Connect with us

Bertemu PM Jepang, Wapres Ma’ruf Tekankan Kerjasama Strategis Indonesia – Jepang di Bidang Ekonomi dan Pengembangan Kapasitas SDM

Jakarta – Di sela-sela kunjungannya ke Jepang dalam rangka menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan (Courtesy Call) kepada PM Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin (26/09/2022).

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, pada pertemuan ini Wapres menekankan dua aspek penting dalam kerjasama Indonesia – Jepang yakni di bidang ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pertemuan ini juga sekaligus menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang pada 27 Juli 2022 lalu.

“Pertemuan Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin menekankan dua hal utama, yakni penguatan kerjasama ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM, (termasuk) kemitraan di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan,” ungkap Masduki dalam keterangan persnya usai turut mendampingi Wapres pada kunjungan kehormatan tersebut.

Pertama pada aspek ekonomi, sebut Masduki, Wapres menyampaikan pentingnya penandatanganan Protokol Perubahan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada KTT G20 Bali bulan November 2022 mendatang.

Selain itu, Wapres juga mengharapkan realisasi perluasan investasi dan investasi baru senilai USD 5,2 miliar, penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis, serta penyelesaian hambatan terhadap akses bagi ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia.

“Perhatian atas kerjasama keuangan syariah dan industri juga menjadi perhatian yang diungkapkan Wapres,” imbuhnya.

Menurut Masduki, Wapres mendorong penguatan kerjasama potensial di bidang ekonomi syariah dan industri halal, khususnya sektor unggulan seperti makanan, kosmetika, fesyen, termasuk pariwisata dan kawasan industri halal.

“Indonesia siap menjadi mitra utama dalam pengembangan bisnis halal di Jepang, antara lain melalui penyusunan standar pariwisata ramah muslim pada destinasi wisata Jepang dan sertifikasi halal bagi produk Jepang,” tuturnya.

Selanjutnya, tutur Masduki, hal kedua yang ditekankan Wapres kepada PM Jepang adalah terkait kerjasama peningkatan kapasitas SDM. Menurutnya, Wapres menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang sebagai mitra pembangunan SDM Indonesia melalui pemberian beasiswa dan pelatihan teknis.

“Di kesempatan ini, Wapres berharap Jepang dapat terus mendukung upaya perluasan pengajaran Bahasa Jepang, pendidikan vokasi, dan penguatan masyarakat tanggap bencana,” ungkap Masduki.

“Selain itu, Wapres juga mengharapkan dukungan Jepang bagi penguatan ekosistem riset di Indonesia untuk semakin mendorong inovasi berkelanjutan,” imbuhnya.

Menyambut hangat kehadiran Wapres di istananya, menurut Masduki, PM Jepang menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wapres di Tokyo untuk menghadiri prosesi penghormatan kenegaraan atas wafatnya Mantan PM Jepang Shinzo Abe. Selain itu, PM Kishida juga menyambut baik dan siap mendukung kepemimpinan Indonesia di G-20.

“Hal ini merupakan peran strategis yang dijalankan Indonesia dan Jepang di level internasional. Jepang sangat konsen dengan keamanan dan stabilitas wilayah di Asia-Pasifik,” urainya.

Demikian pula, kata Masduki, PM Jepang menyampaikan bahwa pada 2023 Jepang akan dipercaya memegang Keketuaan G-7 dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN. Ia pun mengharapkan kedua negara dapat saling mendukung dalam masing-masing forum tersebut.

“PM Jepang mengharapkan kiranya kepemimpinan Jepang dan Indonesia ini dapat berkontribusi pada tataran internasional dan regional. Untuk itu, Jepang akan memperkuat hubungan Jepang – ASEAN dan hubungan Jepang – Indonesia yang telah terjalin selama 60 tahun,” ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Masduki, PM Jepang juga berkomitmen untuk membahas poin-poin strategis dengan pemerintah Indonesia agar penandatangan IJEPA pada KTT G-20 di Bali dapat terlaksana.

“PM Jepang (juga) akan menindaklanjuti kerjasama keuangan dan industri halal dengan Indonesia, melalui arahan khusus kepada Kedutaan Jepang di Indonesia untuk mempersiapkan kerjasama keuangan syariah dan industri halal,” tambahnya.

Terakhir, tutur Masduki, PM Jepang meyakini bahwa hubungan yang terjalin baik antara Indonesia dan Jepang ke depan akan terus meningkat.

“Pertemuan ini semakin memperkuat mitra strategis Indonesia – Jepang, baik di tataran internasional dan regional,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya