Berpotensi Besar, Wapres Ma’ruf: Pemerintah Terus Berkomitmen Kembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia
Jakarta – Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Namun hingga saat ini Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, bahkan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.
“Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini sudah berkembang cukup baik. Tetapi belum optimal, masih jauh, (pertumbuhannya) baru sekitar 7-8 persen, bahkan kalau keuangannya itu baru 6,7 persen. Nah, potensi kita besar, begitu juga dana sosial masyarakat seperti wakaf. Oleh karena itu, pemerintah punya komitmen kuat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (04/03/2021).
Wapres menjelaskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 28 Tahun 2020, pemerintah membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai pilot project pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang berfokus pada empat hal.
Fokus pertama pengembangan industri produk halal. Sektor ini perlu didorong, karena Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar dengan 78 persen penduduk muslim dari total populasi.
“Dengan potensi ekonomi yang besar ini, kita baru jadi konsumen halal terbesar di dunia, belum menjadi produsen. Produsennya justru negara non muslim seperti Brazil, nomor satu, nomor duanya Australia, dan lain-lain,” ungkapnya.
Fokus kedua, lanjut Wapres, pengembangan industri keuangan syariah, dengan mendorong bank-bank syariah di Indonesia mampu melayani transaksi baik yang kecil di tingkat retail maupun yang besar di tingkat korporasi, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.
Adapun upaya yang berskala besar, lanjut Wapres, salah satunya yaitu penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
“Supaya bank ini bisa melayani transaksi-transaksi yang domestik, atau bahkan juga global. Bisa juga melayani transaksi-transaksi yang kecil, seperti selama ini, UKM-UKM tapi juga transaksi-transaksi yang besar, sehingga pengembangan ekonomi keuangan syariah ini akan menjadi lebih besar,” paparnya.
Fokus ketiga adalah pengembangan dana sosial syariah. Menurut Wapres, potensi zakat dan wakaf bangsa Indonesia sangat besar, dimana wakaf saja saat ini mencapai Rp 180 triliun per tahun. Untuk itulah, pemerintah telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) untuk merubah paradigma masyarakat bahwa wakaf tidak hanya dalam bentuk barang tetapi bisa juga dalam bentuk uang.
“Selama ini, wakaf baru wakaf tanah atau hanya untuk 3 M saja, Masjid, Madrasah, kemudian Makam. Itulah wakaf kita selama ini. Wakaf uang ini sebenarnya potensinya lebih besar,” ujarnya.
Sebab, sambung Wapres, selain lebih fleksibel, wakaf uang bisa diinvestasikan yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan umat seperti untuk pendidikan, bantuan sosial, dan pengembangan usaha-usaha kecil syariah, dengan tidak mengurangi pokok wakaf sedikitpun.
Wapres pun menegaskan bahwa diluncurkannya GNWU adalah untuk memfasilitasi agar pelaksanaan wakaf uang lebih profesional dan potensinya dapat tergali secara maksimal.
“Pemerintah itu hanya memfasilitasi di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Supaya ini terjamin maka harus melalui lembaga penerima wakaf berupa bank. Bank syariah itu, nanti lewat situ yang ditunjuk tapi si penerimanya adalah para nazir yang sudah diseleksi, supaya jangan sampai tidak memiliki kedudukan yang tidak benar. Kemudian, ini dikembangkan melalui manajer investasi yang paham betul karena pastinya tidak boleh kurang atau hilang wakaf tersebut, tapi menguntungkan. Nah, hasilnya itu nanti dikembalikan kepada nazir sesuai niat si pemberi wakaf untuk apa,” papar Wapres.
Terakhir, mengenai fokus keempat yaitu pengembangan usaha bisnis syariah. Menurut Wapres, hal ini penting untuk memberdayakan ekonomi umat di kalangan bawah.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk inkubasi-inkubasi bisnis, di samping juga menyediakan lembaga-lembaga keuangan syariah mikro untuk membantu pembiayaan usaha-usaha syariah yang tidak tersentuh lembaga keuangan konvensional.
“Makanya pengusaha di bidang syariah juga kita hidupkan supaya mereka tumbuh. Dan maka dari itu kita lakukan inkubasi-inkubasi dan juga pengembangan-pengembangan, pemberdayaan-pemberdayaan dan penguatan-penguatan,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
