Bertemu PM Jepang, Wapres Ma’ruf Tekankan Kerjasama Strategis Indonesia – Jepang di Bidang Ekonomi dan Pengembangan Kapasitas SDM
Jakarta – Di sela-sela kunjungannya ke Jepang dalam rangka menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan (Courtesy Call) kepada PM Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin (26/09/2022).
Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, pada pertemuan ini Wapres menekankan dua aspek penting dalam kerjasama Indonesia – Jepang yakni di bidang ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pertemuan ini juga sekaligus menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang pada 27 Juli 2022 lalu.
“Pertemuan Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin menekankan dua hal utama, yakni penguatan kerjasama ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM, (termasuk) kemitraan di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan,” ungkap Masduki dalam keterangan persnya usai turut mendampingi Wapres pada kunjungan kehormatan tersebut.
Pertama pada aspek ekonomi, sebut Masduki, Wapres menyampaikan pentingnya penandatanganan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada KTT G20 Bali bulan November 2022 mendatang.
Selain itu, Wapres juga mengharapkan realisasi perluasan investasi dan investasi baru senilai USD 5,2 miliar, penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis, serta penyelesaian hambatan terhadap akses bagi ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia.
“Perhatian atas kerjasama keuangan syariah dan industri juga menjadi perhatian yang diungkapkan Wapres,” imbuhnya.
Menurut Masduki, Wapres mendorong penguatan kerjasama potensial di bidang ekonomi syariah dan industri halal, khususnya sektor unggulan seperti makanan, kosmetika, fesyen, termasuk pariwisata dan kawasan industri halal.
“Indonesia siap menjadi mitra utama dalam pengembangan bisnis halal di Jepang, antara lain melalui penyusunan standar pariwisata ramah muslim pada destinasi wisata Jepang dan sertifikasi halal bagi produk Jepang,” tuturnya.
Selanjutnya, tutur Masduki, hal kedua yang ditekankan Wapres kepada PM Jepang adalah terkait kerjasama peningkatan kapasitas SDM. Menurutnya, Wapres menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang sebagai mitra pembangunan SDM Indonesia melalui pemberian beasiswa dan pelatihan teknis.
“Di kesempatan ini, Wapres berharap Jepang dapat terus mendukung upaya perluasan pengajaran Bahasa Jepang, pendidikan vokasi, dan penguatan masyarakat tanggap bencana,” ungkap Masduki.
“Selain itu, Wapres juga mengharapkan dukungan Jepang bagi penguatan ekosistem riset di Indonesia untuk semakin mendorong inovasi berkelanjutan,” imbuhnya.
Menyambut hangat kehadiran Wapres di istananya, menurut Masduki, PM Jepang menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wapres di Tokyo untuk menghadiri prosesi penghormatan kenegaraan atas wafatnya Mantan PM Jepang Shinzo Abe. Selain itu, PM Kishida juga menyambut baik dan siap mendukung kepemimpinan Indonesia di G-20.
“Hal ini merupakan peran strategis yang dijalankan Indonesia dan Jepang di level internasional. Jepang sangat konsen dengan keamanan dan stabilitas wilayah di Asia-Pasifik,” urainya.
Demikian pula, kata Masduki, PM Jepang menyampaikan bahwa pada 2023 Jepang akan dipercaya memegang Keketuaan G-7 dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Ia pun mengharapkan kedua negara dapat saling mendukung dalam masing-masing forum tersebut.
“PM Jepang mengharapkan kiranya kepemimpinan Jepang dan Indonesia ini dapat berkontribusi pada tataran internasional dan regional. Untuk itu, Jepang akan memperkuat hubungan Jepang – ASEAN dan hubungan Jepang – Indonesia yang telah terjalin selama 60 tahun,” ujarnya.
Tidak hanya itu, menurut Masduki, PM Jepang juga berkomitmen untuk membahas poin-poin strategis dengan pemerintah Indonesia agar penandatangan IJEPA pada KTT G-20 di Bali dapat terlaksana.
“PM Jepang (juga) akan menindaklanjuti kerjasama keuangan dan industri halal dengan Indonesia, melalui arahan khusus kepada Kedutaan Jepang di Indonesia untuk mempersiapkan kerjasama keuangan syariah dan industri halal,” tambahnya.
Terakhir, tutur Masduki, PM Jepang meyakini bahwa hubungan yang terjalin baik antara Indonesia dan Jepang ke depan akan terus meningkat.
“Pertemuan ini semakin memperkuat mitra strategis Indonesia – Jepang, baik di tataran internasional dan regional,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
