Bentuk Barikade 98, Aktivis 98 Turun Gunung Kawal Jokowi dan NKRI
Jakarta – Ratusan aktivis 98 yang tergabung dalam Barikade 98 kembali turun gunung untuk menyikapi munculnya beragam kelompok kepentingan yang membawa semangat politik identitas, dan panji-panji anti nasionalisme di negeri ini. Barikade 98 menilai ahl ini merupakan lampu tanda bahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia.
“Atas dasar pemikiran dan semangat tersebut, serta kesadaran kolektiv yang sama. Kami Aktivis 98 berkumpul menyatukan visi dan misi untuk terus berjuang menegakkan panji-panji Merah Putih dengan membentuk organisasi pergerakan yang merupakan kelanjutan dari perjuangan kami di tahun 1998, yang kami namakan Barikade 98,” ungkap salah satu anggota Barikade 98 Nuryaman Berry Hariyanto usai acara deklarasi dan manifesto politik Barikade 98, Selasa (27/10).
Berry menilai kelompok tersebut berupaya merongrong persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga menjadi persoalan serius yang harus disikapi secara serius oleh seluruh elemen bangsa.
“Kita bisa melihat bersama bagaimana tingkat kerusakan yang begitu masih yang dikelola oleh kelompok “Anti Pemerintah” ini, dimulai dari Pemilu 2014 hingga saat ini, tahun 2020. Mereka menebarkan ujaran kebencian, berita palsu atau hoaks dan sejumlah tindakan anarkis yang melawan hukum. Tindakan ini akan menjadi sejarah kelam bagi perjalanan bangsa kedepan,” tuturnya.
Berry mengatakan sebagai sebuah generasi yang memahami kredo, sekaligus menghormati sejarah bangsanya, Barikade 98 berikrar akan terus menjaga konsensus bersama untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sampai selesai. Menurutnya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah pemerintahan yang lahir dari Rahim rakyat melalui pemilu.
Selain itu, lanjutnya, Barikade 98 juga akan menjaga ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk rongrongan dan serangan dari kelompok anti Merah Putih.
“Kami sadar, jika kelompok ini dibiarkan akan menganggu stabilitas politik dan menganggu pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi,” tegas Berry yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi Kebangsaan 1998 ini.
Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Barikade 98, Benny Ramdhani mengungkapkan adanya empat kelompok kekuatan politik yang menjadi ancaman bagi pemerintahan Presiden Jokowi.
“Kami berkumpul kembali, menegaskan kembali sikap kami untuk mengawal agenda-agenda reformasi dan demokratisasi karena kami melihat ada ancaman yang sangat serius,” ujar Benny.
Benny menyampaikan bahwa situasi Indonesia saat ini dalam siaga satu. Ia menenggarai agenda-agenda reformasi demokratisasi itu akan dibajak, akan disabotase, akan dikudeta empat kekuatan politik yang hari ini bersatu, mengganggu Pemerintahan Jokowi.
Benny pun membeberkan empat kekuatan politik dimaksud. “Pertama, Cendana. Kedua, Oligarki Orde Baru. Ketiga, para pengusaha hitam, mereka yang tersingkir dari panggung penguasaan ekonomi sejak Jokowi jadi presiden. Keempat, eks HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan jaringannya,” ungkapnya.
Benny mengatakan, Barikade 98 ingin menyampaikan pesan kepada empat kelompok tersebut bahwa tidak boleh ada suatu kekuatan pun yang mencoba melakukan sabotase dan kudeta terhadap agenda-agenda reformasi dan demokratisasi yang sedang dilaksanakan Pemerintahan Jokowi.
“Siapapun mereka, Cendana, oligarki Orba, pengusaha hitam, HTI dan jaringannya, jika tetap memaksakan diri untuk melakukan sabotase dan kudeta, maka kami akan menjadi lawan mereka, dimanapun dan kapanpun,” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
