Bertemu Tokoh Agama, Azwar Anas Ajak Ingatkan Umat Patuhi Protokol Kesehatan
Banyuwangi – Bupati Abdullah Azwar Anas menggelar pertemuan dengan para tokoh agama di Pendopo Sabha Swagata. Pada kesempatan tersebut, Anas mengajak agar para tokoh agama terus mengingatkan umatnya untuk memperketat kepatuhan terhadap protokol kesehatan seiring dengan meningkatnya kasus COVID-19 di daerah.
Pertemuan tersebut diikuti ratusan tokoh agama yang berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan. Di antaranya dihadiri oleh Kyai Burhan, Kyai kholik Nurhadi, Kyai Zulkarnaen, Gus Baweh, Kyai Damanhuri Sirajuddin, Kyai Sarif Hidayatulloh Kyai Imam Hasanudin dan Kyai Ahmad Wahyudi, Senin (21/12/2020).
Bupati Anas mengatakan saat ini kasus COVID-19 di Banyuwangi masih terjadi peningkatan, bahkan daerah kini masuk ke zona merah. Maka Anas berharap para tokoh agama bisa menyampaikan kepada umat masing-masing untuk terus memperketat kepatuhan terhadap protokol kesehatan agar terhindar dari resiko penularan.
“Ini memang kabar yang kurang enak bagi kita, tapi kenyataannya penularan virus corona terus meningkat. Ini tidak hanya terjadi di Banyuwangi, namun tren kasus nasional juga mengalami peningkatan. Wajib menjadi perhatian kita semua,” kata Anas.
“Untuk itu, saya meminta kepada para tokoh ini untuk terus mengingatkan umatnya pentingnya menjaga protokol kesehatan COVID-19,” imbuhnya.
Terkait itu, lanjut Anas, pemkab mengambil sejumlah kebijakan khususnya menjelang libur akhir tahun ini. Di antaranya pembatasan aktivitas perayaan tahun baru yang berpotensi menimbulkan kerumunan di tempat-tempat publik.
“Forpimda sepakat untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Pembatasan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Juga membatasi kapasitas pengunjung yang ada di restoran/rumah makan hingga destinasi,” ujar Anas.
“Lebih warga warga merayakan pergantian tahun di rumah masing-masing dan tidak melakukan perjalanan ke luar kota. Karena saat ini tren penularan di berbagai kota juga mengalami penigkatan, ini demi kesehatan dan keselamatan kita bersama,’ imbuhnya kembali.
Pada kesempatan tersebut Anas juga menyampaikan sejumlah capaian yang telah digapai oleh Banyuwangi dalam 10 tahun terakhir.
“Prestasi telah menjadi salah satu cara Banyuwangi untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Berkat prestasi, pemerintah pusat telah memberikan apresiasinya kepada Banyuwangi, baik dalam bentuk dana insentif maupun program-program pusat yang dikucurkan di Banyuwangi yang tentunya untuk pembangunan daerah pula. Ini harus kita syukuri bersama,” kata Anas.
“Maka kami juga mohon kepada tokoh agama untuk memotivasi umat untuk terus berprestasi di segala bidang yang ditekuninya. Karena prestasi atau hasil yang kita dapat itu sesuai dengan kerja keras yang kita upayakan,” ujarnya.
Di momen tersebut Anas juga meminta dukungan dari para tokoh agama dalam proses pembangunan daerah ke depan. Karena pandemi yang saat ini terjadi membuat banyak perubahan dalam perencanaan dan proses pembangunan.
“Banyak rencana pembangunan yang tertunda, omset UMKM yang menurun hingga warga yang kehilangan pekerjaan. Maka ke depan daerah perlu dukungan yang solid dari segenap elemen daerah untuk bekerja semakin keras mengatasi dampak-dampak yang terjadi. Dukungan dari para tokoh agama dan masyarakat akan sangat berarti,” pungkas Anas.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
