Buka Kick-off Gernas BBI dan BWI Jambi, Menko Luhut: UMKM adalah Tulang Punggung Perekonomian Indonesia
Jambi – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan membuka secara resmi penyelenggaraan Kick-off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Wisata Indonesia (Gernas BBI dan BWI) Jambi pada Rabu (19/01/2022) di Kota Jambi. Mulai tahun 2022, pemerintah pun mengkolaborasikan program Gernas BBI dan Gernas BWI menjadi satu sebagai sebuah langkah adaptif melihat kondisi selama Pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan yang diadakan secara hybrid tersebut, hadir pula Menteri Perhubungan, Gubernur Bank Indonesia (daring), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Kelautan dan Perikanan (daring), Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (daring), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Gubernur Jambi.
Menko Luhut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan beserta jajaran atas penyelenggaraan Kick-off Gernas BBI dan BWI di Jambi yang menjadi pionir di tahun 2022. Sebelumnya, Jambi sudah melakukan prelaunching Gernas BBI pada Maret tahun lalu.
“Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM dan Gernas BBI merupakan sebuah kepercayaan dan amanah yang harus kita kawal sebagai bentuk semangat bangga produk lokal,” ujar Menko Luhut.
Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan program Gernas BBI. Sejak Mei hingga akhir 2021, Gernas BBI telah mengasilkan 9,2 juta unit UMKM onboarding dan 17,2 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.
Dengan diadakannya acara ini, Menko Luhut berharap Jambi dapat memberi kontribusi untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding pada 2023.
“Siapkan produk unggulan untuk mendukung pariwisata berkualitas di Jambi, lalu kemas dengan kreatif,” pesan Menko Luhut dalam kesempatan yang sama.
Menurutnya, Jambi punya banyak sejarah dan warisan budaya yang dapat diangkat bernilai tambah. Diapun menyontohkan, kopi Arabika Kerinci yang diekspor ke Korea Selatan melalui Pelabuhan Talang Duku pada hari yang sama. Pelepasan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi scanning (memindai) di layar oleh para pejabat negara yang hadir.
Pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait Gernas BBI. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai 2022 seluruh manajer kampanye akan bergerak dalam tiga tahapan di masing-masing daerah, yaitu pembukaan, pendampingan, dan harvesting (panen) UMKM atau laporan penjualan dan hasil pendampingan.
“Kita harus maju terus. Kita harus kerja konkrit, tidak hanya omong-omong saja. Oleh karena itu, Gernas BBI membutuhkan kerja sama dari kita semua, bukannya hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah,” tegas Menko Luhut.
Diinformasikan pula oleh Menko Luhut bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar dan walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.
“Ekonomi kita termasuk paling baik dibandingkan dengan negara lain. Ekspor Indonesia tahun 2021 paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tembus angka USD 209,16 miliar,” ujarnya.
Selain itu, dia juga menyampaikan para pemimpin dunia sudah bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka ingin berkumpul di Indonesia di bulan April 2022 untuk bantu menangani perubahan iklim dan menangani UMKM.
“Ini membuktikan kalau Indonesia itu sakti. Kita kaya, kita hebat, kita kompak, kita harus percaya pemerintah dan Presiden ingin bangun Indonesia menjadi lebih baik,” kata Menko Luhut.
Mengakhiri sambutan, Menko Luhut menyampaikan dukungannya bagi para UMKM dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
“Selamat berkarya dan berkolaborasi untuk kemajuan UMKM Indonesia. Ayo dukung produk lokal menuju pasar global,” ujarnya penuh semangat.
Ia juga berpesan agar masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan supaya mampu menjaga jumlah kasus Covid-19. Ia menuturkan bahwa kita semua harus berhati-hati, nurut dengan kebijakan pemerintah, dan senantiasa berdoa.
Menko Luhut juga menegaskan bahwa Covid-19 tidak melibatkan kepentingan dengan agama, suku, politik, atau apapun.
Lebih jauh, dalam kick-off yang diadakan di Jambi tersebut, Menteri Perhubungan memiliki peran penting didalamnya, khususnya terkait peningkatan permintaan produk dalam negeri berupa kendaraan atau transportasi.
“Kalau tahun lalu, kita promosikan sepeda dan motor listrik lokal di Gambir, hari ini kita pamerkan mobil listrik di bandara Sultan Thaha Jambi,” beber Menko Luhut gembira.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan sekaligus Manajer Kampanye Gernas BBI Jambi Budi Karya Sumadi sepakat bahwa kesempatan ini juga menjadi kampanye tentang kendaraan listrik supaya dapat digunakan secara massif sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Gernas BBI.
“Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah touring Jakarta-Jambi yang juga menghadirkan pembalap nasional Rifat Sungkar. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menggencarkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, terlebih dengan akan diselenggarakannya G20 di tahun 2022. Menko Luhut ingin Indonesia, sebagai tuan rumah, untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap mendukung ekonomi sirkular,” kata Menhub.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
