Bersama Pertamina Menuju Kehidupan yang Lebih Baik
Jakarta – Selaras dengan visi Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia, maka komitmen dan kepedulian Pertamina terhadap Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility – CSR) ) merupakan kontribusi Pertamina secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (People, Profit dan Planet).
Bentuk tanggungjawab sosial Pertamina kepada stakeholdernya khususnya terhadap isu yang berkembang menyangkut kehidupan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat yaitu melalui Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (Community Involvement and Development/CID). Tujuan CSR ini, secara Eksternal adalah membantu pemerintah Indonesia memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, melalui pelaksanaan program-program yang membantu pencapaian target pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs).
Kemudian secara Internal, adalah membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi terutama dalam membangun reputasi korporasi.
Dalam pengembangan CSR, Pertamina telah menyusun 5 Kriteria untuk mencapai efektifitas pelaksanaan CSR di seluruh wilayah operasi perusahaan. Kriteria tersebut mencakup kepentingan bersama antara pemerintah, komunitas dan perusahaan, yaitu: Bermanfaat; Berkelanjutan; Dekat wilayah operasi; Publikasi; Mendukung PROPER.
Nah, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-72, Pertamina juga melaksanakan CRS dengan memberikan bantuan di berbagai bidang kehidupan sosial di masyarakat. CSR itu akan diserahkan secara simbolis, pada 17 Agustus 201, dalam bentuk:
- Penyerahan Sertifikat Siswa Mengenal Nusantara (SMN) diikuti oleh 41 siswa/i mewakili 35 Kota/kabupaten se jawa tengah ke propinsi Bengkulu. Nilainya, Rp 700 juta. Penerimanya akan diwakili oleh Ahmad Husain (SMK Jateng)
- Bantuan program pendidikan dan kesehatan, untuk Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, senilai Rp 31 juta, bantuan itu diterima oleh Lurah Desa Mojolegi.
- Bantuan program keanekaragaman hayati penangkaran Rusa Jawa dan Rusa, di Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Bantuannya senilai Rp 78 juta, diterima yang mewakili, Bapak Suripto (kelompok masyarakat klego).
- Bantuan Pembangunan Masjid di Desa Troso, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten senilai Rp 100 juta. Bantuan itu, diterima oleh Bambang Suroso (Panitia Pembangunan Masjid).
- Bantuan Pembangunan Jembatan Desa di Desa Karanggeneng, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, senilai Rp 110 juta, diterima oleh Panitia Pembangunan Jembatan Desa.
- Bantuan Pembangunan Sarana Air Bersih di Desa Tanduk, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali, senilai Rp 90 juta, diterima oleh Panitia Pembangunan Sarana Air Bersih Desa.
- Bantuan Pembangunan Aula Polres Boyolali di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, senilai Rp 300 juta, diterima Aries (Kepala Polres Boyolali).
- Bantuan Pengembangan Desa Tawangsari (Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat), di Desa Tawangsari Kec. Teras, Kabupaten Boyolali, senilai Rp 376 juta. Bantuan diterima Yayuk (Lurah Desa Tawangsari).
- Bantuan Bedah Rumah Veteran (BRV) total sebanyak 14 rumah di Jawa Tengah, senilai Rp 560 Juta. Bantuan diterima Amat Diarjo perwakilan dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
- Bantuan 1 (satu) Buah Embung di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali senilai Rp1,5 milyar, diterima oleh Dra. Ardiningsih (Sekda Boyolali).
Bantuan CSR Pertamina itu, seluruhnya mencapai Rp4.12 miliar.
Untuk CSR pendidikan, sebelumnya, pada Juli 2017, Pertamina juga menggelontorkan paket sekolah dan beasiswa untuk 320 anak di Balikpapan. CSR itu disalurkan melalui Badan Amil Zakat Pertamina (Bazma) RU V. Bantuan ini diperuntukkan bagi para siswa lulusan SD dan SMP serta untuk beasiswa bagi siswa SD, SMP, SMA/K dan Perguruan Tinggi. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung bioskop Benua Patra, pada (4/7) ini dihadiri oleh Walikota Balikpapan Rizal Effendi, GM RU V Yulian Dekri, Ketua Baznas Balikpapan Sarjono, perwakilan dari Kemenag Balikpapan Muhammadiyah, dan Ketua Bazma RU V Susapto Yuwono.
Pertamina dan Pendidikan
CSR Pendidikan ini, sebagai komitmen perusahaan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan untuk peningkatan akses komunitas terhadap pendidikan di tanah air. CSR Pertamina bidang Pendidikan, seperti diketahui melaksanakan sejumlah program antara lain meliputi:
- Olimpiade Sains Tingkat Perguruan Tinggi (OSN-PTI) 2011, Program ini untuk mendorong mahasiswa yang mendalami bidang matematikan, fisika, kimia dan biologi agar lebih serius dan kompeten dibidangnya. OSN-PTI 2011 yang diprakarsai oleh Pertamina ini merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap pendidikan di Indonesia melalui program corporate social responsibility (CSR). Untuk lebih jelasnya silahkan anda klik link osnpertamina.com.
- Pertamina Scholarship (Beasiswa). Bantuan beasiswa pendidikan ini, selama ini sudah diberikan kepada 1.450 Siswa di Jabodetabek, 300 mahasiswa diploma di Padang, Palembang, dan Solo, Beasiswa S-2 untuk 25 PNS Non-Dosen, dan 25 pegawai DESDM, Beasiswa 10 Siswa terbaik untuk menempuh pendidikan tinggi di ITB, S2 Luar Negeri, dan Beasiswa untuk 100 Siswa Madrasah.
- Pertamina Youth Program – PYP (Edukasi Stakeholder muda). Program edukasi dan pengenalan bisnis migas sekaligus motivasi generasi muda untuk peningkatan awareness yang baik terhadap energy, cinta produk dan asset bangsa, serta bisnis akrab lingkungan yang berkelanjutan. PYP 2009 dilaksanakan di Cilacap, Balikpapan dan Manado.
- Pertamina Goes To Campus – PGTC (Edukasi kalangan akademis). Program edukasi dan pendekatan perusahaan terhadap lingkungan civitas akademika di Indonesia dalam rangka meningkatkan hubungan sinergis dan untuk mendukung penciptaan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing, sebagai bibit tenaga professional migas di tanah air. Pada tahun 2009 PGTC dilaksanakan di Universitas Riau dan Universitas Lampung.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
