Berikan Pelatihan Kewirausahaan kepada Pemuda Papua, Mensos Siapkan Pendampingan Berkelanjutan
Bandung – Menteri Sosial Tri Rismaharini memotivasi para pemuda asal Papua untuk tidak berhenti berusaha. Dengan pelatihan kewirausahaan yang diberikan hari ini, Mensos berharap menjadi bekal kemandirian ekonomi saat mereka kembali ke kampung halaman.
Untuk itu, Mensos memastikan akan melakukan pendampingan kepada peserta pelatihan. “Saya tidak akan meninggalkan teman-teman. Kami akan sering-sering ke sana. Nanti kami akan memberikan pendampingan agar teman-teman bisa mandiri secara ekonomi,” kata Mensos saat membuka kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Bimbingan Vokasional dan Kewirausahaan Pengemasan Bahan Kulit di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Bandung (13/12).
Dalam kesempatan tersebut, Mensos menyatakan, pelatihan ini bermula dari permintaan seorang pemuda asal Kabupaten Mamberamo. Permintaan disampaikan saat Mensos berkunjung ke kampus Fakultas Teknik Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayawijaya (12/11).
“Pelatihan ini kan awalnya permintaan dari warga Mamberamo. Dia bilang, daerahnya banyak buaya. Selain dikonsumsi, kulitnya juga bisa diolah agar bernilai ekonomis,” kata Mensos.
Di sini di dalam pelatihan di Bandung ini, mereka dilatih mengolah produk dari kulit. Yakni membuat tas, ikat pinggang, dompet dan sebagainya. Ia menekankan, pelatihan ini merupakan tahap awal.
Ke depan, sedang dipersiapkan berbagai pelatihan seperti pelatihan penangkaran buaya, pengemasan, pemasaran dan sebagainya. Pelatihan pengolahan kulit ini merupakan pelatihan Gelombang II, untuk pelatihan Gelombang I sudah berlangsung di Papua, bulan November 2021.
“Hari ini pelatihan dilakukan di sini. Karena di Bandung merupakan tempat mengembangkan aspek kreativitas dan mendekatkan dengan akses pasar,” kata Mensos.
Ia menekankan bahwa untuk pengolahan produk kulit merupakan industri yang membutuhkan kreativitas. “Harus bisa mengikuti tren. Sekarang tren ke sepatu sneakers. Apakah sepatu sneakers bisa dibuat dari kulit buaya? Harusnya bisa. Dan ini ahlinya ada di Bandung,” kata Mensos.
Sementara di Garut dikenal dengan pusat penyamakan kulit domba dan sapi. “Di Papua sebentar lagi akan saya bantu dengan pelatihan peternakan sapi dan domba,” katanya
Pada kesempatan itu, Mensos memotivasi agar kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan diri. “Tuhan Maha Adil tidak membeda-bedakan. Tinggal kita mau atau tidak untuk maju. Kalau hari ini, sama dengan hari kemarin sama saja, kita yang rugi,” kata Mensos.
Dengan bekal pelatihan, Mensos menekankan agar warga Papua mampu mengembangkan potensi alam yang sangat kaya di Papua.
Pelatihan juga secara simultan dikembangkan di daerah-daerah lain. Di Batam, Kemensos menggelar pelatihan pengolahan garam oleh Suku Anak Laut, pengolahan bawang merah menjadi pasta, pengolahan sei sapi untuk korban banjir di NTT dan training untuk para penghuni rumah bedeng di Jakarta.
“Tujuannya agar masyarakat pra sejahtera meningkat kapasitas keuangannya sehingga mereka tidak hanya berhantung pada bansos,” katanya.
Pelatihan Gelombang l dan ll
Peserta pelatihan pada Gelombang II terdaftar sebanyak 25 orang dari Provinsi Papua masing-masing 5 orang dari Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mamberamo, Kota Jayapura, dan dari pusat pengembangan SDM Indonesia Cross Cultural Institute (ICCI) Jayapura.
Sebanyak 2 orang dari Balai Soeharso Surakarta, dan 56 orang lagi dari 28 dari Balai Rehsos Kemensos, sehingga Gelombang II diikuti sebanyak 83 peserta. Bila ditambah 30 orang peserta pada Gelombang I, total yang sudah mengikuti pelatihan sebanyak 113 orang.
Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan, peserta pelatihan diharapkan juga memiliki bekal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Tiba kembali ke daerah asal, mereka diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.
Pelatihan ini juga menjadi ajang untuk mencetak para instruktur. Melalui mereka, diharapkan dapat mengasah talenta lain di bumi Papua dengan melatih pemuda-pemuda lain di daerah asal.
Hadir sebagai pembicara dalam pelatihan ini adalah Staf Khusus Menteri Sosial, Luhur Budijarso, yang akan memberikan suntikan motivasi kepada peserta. Instruktur dari BBPPKS Bandung juga diterjunkan untuk membagikan ilmu-ilmu tambahan, seperti marketing dan kepercayaan diri untuk sukses.
Selain itu juga dihadirkan para pengusaha kulit sapi dan cakar ayam, Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Persepatuan Bandung, dan Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
