Beri Harapan Baru Untuk Percepat Kesembuhan, 22 Survivor Covid-19 Siap Donor Plasma Konvalensens di Jatim
Surabaya – Kabar baik dan harapan baru untuk bisa mempercepat kesembuhan pasien Covid-19 di Jawa Timur. Salah satunya yaitu, dengan adanya metode plasma konvalesens yang telah terbukti efektif bagi pasien positif Covid-19 dalam kondisi berat.
Per hari kemarin Jumat (5/6), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa telah terdapat 22 orang Survivor Covid-19 yang telah siap menjadi Donor Plasma Konvalensens bagi pasien Covid-19 yang masih dalam perawatan yang masuk kategori berat dan sangat berat.
Ke-22 orang pendonor yang telah masuk dalam daftar tunggu atau waiting list tersebut yaitu 20 orang di RSUD Dr. Soetomo dan dua orang lainnya di RS Syaiful Anwar Malang.
“Alhamdulilah sudah terdapt 22 orang yang terkonfirmasi secara bertahap akan mendonorkan plasma darahnya,” ungkap Gubernur Khofifah dalam keterangannya pada Konferensi Pers Covid-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (5/6) malam.
Gubernur Khofifah berharap, kedepan jumlah pendonor akan semakin bertambah. Karenanya, pihaknya kembali mengajak masyarakat khususnya para pasien yang sembuh dari Covid-19 agar dengan suka rela untuk menjadi donor. Praktek donor plasma darah ini sendiri juga telah mendapat izin dari WHO dan FDA Amerika untuk dipergunakan pada pasien Covid-19 dengab kategori berat dan sangat berat.
Survivor Covid Jatim
Seperti disampaikan sebelumnya oleh Menkes Terawan pada kunjungannya ke Jatim lalu, donor plasma darah ini akan menjadi terapi bagi mereka yang masuk pada kategori berat dan sangat berat. Walaupun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi donor, tentunya dengan semakin banyak yang bersedia maka harapan kesembuhan pun akan semakin meningkat.
“Tentu jika teman-teman mengajak secara continue, insya Allah akan lebih banyak lagi, yang dengan sukacita mendonorkan plasma darahnya untuk menolong saudara-saudara yang lain,” pesan Gubernur perempuan pertama Jatim ini.
Terkait dua orang pendonor plasma darah yang ada di RSSA, dr. Khohar selalu Dirut RSSA, menyampaikan bahwa plasma darah tersebut sudah diberikan ke pasien Covid-19 yang tengah menggunakan ventilator. Setelah diberikan donor plasma sebanyak tiga kali dan disertai pengamatan, kondisi pasien tersebut tercatat membaik bahkan alat bantu nafas sudah bisa dilepas.
“Di Syaiful Anwar, kita sudah dapat dua pendonor dan sudah digunakan ke pasien. Setelah diberikan sebanyak tiga kali, ternyata alat bantu nafasnya bisa dilepas,” tutur dr. Kohar Hari Santoso yang juga sebagai Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.
Angka OTG Tinggi, Gubernur Khofifah Harap Masyarakat Lebih Waspada
Selain upaya peningkatan angka kesembuhan, Gubernur Khofifah juga meminta masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan khususnya pada kasus OTG (Orang Tanpa Gejala) yang terus meningkat di masyarakat. Per hari Jum’at (5/6), total kasus OTG di Jatim mencapau 19.857 orang.
“Perhatian kita harus sangat waspada pada OTG yang terus meningkat. Mereka tidak memiliki gejala, namun berpotensi menularkan,” tutur orang nomor satu Jatim ini.
Dirinya kembali mengingatkan masyarakat untuk terus patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimanapun berada.
Sementara itu, perkembangan tentang Covid-19 di Jawa Timur per hari Jum’at (5/6), masih mengalami peningkatan sebanyak 134 orang. Sehingga total kasus positif Covid-19 di Jawa Timur telah mencapai angka 5.547 orang dengan 3.689 diantaranya masih dalam perawatan.
Sedangkan angka kesembuhan di Jatim terus menunjukkan tren positif tiap harinya. Per hari Jum’at (5/6), tercatat 154 orang pasien dinyatakan sembuh dari Covid-19. Sehingga, jumlah pasien sembuh total mencapai 1.361 orang atau setara dengan 24,54%. Sementara pasien meninggal bertambah 16 orang, sehingga total kasus kematian terjadi di Jawa Timur akibat Covid-19 menjadi 462 orang atau setara dengan 8,3%. Sedangkan untuk jumlah PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sebanyak 7.111 orang. Dan ODP (Orang Dalam Pemantauan) sebanyak 25.294 orang.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
