Connect with us

Buka Kick-off Gernas BBI dan BWI Jambi, Menko Luhut: UMKM adalah Tulang Punggung Perekonomian Indonesia

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Jambi – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan membuka secara resmi penyelenggaraan Kick-off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Wisata Indonesia (Gernas BBI dan BWI) Jambi pada Rabu (19/01/2022) di Kota Jambi. Mulai tahun 2022, pemerintah pun mengkolaborasikan program Gernas BBI dan Gernas BWI menjadi satu sebagai sebuah langkah adaptif melihat kondisi selama Pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan yang diadakan secara hybrid tersebut, hadir pula Menteri Perhubungan, Gubernur Bank Indonesia (daring), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Kelautan dan Perikanan (daring), Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (daring), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Gubernur Jambi.

Menko Luhut menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan beserta jajaran atas penyelenggaraan Kick-off Gernas BBI dan BWI di Jambi yang menjadi pionir di tahun 2022. Sebelumnya, Jambi sudah melakukan prelaunching Gernas BBI pada Maret tahun lalu.

“Tulang punggung ekonomi kita adalah UMKM dan Gernas BBI merupakan sebuah kepercayaan dan amanah yang harus kita kawal sebagai bentuk semangat bangga produk lokal,” ujar Menko Luhut.

Tahun ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan program Gernas BBI. Sejak Mei hingga akhir 2021, Gernas BBI telah mengasilkan 9,2 juta unit UMKM onboarding dan 17,2 juta UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital.

Dengan diadakannya acara ini, Menko Luhut berharap Jambi dapat memberi kontribusi untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding pada 2023.

“Siapkan produk unggulan untuk mendukung pariwisata berkualitas di Jambi, lalu kemas dengan kreatif,” pesan Menko Luhut dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, Jambi punya banyak sejarah dan warisan budaya yang dapat diangkat bernilai tambah. Diapun menyontohkan, kopi Arabika Kerinci yang diekspor ke Korea Selatan melalui Pelabuhan Talang Duku pada hari yang sama. Pelepasan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi scanning (memindai) di layar oleh para pejabat negara yang hadir.

Pemerintah juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terkait Gernas BBI. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai 2022 seluruh manajer kampanye akan bergerak dalam tiga tahapan di masing-masing daerah, yaitu pembukaan, pendampingan, dan harvesting (panen) UMKM atau laporan penjualan dan hasil pendampingan.

“Kita harus maju terus. Kita harus kerja konkrit, tidak hanya omong-omong saja. Oleh karena itu, Gernas BBI membutuhkan kerja sama dari kita semua, bukannya hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah,” tegas Menko Luhut.

Diinformasikan pula oleh Menko Luhut bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya yang besar dan walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Ekonomi kita termasuk paling baik dibandingkan dengan negara lain. Ekspor Indonesia tahun 2021 paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yaitu tembus angka USD 209,16 miliar,” ujarnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan para pemimpin dunia sudah bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka ingin berkumpul di Indonesia di bulan April 2022 untuk bantu menangani perubahan iklim dan menangani UMKM.

“Ini membuktikan kalau Indonesia itu sakti. Kita kaya, kita hebat, kita kompak, kita harus percaya pemerintah dan Presiden ingin bangun Indonesia menjadi lebih baik,” kata Menko Luhut.

Mengakhiri sambutan, Menko Luhut menyampaikan dukungannya bagi para UMKM dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

“Selamat berkarya dan berkolaborasi untuk kemajuan UMKM Indonesia. Ayo dukung produk lokal menuju pasar global,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan supaya mampu menjaga jumlah kasus Covid-19. Ia menuturkan bahwa kita semua harus berhati-hati, nurut dengan kebijakan pemerintah, dan senantiasa berdoa.

Menko Luhut juga menegaskan bahwa Covid-19 tidak melibatkan kepentingan dengan agama, suku, politik, atau apapun.

Lebih jauh, dalam kick-off yang diadakan di Jambi tersebut, Menteri Perhubungan memiliki peran penting didalamnya, khususnya terkait peningkatan permintaan produk dalam negeri berupa kendaraan atau transportasi.

“Kalau tahun lalu, kita promosikan sepeda dan motor listrik lokal di Gambir, hari ini kita pamerkan mobil listrik di bandara Sultan Thaha Jambi,” beber Menko Luhut gembira.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan sekaligus Manajer Kampanye Gernas BBI Jambi Budi Karya Sumadi sepakat bahwa kesempatan ini juga menjadi kampanye tentang kendaraan listrik supaya dapat digunakan secara massif sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan Menko Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Gernas BBI.

“Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah touring Jakarta-Jambi yang juga menghadirkan pembalap nasional Rifat Sungkar. Ini merupakan upaya pemerintah untuk menggencarkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, terlebih dengan akan diselenggarakannya G20 di tahun 2022. Menko Luhut ingin Indonesia, sebagai tuan rumah, untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap mendukung ekonomi sirkular,” kata Menhub.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Sebut Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini, Relawan Projo Teriak Nama Ganjar

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024. Karena itu dia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) agar tak mendesaknya dan tak tergesa-gesa menentukan siapa figur yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya kepada relawan yang hadir.

Jokowi sekali lagi meminta Projo bersabar, meski tokoh yang mereka dukung ada di lokasi yang sama.

“Meskipun… meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut riuh peserta Rakernas. Mereka meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar… Pak Ganjar…,” teriak peserta.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi.

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara sekali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan politik sekarang ini masih belum jelas, partai apa mencalonkan siapa. Karena itu Jokowi meminta jangan sampai keliru, jangan sampai salah menentukan pilihan calon presiden yang akan diusung.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi ke Relawan Projo: Meskipun yang Kita Dukung Ada di Sini, Jangan Tergesa-gesa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara seali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi yang disambut riuh relawan Projo.

“Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku lega ketika mendengar para relawan Projo siap bersabar menunggu arahannya. Sebab, Jokowi takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

 

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya