Buka Pekan Tilawatil Qur’an RRI Ke-52, Wapres Ma’ruf Minta Umat Islam Pahami Isi Al-Qur’an Secara Utuh
Aceh Tengah – Al Qur’an merupakan petunjuk bagi seluruh manusia (hudan lin-nas) dan merupakan buku panduan (manual book) bagi tatanan kehidupan manusia. Dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan, umat Islam sebagai pewaris kitab suci ini semestinya kembali kepada Al-Qur’an sebagai manual book.
“Al-Qur’an jangan hanya menjadi jargon yang kehilangan makna. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami isi Al-Qur’an secara utuh,” pinta Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Pekan Tilawatil Qur’an (PTQ) Ke-52 Radio Republik Indonesia (RRI) Tingkat Nasional di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Rabu (13/04/2022).
Adapun untuk memahami isi Al-Qur’an, sambung Wapres, dibutuhkan bimbingan dan tuntunan para ulama.
“Karena para ulamalah yang memiliki kemampuan tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa Al-Qur’an selain mengajarkan tentang ibadah juga mengajarkan tentang tata pergaulan antarmanusia melalui sikap-sikap yang terpuji.
“Jika sudah memahami Al-Qur’an dengan benar dan konsisten mengamalkannya, maka tidak ada lagi praktik adu domba, memproduksi dan menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian, maupun praktik tidak baik lainnya, karena hal tersebut dilarang oleh Al-Qur’an,” ujarnya.
Oleh sebab itu, kepada generasi pecinta Al-Qur’an, Wapres berpesan harus dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan menghadirkan teladan yang baik (uswah hasanah) bagi masyarakat, sesuai dengan pesan-pesan luhur Al-Qur’an, termasuk menjaga persaudaraan dan persatuan.
“Karena persaudaraan dan persatuan itu akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bangsa,” pesannya.
Sebagai manual book, kata Wapres, Al-Qur’an juga memberikan tuntunan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
“Bahkan surat pertama Al-Qur’an yang berbunyi “Iqra bismi rabbik” mengandung arti bukan hanya sekedar membaca tetapi juga melakukan penelitian (attathallu’) dan melakukan riset, karena kalau hanya membaca semata-mata kalimat yang digunakan bukan “iqra” tetapi “utlu” (tilawah),” terang Wapres.
“Oleh karenanya, perlombaan membaca Al-Qur’an tidak menggunakan kalimat Musabaqah Qiraatil Qur’an, tetapi menggunakan Musabaqah Tilawatil Qur’an,” imbuhnya.
Lebih jauh, Wapres menjelaskan bahwa Al-Qur’an juga mengandung ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, antara lain nilai-nilai kejujuran, pemerataan, keadilan, larangan berbuat zalim, ribawi, mengambil hak orang lain secara tidak sah, dan lain-lain.
“Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menafsirkan ayat khudzu hidzrakum (Surat Hud), memberikan penjelasan bahwa ayat ini juga menunjukkan tentang kewajiban menjaga diri dari semua marabahaya yang diduga akan terjadi,” paparnya.
Dengan demikian, Wapres menyimpulkan bahwa menjaga diri dari Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi termasuk perbuatan yang wajib dilakukan.
“Kata beliau (Syekh Nawawi), berobat dan menjaga diri dari wabah adalah wajib hukumnya,” tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Wapres pun menyampaikan apresiasi kepada RRI beserta segenap pihak yang mendukung penyelenggaraan Pekan Tilawatil Qur’an RRI Tingkat Nasional yang ke-52. Ia pun berharap acara ini dapat menjadi media yang menyuburkan syiar Islam yang penuh kedamaian dan tidak membeda-bedakan.
“Musabaqah diharapkan dapat semakin mendorong dan meningkatkan perhatian umat Islam, terutama generasi muda Islam, untuk tekun membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur’an di tengah derasnya arus perubahan sosial dan budaya, serta globalisasi dan transformasi digital dewasa ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan PTQ menjadi salah satu sarana menjaga kemurnian Al-Qur’an melalui tradisi lisan para pembaca, sehingga Al-Qur’an tetap terjaga eksistensinya dari generasi ke generasi, sebagai petunjuk untuk mewujudkan rahmat bagi semesta alam.
“Menurut kami upaya menjaga kemurnian Al-Qur’an inilah yang menjadi salah satu misi dan tujuan penting LPP RRI bersama Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Tengah, dalam menyelenggarakan Pekan Tilawatil Qur’an Tingkat Nasional ini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Nova berharap agar esensi pagelaran PTQ kali ini benar-benar dijadikan sebagai sarana menyebarkan syiar Islam yang rahmatan lil ‘alamin, sekaligus ajang memperkuat ukhuwah dan mempererat silaturahim antar sesama umat beragama dan antarumat beragama.
“Dengan begitu, event ini diharapkan dapat menambah minat masyarakat dalam membaca dan belajar Al-Qur’an serta mengupayakan agar Al-Qur’an benar-benar tertanam dalam hati masyarakat terutama setiap muslim di Indonesia,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI I Hendrasmo melaporkan bahwa tema PTQ “Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa” memberi pesan bahwa PTQ RRI dimaksudkan bukan hanya sebagai media syiar Islam dan menyemarakkan bulan Ramadan saja, namun juga untuk memberi ruang kepada generasi muda meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an. Sehingga diharapkan mereka dapat memahami isi dan kandungan Al-Qur’an sebagai penuntun, menuju kualitas kehidupan beragama, yang semakin baik, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan keseharian.
“Selain itu, menjadi pengingat bagi segenap anak bangsa, untuk berjuang tanpa henti guna terbebas dari pandemi Covid-19, serta tangguh menghadapi tekanan ekonomi global melalui kebangkitan ekonomi Indonesia yang kian mapan,” tambahnya.
Selain itu, Hendrasmo melaporkan pula bahwa peserta PTQ tahun ini mencapai 3.164 peserta di seluruh Indonesia, di mana pada 2021 hanya 2,500 peserta.
“Selain melombakan cabang Tilawah, Tausyiah dan Tahfidz, kami juga beri ruang bagi saudara-saudara kita Difabel Sensorik Netra, dalam cabang lomba Tartil yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, dan dinilai oleh Dewan Hakim dari Kementerian Agama RI. Hal ini sebagai bentuk inklusivitas LPP RRI, dalam memberi layanan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang rentan, termarjinalkan, kelompok disabilitas dan sebagainya,” paparnya.
Dalam pelaksanaan PTQ ini, kata Hendrasmo, juga diselenggarakan pameran UMKM binaan Pemda Kabupaten Aceh Tengah, guna mendorong dan meningkatkan gairah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kegiatan tambahan lainnya adalah penebaran ribuan benih ikan air tawar di danau Lut Tawar oleh 69 satuan kerja RRI se-Indonesia, serta penyelenggaraan seminar,” sebutnya.
Selain membuka PTQ, pada lokasi yang berdekatan Wapres juga menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng; Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN); serta bantuan sosial lainnya seperti bantuan untuk anak yatim piatu dan penyandang disabilitas kepada masyarakat.
Hadir dalam acara ini Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar; Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Aceh; Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar; Pj. Bupati Bener Meriah Islah; Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Syamsul Bahri; Direktur Kerajsama Kepersertaan BP Tapera Syafi’i Toha; Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI; Dewan Direksi LPP RRI; segenap Anggota FORKOPIMDA Provinsi Aceh; serta Dewan Hakim, Panitera Peserta, Pendamping, Panitia PTQ LPP RRI Tingkat Nasional Ke-52.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
