Connect with us
Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri:

“BLK Akan Kami Upgrade untuk Generasi Milenial”

Optimalkan pelatihan kerja dan menyalurkannya

Kemenaker mengotimalkan pelatihan kerja dan menyalurkannya (Foto: maklumat.id)

Problem dalam birokrasi kita sebenarnya seperti apa?

Problemnya, kalau dari pengalaman saya di kementerian bukan di ketidaktahuan atau ketidakmengertian, tapi karena political will. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan bahwa mereka ini tidak mampu? Ya mampu, tapi political will-nya yang tidak ada. ini disebabkan karena pengaruh sistem yang sudah sedemikian lama. Karena itu, terobosannya hanya satu, namanya adalah kontrol atasan, pengawalan atasan. Atasan itu mulai dari direktur, Eselon II, Eselon I, bahkan menteri.

Karena kalau Eselon II dan Eselon I ini hanya terima dari bawah saja, terus tidak ngecek lagi ya sudah, jadinya negara ini dikendalikan oleh lapisan-lapisan bawah dari birokrasi. Karena mungkin beban yang sudah begitu banyak. Contohnya RKK (Rencana Kerja Kementerian). Pola yang saya temukan disitu adalah rata-rata kegiatan, itu yang disebutkan belanja pendukung dan itu biaya yang dialokasikan lebih besar. Kemudian saya memberi catatan bahwa tolong di review dan diperbaiki. Mestinya anggaran untuk belanja inti itu harus lebih besar, dan saya mau ini mencapai 80%, anggaran pendukung tidak boleh lebih dari 20%.

Ini untuk memudahkan jajaran saya, saya kasih perintah dan contoh. Contohnya anggaran pemulangan TKI. Misalnya Rp3 miliar, kok bisa biaya pemulangannya hanya Rp500 juta tapi biaya pendukungnya sampai Rp2,5 miliar? Saya suruh memperbaikinya. Tiga hari kemudian dokumennya balik lagi, dan yang terjadi adalah yang soal TKI tadi sudah berubah lebih bagus. Tapi yang hanya dirubah hanya soal TKI itu saja, sementara yang lainnya tidak berubah. Artinya yang dirubah itu hanya contohnya saja.

Berapa besar anggara yang berhasil diefisiensikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2017?

Angkanya lagi saya minta untuk dihitung. Tapi bagi kami itu besar efisiensinya, karena dari belanja-belanja yang sifatnya pendukung begitu dipakai untuk menambahkan program, sehingga banyak program-program baru. Misalnya, kami upgrade untuk Balai Latihan Kerja (BLK) dan segala macam itu kan tidak ada anggarannya. Misalnya, kami punya BLK Garmen untuk melatih menjahit. Sehingga bisa membawa manfaat bagi mereka.

Nah, anak generasi milenial apa bisa? Kami harus upgrade ini. Kejuruannya tetap jahit garmen, tapi harus diupgrade menjadi fashion design, anak-anak diajari mencari ide, mencari inspirasi, inspirasi dibuat menjadi pola, polanya kemudian dipotong-potong kemudian dijahit, setelah dijahit mereka diajari membuat perusahaan, diajari membuat branding, marketing. Nah, itu yang sedang kami upgrade, mungkin April 2018 nanti untuk fashion design selesai.

Ini ada dua, satu di Semarang yaitu BLK Garmen kami upgrade menjadi fashion design lalu di BLK Bekasi ada satu kejuruan yaitu IT, itu kami upgrade menjadi animasi dan games.

BLK ini sudah ada di berapa daerah?

BLK itu totalnya ada 301, tapi dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara yang langsung dibawah kementerian ini sekarang tinggal 17 karena ada otonomi daerah dulu. Kalau yang di kementerian itu bagus-bagus, kampus saja kalah sama BLK. Lahannya saja paling kecil enam hektar.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kementerian Pertahanan

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih yang digelar di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022. Upacara tersebut merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-77 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setibanya di tempat acara sekitar pukul 18.10 WIB, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Upacara kemudian dimulai dengan laporan komandan upacara, Kolonel Arm. Anom Wirasunu, kepada Presiden Jokowi selaku inspektur upacara.

Presiden selanjutnya memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk menghormati para pejuang bangsa dan para pahlawan yang telah gugur. Setelah itu, upacara penurunan bendera Merah Putih dilakukan yang kemudian disusul dengan kumandang Andhika Bhayangkari.

Rangkaian upacara diakhiri dengan laporan dari komandan upacara kepada inspektur upacara serta penghormatan kebesaran.

Selepas upacara tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyaksikan parade pasukan. Defile tersebut menampilkan pasukan dari tiga matra TNI yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditambah kadet Universitas Pertahanan dan komponen cadangan.

