Berikan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian, Wapres Ma’ruf Minta Komoditas Ekspor Ditingkatkan
Jakarta – Sepanjang tahun 2022-2023, sektor pertanian mampu mencukupi suplai beras bagi penduduk di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya produksi beras pada 2022 yang tercatat lebih baik dari 2021, yaitu mencapai 31,5 juta ton. Sementara itu, pada tataran makro sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten dengan jumlah ekspor produk pertanian pada 2022 berkisar Rp658 triliun.
Untuk itu, secara khusus Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin meminta ekspor komoditas pertanian yang sudah berlangsung baik di Tanah Air dapat terus ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan.
“Saya minta agar ekspor komoditas pertanian yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan,” tegas Wapres ketika memberikan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Senin siang (14/08/2023).
Lebih lanjut, Wapres menyebutkan, keberhasilan bangsa dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan tidak lepas dari penurunan tingkat inflasi dan masih berada pada batas yang terkendali.
“Turunnya inflasi antara lain karena keberhasilan kita menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan,” jelas Wapres.
Di sisi lain, Wapres mengungkapkan, capaian tersebut tidak lepas dari dukungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah membuat program peningkatan kapasitas petugas pertanian dan mendukung reformasi regulasi.
“Peran yang tidak kalah penting, yaitu dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten, sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan pertanian di wilayah,” tutur Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres mengapresiasi inisiatif Kementerian Pertanian atas pemberian Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian yang diberikan kepada para pemangku kepentingan.
“Saya juga menyambut baik inisiatif Kementerian Pertanian untuk pemberian Adhikarya Pembangunan Pertanian sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras Bapak/Ibu sekalian,” ujar Wapres.
Wapres pun memberikan ucapan selamat kepada penerima penghargaan, dan berharap pejuang di bidang pertanian dapat meningkatkan produktivitas dan sinerginya dalam mengatasi beragam tantangan untuk mencapai kesejahteraan.
“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga penghargaan ini menambah motivasi, menginspirasi dan melipatgandakan semangat para pejuang pertanian untuk terus bekerja keras meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, membangun ekosistem pertanian yang makin baik, serta memperkukuh sinergi dalam mengatasi aneka tantangan pembangunan pertanian,” pesan Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak para pejuang pertanian untuk mempererat kerjasama untuk mewujudkan petani yang maju dan sejahtera.
“Mari kita wujudkan pertanian yang maju, petani yang sejahtera, menuju Indonesia makmur dan jaya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa capaian pembangunan pertanian dapat berhasil berkat peranan pemerintah pusat dan daerah sehingga diperlukan apresiasi atas upaya dan kerja keras para pemangku kepentingan di sektor pertanian tersebut.
“Sebagai wujud apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada para pihak yang selama ini sudah membuktikan dedikasi, kerja keras, curahan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk menyukseskan pembangunan pertanian di negara kita,” tutur Yasin.
“Peran yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai ujung tombak pelaksanaan peningkatan produksi pangan dan pembangunan pertanian pada umumnya di masing-masing wilayah,” tambahnya.
Sebagai informasi, Penghargaan Adhikarya Utama diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Sementara, Penghargaan Adhikarya Nararya diberikan kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nanik Murwati, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jarot Widyoko.
Selain itu, diberikan pula Penghargaan Adhikarya Pratama kepada Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati Indramayu Nina Agustina, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bone Andi Fahsar M. Padjalangi, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Pj. Bupati Barito Kuala Mujiyat, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
