Berikan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian, Wapres Ma’ruf Minta Komoditas Ekspor Ditingkatkan
Jakarta – Sepanjang tahun 2022-2023, sektor pertanian mampu mencukupi suplai beras bagi penduduk di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya produksi beras pada 2022 yang tercatat lebih baik dari 2021, yaitu mencapai 31,5 juta ton. Sementara itu, pada tataran makro sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten dengan jumlah ekspor produk pertanian pada 2022 berkisar Rp658 triliun.
Untuk itu, secara khusus Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin meminta ekspor komoditas pertanian yang sudah berlangsung baik di Tanah Air dapat terus ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan.
“Saya minta agar ekspor komoditas pertanian yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan,” tegas Wapres ketika memberikan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Senin siang (14/08/2023).
Lebih lanjut, Wapres menyebutkan, keberhasilan bangsa dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan tidak lepas dari penurunan tingkat inflasi dan masih berada pada batas yang terkendali.
“Turunnya inflasi antara lain karena keberhasilan kita menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan,” jelas Wapres.
Di sisi lain, Wapres mengungkapkan, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah membuat program peningkatan kapasitas petugas pertanian dan mendukung reformasi regulasi.
“Peran yang tidak kalah penting, yaitu dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten, sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan pertanian di wilayah,” tutur Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres mengapresiasi inisiatif Kementerian Pertanian atas pemberian Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian yang diberikan kepada para pemangku kepentingan.
“Saya juga menyambut baik inisiatif Kementerian Pertanian untuk pemberian Adhikarya Pembangunan Pertanian sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras Bapak/Ibu sekalian,” ujar Wapres.
Wapres pun memberikan ucapan selamat kepada penerima penghargaan, dan berharap pejuang di bidang pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan sinerginya dalam mengatasi beragam tantangan untuk mencapai kesejahteraan.
“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan ini menambah motivasi, menginspirasi dan melipatgandakan semangat para pejuang pertanian untuk terus bekerja keras meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, membangun ekosistem pertanian yang makin baik, serta memperkukuh sinergi dalam mengatasi aneka tantangan pembangunan pertanian,” pesan Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak para pejuang pertanian untuk mempererat kerjasama untuk mewujudkan petani yang maju dan sejahtera.
“Mari kita wujudkan pertanian yang maju, petani yang sejahtera, menuju Indonesia makmur dan jaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa capaian pembangunan pertanian dapat berhasil berkat peranan pemerintah pusat dan daerah sehingga diperlukan apresiasi atas upaya dan kerja keras para pemangku kepentingan di sektor pertanian tersebut.
“Sebagai wujud apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada para pihak yang selama ini sudah membuktikan dedikasi, kerja keras, curahan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk menyukseskan pembangunan pertanian di negara kita,” tutur Yasin.
“Peran yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai ujung tombak pelaksanaan peningkatan produksi pangan dan pembangunan pertanian pada umumnya di masing-masing wilayah,” tambahnya.
Sebagai informasi, Penghargaan Adhikarya Utama diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Sementara, Penghargaan Adhikarya Nararya diberikan kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nanik Murwati, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jarot Widyoko.
Selain itu, diberikan pula Penghargaan Adhikarya Pratama kepada Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati Indramayu Nina Agustina, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bone Andi Fahsar M. Padjalangi, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Pj. Bupati Barito Kuala Mujiyat, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