Ketua Panitia Acara Syukuran dan Ramah Tamah HUT ke-77 TNI Tahun 2022, Brigjen TNI Zainul Arifin, mengatakan bahwa upacara penurunan bendera Merah Putih dan Parade Senja ini digelar sebagai salah satu bentuk syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan dan purnawirawan.

“Kita berharap dari acara defile, parade, penurunan bendera, dan syukuran ini kita berharap menghormati para sesepuh kita, para senior kita yang telah mendahului maupun yang sudah purnawirawan. Kita tetap bersatu, bersama dalam membangun bangsa Indonesia ini,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha dan Investor di IKN

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi sebelum memimpin rapat mengenai pembangunan IKN, Selasa (04/10/2022), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022. Dalam keterangannya selepas rapat, Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan bahwa pemerintah mempersiapkan tiga hal, antara lain rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN.

“Ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan Kementerian Investasi dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), serta juga tim interdep (antarkementerian) dari (Kementerian) Keuangan, dari Bappenas, dan dari kementerian lain yang terkait untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya. Itu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” ujar Bambang di Kantor Presiden, Jakarta.

Hal kedua yang disiapkan oleh pemerintah, lanjut Bambang, yaitu Badan Usaha Milik Otorita yang akan menangani aspek-aspek kepengusahaan di IKN. Menurut Bambang, pihaknya menerima banyak masukan dari proses sosialisasi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkait Badan Usaha Milik Otorita tersebut yang diharapkan akan membantu kelincahan Badan Otorita IKN dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan berkelanjutan.

“Jadi kepengusahaan dalam IKN Nusantara itu akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Otorita yang tentunya nanti akan ber-partner, melakukan deal-deal, melakukan strukturisasi ataupun financial engineering bersama-sama dengan para investasi dan pelaku usaha lainnya dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga keberlanjutannya. Jadi sustainability dari investment-nya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya,” jelasnya.

Hal ketiga yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu pelaksanaan jajak pasar atau market sounding sebagai kelanjutan dari sosialisasi peluang investasi yang telah dilakukan oleh Badan Otorita IKN bersama Kadin. Menurut Bambang, Presiden Jokowi akan memimpin langsung jajak pasar tersebut dengan mengundang para investor potensial dan melakukan dialog dalam satu forum pada pertengahan Oktober.

“Kita akan melakukan itu dengan mengundang para potential investor dan kita akan melakukan dialog satu forum—yang saya kira ditunggu oleh banyak pihak—untuk mengetahui seberapa jauh kita sudah mempersiapkan apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang kita harus upayakan, agar iklim usaha, iklim investasi, kemudian juga yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan sehingga nanti kita memiliki kota yang benar-benar green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable ke depannya,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Inilah Progres Pengembangan Lumbung Pangan di Indonesia

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan lumbung pangan atau food estate di berbagai daerah di tanah air, mulai dari Sumatra hingga ke Papua. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mencapai 60 ribu hektare.

“Jadi beberapa food estate yang dilaporkan ke Bapak Presiden, yaitu progres dari food estate di Kalimantan Tengah. Ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60 ribuan hektare, di mana tahun 2020 itu 30 ribu hektare, kemudian di tahun 2021 itu 14 ribu hektare, dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ungkap Airlangga usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (04/10/2022).

Terkait pengembangan lumbung pangan di Kalteng, ungkap Airlangga, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyediakan saluran air dan membantu dalam pengolahan lahan.

“Presiden mengarahkan bahwa untuk pengembangan pembuatan saluran air dan pengolahan lahan itu akan ditugaskan kepada Kementerian PUPR sehingga nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap dan juga untuk pengembangan selanjutnya juga di lahan yang sudah siap, disiapkan oleh Kementerian PUPR,” ujar Airlangga.

Sementara untuk pengembangan lumbung pangan di Sumatra Utara dari target 22 hektare telah terealisasi sebesar 7 hektare.

“Ini diberikan penugasan kepada Bupati Humbang Hasundutan sebagai penanggung jawab sesuai dengan keputusan dari Menko Marinves. Namun ini akan punya potensi lebih besar lagi dan diberi tugas kepada Menteri Pertanian untuk juga melakukan intervensi kegiatannya,” kata Airlangga.

Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah menyiapkan Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur sebagai daerah pengembangan lumbung pangan dengan komoditas jagung dan sorgum. Di Sumba Timur akan ditanami sorgum di lahan seluas 1.000 hektare.

“Belu dipersiapkan seluas 559 hektare dan ini komoditasnya adalah jagung dan ini akan terus diikuti oleh pemerintah. Demikian pula di Sumba Tengah seluas 10 ribu hektare dan ini realisasinya sudah hampir 10 ribu hektare. Ini ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Selanjutnya untuk wilayah Papua, pemerintah mendorong pengembangan lumbung pangan di wilayah Merauke dan Keerom.

“Kalau Merauke bisa mendekati 1 juta hektare sedangkan di Keerom sekitar 3.000 hektare,” tandasnya.

Baca Selengkapnya