional, baik dalam kaitan dengan penyempurnaan kurikulum, peningkatan kualitas dosen, penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan, maupun administrasi pendidikan dan pembiayaan,” ujarnya.
Kemudian kelima, Wapres juga meminta untuk dilakukan pengembangan hubungan dan kemitraan dengan dunia usaha atau industri, sehingga keduanya bisa maju bersama dengan mengembangkan sumber daya dan potensi lokal di tiap-tiap daerah lokasi PTNU.
Menutup sambutannya, Wapres mengharapkan agar kegiatan tersebut dapat menghasilkan solusi serta strategi dalam peningkatan kualitas Lembaga PTNU.
“Saya harapkan acara ini dapat melahirkan rekomendasi yang dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan, mengukuhkan komitmen kebangsaan, sekaligus meningkatkan kualitas PTNU secara kelembagaan dan PTNU secara keseluruhan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam Rakernas yang mengusung tema “Merawat Jagad Membangun Peradaban Dengan Ilmu Pengetahuan” menyampaikan bahwa NU sebagai organisasi yang mengikuti ajaran-ajaran ulama menilai ilmu pengetahuan tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan kemampuan untuk bersaing, namun dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mencapai kemuliaan bagi masa depan umat manusia.
“Dari waktu ke waktu banyak sekali gagasan-gagasan yang luar biasa, yang ada di dalam benak para pemikir, para cendekiawan NU ini, mudah-mudahan rakernas ini bisa menghasilkan sungguh-sungguh hal-hal yang bukan hanya indah di dalam konsep tetapi suatu rencana konkret yang sungguh-sungguh bisa dikerjakan dan bisa kita ukur hasilnya menuju perbaikan,” harapnya.
Selain itu, Yahya juga menyatakan bahwa banyaknya lembaga-lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan NU perlu dipersatukan menjadi satu sistem dalam membangun kekuatan bersama sehingga dapat mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan.
“Bagaimana mengonsolidasikan lembaga-lembaga yang ada itu menjadi satu sistem sehingga bisa bergulat sebagai kekuatan bersama, dalam akumulasi kekuatan bersama dalam mencapai sasaran-sasaran yang lebih strategis,” tegasnya.
Sebagai informasi, pembukaan rakernas PTNU PBNU telah diresmikan yang ditandai dengan penekanan tombol secara bersama-sama oleh Menteri Sekretariat Negara RI Pratikno, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nadiem Anwar Makarim, dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Hadir dalam Rakernas dan Konferensi tersebut, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Walikota Medan Bobby Afif Nasution, Rois ‘Aam Miftachul Akhyar, Ketua LPTNU Ainun Na’im, dan Rektor Perguruan Tinggi NU seluruh Indonesia serta jajaran Pengurus Besar NU.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
