Buka Pameran Seni Rupa ‘Akara’, Megawati Ungkap Kedekatan Bung Karno dengan Seniman dan Budayawan
Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa kebudayaan membentuk karakter sejati suatu bangsa. Itu sebabnya Proklamator RI yang juga Bapak Bangsa Indonesia, Bung Karno, bersentuhan dengan begitu banyak seniman dan budayawan.
“Bung Karno menggelorakan rasa cinta pada tanah air melalui budaya, melalui seni lukisan, seni patung, seni tari, dan berbagai ekspresi kebudayaan lainnnya,” kata Megawati dalam pidatonya saat membuka pameran seni rupa ‘Akara’ yang dilaksanakan dalam rangka Bulan Bung Karno di Yogyakarta, Sabtu (5/6).
Megawati mengingat, bahwa dengan para seniman tersebut, sang ayah bisa berdialog berjam-jam.
“Saya menjadi saksi, bagaimana Bung Karno menempatkan peran para seniman tersebut berkaitan dengan tujuan bernegara, menggelorakan nasionalisme dan patriotisme. Bahkan dalam seluruh karya para seniman tersebut dapat menggambarkan imajinasi tentang arah masa depan dan cita-cita Indonesia Raya tercinta,” ulas Megawati.
Maka itu, Megawati mengatakan dirinya menyambut baik pameran itu, sebagai bagian dari Kegiatan Bulan Bung Karno tahun 2021.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh seniman yang telah terlibat dan mempersembahkan karyanya di dalam Pameran ini,” kata Megawati.
“Kesemuanya mengekspresikan gagasan besar Bung Karno, juga tentang Pancasila, Kebhinnekaan Indonesia; ekspresi keindahan tanah air; dan berbagai ekspresi yang menggambarkan potret kehidupan rakyat, namun juga semangat rakyat untuk berbicara tentang keIndonesiaan kita,” tambahnya.
Menurutnya, kegiatan ini, meskipun diadakan di DPD Partai, namun skala kegiatannya bersifat nasional. Hal ini sejalan dengan instruksi yang diberikannya kepada seluruh kader Partai untuk terus memperkuat jati diri Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Bahwa itu sebagai salah satu esensi pokok Trisakti yang digagas oleh Bung Karno sebagai jalan pembumian ideologi bangsa, Pancasila.
Megawati mengatakan, berulang kali dirinya telah menegaskan, bahwa berpolitik itu mengedepankan keseluruhan aspek kebudayaan bangsa. Bahwa berpolitik itu menyentuh elemen yang paling hakiki tentang rasa, imajinasi, dan daya cipta yang terus memerkuat aspek kemanusiaan kita.
“Di Yogyakarta, kita bisa mengambil nilai kehidupan bahwa berpolitik itu mewayu hayuning bawana,” kata Megawati.
Lebih jauh, Megawati menginstruksikan kader partai seluruh Indonesia, agar menjadikan kantor Partai sebagai rumah rakyat, tapi sekaligus juga menjadi rumah budaya.
“Dimana seluruh ekspresi kebudayaan nasional, dan pencapaian kebudayaan rakyat Indonesia dibahas, didiskusikan dan ditampilkan di kantor Partai,” pungkas Megawati.
Pameran seni rupa ‘Akara’ dilaksanakan di kantor DPD PDI Perjuangan Yogyakarta. Sementara Megawati membuka acara itu via daring. Kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia mengikuti acara melalui aplikasi Zoom, maupun live di akun Youtube serta Facebook resmi partai itu.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berada di Yogyakarta memimpin acara di lokasi. Hadir Menseskab Pramono Anung Wibowo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Selain itu, hadir juga Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan seperti Deddy Yevri Sitorus dan Paryanto.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
