Connect with us

Beri Harapan Baru Untuk Percepat Kesembuhan, 22 Survivor Covid-19 Siap Donor Plasma Konvalensens di Jatim

Surabaya – Kabar baik dan harapan baru untuk bisa mempercepat kesembuhan pasien Covid-19 di Jawa Timur. Salah satunya yaitu, dengan adanya metode plasma konvalesens yang telah terbukti efektif bagi pasien positif Covid-19 dalam kondisi berat.

Per hari kemarin Jumat (5/6), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa telah terdapat 22 orang Survivor Covid-19 yang telah siap menjadi Donor Plasma Konvalensens bagi pasien Covid-19 yang masih dalam perawatan yang masuk kategori berat dan sangat berat.

Ke-22 orang pendonor yang telah masuk dalam daftar tunggu atau waiting list tersebut yaitu 20 orang di RSUD Dr. Soetomo dan dua orang lainnya di RS Syaiful Anwar Malang.

“Alhamdulilah sudah terdapt 22 orang yang terkonfirmasi secara bertahap akan mendonorkan plasma darahnya,” ungkap Gubernur Khofifah dalam keterangannya pada Konferensi Pers Covid-19 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (5/6) malam.

Gubernur Khofifah berharap, kedepan jumlah pendonor akan semakin bertambah. Karenanya, pihaknya kembali mengajak masyarakat khususnya para pasien yang sembuh dari Covid-19 agar dengan suka rela untuk menjadi donor. Praktek donor plasma darah ini sendiri juga telah mendapat izin dari WHO dan FDA Amerika untuk dipergunakan pada pasien Covid-19 dengab kategori berat dan sangat berat.

Survivor Covid Jatim

Seperti disampaikan sebelumnya oleh Menkes Terawan pada kunjungannya ke Jatim lalu, donor plasma darah ini akan menjadi terapi bagi mereka yang masuk pada kategori berat dan sangat berat. Walaupun ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi donor, tentunya dengan semakin banyak yang bersedia maka harapan kesembuhan pun akan semakin meningkat.

“Tentu jika teman-teman mengajak secara continue, insya Allah akan lebih banyak lagi, yang dengan sukacita mendonorkan plasma darahnya untuk menolong saudara-saudara yang lain,” pesan Gubernur perempuan pertama Jatim ini.

Terkait dua orang pendonor plasma darah yang ada di RSSA, dr. Khohar selalu Dirut RSSA, menyampaikan bahwa plasma darah tersebut sudah diberikan ke pasien Covid-19 yang tengah menggunakan ventilator. Setelah diberikan donor plasma sebanyak tiga kali dan disertai pengamatan, kondisi pasien tersebut tercatat membaik bahkan alat bantu nafas sudah bisa dilepas.

“Di Syaiful Anwar, kita sudah dapat dua pendonor dan sudah digunakan ke pasien. Setelah diberikan sebanyak tiga kali, ternyata alat bantu nafasnya bisa dilepas,” tutur dr. Kohar Hari Santoso yang juga sebagai Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim.

Angka OTG Tinggi, Gubernur Khofifah Harap Masyarakat Lebih Waspada

Selain upaya peningkatan angka kesembuhan, Gubernur Khofifah juga meminta masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan khususnya pada kasus OTG (Orang Tanpa Gejala) yang terus meningkat di masyarakat. Per hari Jum’at (5/6), total kasus OTG di Jatim mencapau 19.857 orang.

“Perhatian kita harus sangat waspada pada OTG yang terus meningkat. Mereka tidak memiliki gejala, namun berpotensi menularkan,” tutur orang nomor satu Jatim ini.

Dirinya kembali mengingatkan masyarakat untuk terus patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimanapun berada.

Sementara itu, perkembangan tentang Covid-19 di Jawa Timur per hari Jum’at (5/6), masih mengalami peningkatan sebanyak 134 orang. Sehingga total kasus positif Covid-19 di Jawa Timur telah mencapai angka 5.547 orang dengan 3.689 diantaranya masih dalam perawatan.

Sedangkan angka kesembuhan di Jatim terus menunjukkan tren positif tiap harinya. Per hari Jum’at (5/6), tercatat 154 orang pasien dinyatakan sembuh dari Covid-19. Sehingga, jumlah pasien sembuh total mencapai 1.361 orang atau setara dengan 24,54%. Sementara pasien meninggal bertambah 16 orang, sehingga total kasus kematian terjadi di Jawa Timur akibat Covid-19 menjadi 462 orang atau setara dengan 8,3%. Sedangkan untuk jumlah PDP (Pasien Dalam Pengawasan) sebanyak 7.111 orang. Dan ODP (Orang Dalam Pemantauan) sebanyak 25.294 orang.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia

Oleh

Fakta News
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi saat diwawancarai Parlementaria di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.

“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.

“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.

Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.

“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.

Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.

“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.

Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan

Oleh

Fakta News
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.

“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait  dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).

Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan  tidak jelas, sementara mereka  harus membayar biaya pendidikan,  melayani pasien, dan  belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain soal kesejahteraan dan insentif,  Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para  peserta PPDS.

“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi.  Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk  beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu  juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.

“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.

“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI

Oleh

Fakta News
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari, saat memimpin workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025 di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.

Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Baca Selengkapnya