Connect with us
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri:

“BLK Akan Kami Upgrade untuk Generasi Milenial”

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri(Foto: Fakta.News)

Penataan birokrasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di bawah kepemimpinan Hanif Dhakiri, penggunaan anggaran di Kemenaker semakin membaik. Hal ini dilakukannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal penataan birokrasi. “Beliau itu kan menginginkan birokrasi itu bisa bekerja secara efektir, efisien, cepat,” kata Hanif kepada Fakta.News.

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dalam penyusunan rencana kegiatan, dan anggaran kementerian atau lembaga (RKAKL) itu biasanya ada tiga tahap dalam kegiatanya, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaksanaan adalah kegiatan ini, sementara persiapan dan pelaporan adalah kegiatan pendukung.

Penyusunan RKAKL biasanya malah berfokus pada kegiatan pendukungnya, terutama dari sisi belanja. Belanja pendukung lebih dominan sementara belanja inti malah sedikit. “Ini yang harus diubah sehingga kegiatan berorientasi pada output,” ucapnya.

Hal ini pun kemudian mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi saat Jokowi menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun 2018 di Istana Bogor Kepresidenan akhir tahun lalu.

Tak hanya itu saja yang dilakukan Hanif di Kemenaker selama tiga tahun menjabat Menteri Ketenagakerjaan. Dia juga menggagas program-program baru, seperti membuka Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih masyarakat. “Misalnya kami punya BLK garmen untuk melatih menjahit. Sehingga bisa membawa manfaat bagi mereka,” paparnya.

Fakta.News diterima Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, di ruang kerjanya, pada akhir 2017 silam. Pria kelahiran Semarang, Jawa Timur 45 tahun silam ini secara rinci memaparkan persoalan penataan birokrasi hingga membuka Balai Latihan Kerja tersebut. Berikut kutipan wawancaranya;

Selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti apa capaian kementerian yang Anda pimpin ini?

Suatu hari Presiden Jokowi pernah mengeluhkan tentang keadaan birokrasi. Beliau itu kan menginginkan birokrasi itu bisa bekerja secara efektif, efisien, cepat. Jadi benar-benar ada reformasi. Saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sudah Siapkan Jawaban dan Data dari Tingkat Daerah, KPU Pede Hadapi Sidang MK

Oleh

Fakta News
Sidang MK, KPU
Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi.(Istimewa)

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum menyatakan, pihaknya pede dan optimistis dalam menghadapi sidang lanjutan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/6).

KPU sendiri sudah berkoordinasi dengan KPU daerah untuk menyiapkan jawaban dan data dari 15 petitum yang diajukan oleh pihak pemohon, yakni kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ali Nurdin, kuasa hukum KPU, seperti diberitakan Harian Kompas, mengatakan, koordinasi dengan KPU daerah diperlukan. Sebab, dalam perbaikan permohonan dari tim hukum 02, terdapat lokasi-lokasi baru yang diajukan. Selain itu, ada juga sejumlah kejadian disebutkan, tetapi tempat kejadian tidak dijelaskan secara detail,

“Jadi kita perlu tanya-tanya (terlebih) dulu, (maksud kejadiannya) di mana. Jadi kami (tim hukum dan KPU daerah) akan ketemu,” ujar Ali.

Dalam mempersiapkan jawaban, KPU pusat menggandeng sejumlah KPU daerah. Di antaranya, KPU DKI Jakarta, Banten, Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Wilayah-wilayah ini disebut-sebut dalam perbaikan permohonan.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

MK Batasi Jumlah Saksi Pemohon dan Termohon di Persidangan

Oleh

Fakta News
Sidang PHPU, Sidang MK, Saksi, Prabowo-Sandi, KPU, Termohon, Pemohon
Ilustrasi sidang MK.(Istimewa)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah saksi dari pihak pemohon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan termohon, Komisi Pemilihan Umum, di persidangan. Masing-masing akan hanya boleh mengajukan 17 saksi.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Keputusan RPH ini sudah diberitahukan sebelum sidang perdana digelar pada Jumat (14/6). Meski demikian, MK tidak menutup pintu bila ada pihak yang ingin mengajukan saksi lebih. Hal tersebut akan dibahas oleh majelis hakim MK.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

Hingga saat ini, MK belum menerima daftar saksi yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi dan KPU. Sidang kedua nanti akan diselenggarakan pada Selasa (18/6). Sidang mundur satu hari lantaran KPU meminta waktu karena tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan petitum dalam permohonannya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Litbang Kompas: 53,5 Persen Pemilih Prabowo-Sandi Terima Hasil Pilpres 2019

Oleh

Fakta News
Instruksi SBY, pemilih prabowo, hasil pilpres, litbang kompas
Ilustrasi pendukung Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres.(istimewa)

Jakarta – Pemilihan Presiden 2019 telah usai dengan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Meski masih digugat di Mahkamah Konstitusi, 53,5 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima apa pun hasil pemilihan.

Hal ini didapatkan dari hasil sigi Litbang Kompas pada akhir Mei lalu. Adapun, pemilih paslon 02 yang menolak apa pun hasil pilpres hanya sebesar 36,8 persen. Total, 3,5 persen pemilih paslon 02 menerima hasil pilpres bila Prabowo-Sandi menang, 0,7 persen menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang, dan 5,5 persen pemilih 02 menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, dari sisi pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 96,4 persen menerima apa pun hasil pilpres. Sementara, hanya 2,3 persen pemilih 01 yang menolak apa pun hasil pilpres. Sisanya, 0,9 persen hanya menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang dan 0,4 persen hanya menerima hasil bila Prabowo-Sandi menang.

Litbang Kompas

Infografik: Litbang Kompas

Baca Selengkapnya