“BLK Akan Kami Upgrade untuk Generasi Milenial”
Kemenaker mengotimalkan pelatihan kerja dan menyalurkannya (Foto: maklumat.id)
Problem dalam birokrasi kita sebenarnya seperti apa?
Problemnya, kalau dari pengalaman saya di kementerian bukan di ketidaktahuan atau ketidakmengertian, tapi karena political will. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bahwa mereka ini tidak mampu? Ya mampu, tapi political will-nya yang tidak ada. ini disebabkan karena pengaruh sistem yang sudah sedemikian lama. Karena itu, terobosannya hanya satu, namanya adalah kontrol atasan, pengawalan atasan. Atasan itu mulai dari direktur, Eselon II, Eselon I, bahkan menteri.
Karena kalau Eselon II dan Eselon I ini hanya terima dari bawah saja, terus tidak ngecek lagi ya sudah, jadinya negara ini dikendalikan oleh lapisan-lapisan bawah dari birokrasi. Karena mungkin beban yang sudah begitu banyak. Contohnya RKK (Rencana Kerja Kementerian). Pola yang saya temukan disitu adalah rata-rata kegiatan, itu yang disebutkan belanja pendukung dan itu biaya yang dialokasikan lebih besar. Kemudian saya memberi catatan bahwa tolong di review dan diperbaiki. Mestinya anggaran untuk belanja inti itu harus lebih besar, dan saya mau ini mencapai 80%, anggaran pendukung tidak boleh lebih dari 20%.
Ini untuk memudahkan jajaran saya, saya kasih perintah dan contoh. Contohnya anggaran pemulangan TKI. Misalnya Rp3 miliar, kok bisa biaya pemulangannya hanya Rp500 juta tapi biaya pendukungnya sampai Rp2,5 miliar? Saya suruh memperbaikinya. Tiga hari kemudian dokumennya balik lagi, dan yang terjadi adalah yang soal TKI tadi sudah berubah lebih bagus. Tapi yang hanya dirubah hanya soal TKI itu saja, sementara yang lainnya tidak berubah. Artinya yang dirubah itu hanya contohnya saja.
Berapa besar anggara yang berhasil diefisiensikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2017?
Angkanya lagi saya minta untuk dihitung. Tapi bagi kami itu besar efisiensinya, karena dari belanja-belanja yang sifatnya pendukung begitu dipakai untuk menambahkan program, sehingga banyak program-program baru. Misalnya, kami upgrade untuk Balai Latihan Kerja (BLK) dan segala macam itu kan tidak ada anggarannya. Misalnya, kami punya BLK Garmen untuk melatih menjahit. Sehingga bisa membawa manfaat bagi mereka.
Nah, anak generasi milenial apa bisa? Kami harus upgrade ini. Kejuruannya tetap jahit garmen, tapi harus diupgrade menjadi fashion design, anak-anak diajari mencari ide, mencari inspirasi, inspirasi dibuat menjadi pola, polanya kemudian dipotong-potong kemudian dijahit, setelah dijahit mereka diajari membuat perusahaan, diajari membuat branding, marketing. Nah, itu yang sedang kami upgrade, mungkin April 2018 nanti untuk fashion design selesai.
Ini ada dua, satu di Semarang yaitu BLK Garmen kami upgrade menjadi fashion design lalu di BLK Bekasi ada satu kejuruan yaitu IT, itu kami upgrade menjadi animasi dan games.
BLK ini sudah ada di berapa daerah?
BLK itu totalnya ada 301, tapi dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara yang langsung dibawah kementerian ini sekarang tinggal 17 karena ada otonomi daerah dulu. Kalau yang di kementerian itu bagus-bagus, kampus saja kalah sama BLK. Lahannya saja paling kecil enam hektar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
