Raja dan Sultan Se-Nusantara Deklarasi Jaga NKRI di Hadapan Ganjar Pranowo
Magelang – Sebanyak 264 raja, sultan, pemangku lembaga adat, serta tetua suku dari seantero Nusantara yang hadir dalam Festival Adat Budaya Nusantara II (FABN II) sepakat mendeklarasikan sikap dan komitmen dalam menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Deklarasi tersebut dibacakan usai musyawarah yang digelar pada hari pertama FABN II di hadapan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
FABN II digelar selama dua hari di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah (Jateng), mulai Jumat (9/12/2022) hingga Sabtu (19/12/2022).
Ganjar Pranowo diundang dalam gelaran itu sebagai tamu kehormatan. Ganjar berharap, melalui FABN II di Jateng, kekayaan budaya Indonesia dapat semakin dikenal di kancah global. Terlebih, sejumlah perwakilan kerajaan mancanegara pun turut hadir sebagai tamu kehormatan, di antaranya dari Brunei Darussalam, Malaysia, Jepang, dan Thailand.
“Melalui FABN II, kami harap, kekayaan budaya Indonesia bisa semakin dikenal dunia. Dengan begitu, Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kekayaan budaya masih terpelihara. Mudah-mudahan, seluruh pihak tidak hanya ikut melestarikan, tetapi juga mengembangkan (kekayaan budaya Tanah Air),” kata Ganjar dalam siaran pers, Selasa (13/12/2022).
Ganjar juga mengapresiasi komitmen kebangsaan para raja, sultan, dan para pemangku adat sebagaimana telah dituangkan dalam deklarasi. “(Saya mengapresiasi) seluruh pihak (yang) memiliki komitmen untuk menjaga persatuan bangsa, kebhinekaan, dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini benar-benar kontribusi yang sangat diperlukan dalam pembangunan Nasional,” ujar Ganjar.
Ketua Panitia FABN II, Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangku Alam II, mengatakan, perhelatan yang digelar Masyarakat Adat Nusantara (Matra) ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi kerajaan dan lembaga adat untuk merumuskan kontribusi yang dapat diberikan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Di samping itu, Matra juga ingin menggali potensi ekonomi sekaligus menunjukkan kepedulian pada ketahanan adat dan budaya Nusantara lewat gelaran tersebut. “Kami berkumpul sekaligus mendeklarasikan ketahanan adat dan budaya nasional supaya para raja dan ketua lembaga adat bisa kompak. Dengan begitu, jika ada hal-hal yang dinilai membahayakan negara, maka para raja, sultan, dan pemangku adat dapat ikut mengambil sikap,” ujar KGPAA Mangku Alam II dalam siaran pers, Selasa (13/12/2022).
Untuk diketahui, KGPAA Mangku Alam II juga merupakan Ketua Dewan Pendiri Matra. Ia menilai, Provinsi Jateng yang didapuk sebagai tuan rumah gelaran FABN II telah berhasil menyelenggarakan perhelatan tersebut. KGPAA Mangku Alam II pun memberikan apresiasi kepada Ganjar Pranowo yang telah menunjukkan komitmen dalam menjaga, mengembangkan, serta memperjuangkan adat budaya Nusantara selama memimpin Jateng.
Selain itu, Ganjar juga memperhatikan nasib para raja, sultan, dan pemangku adat. “Jika Allah menghendaki beliau jadi pemimpin, (ia) berkomitmen (bahwa) seluruh para raja akan dijadikan penasihat utama. Kami sangat mengapresiasi atas kesediaan dan kepedulian beliau. Pasalnya, kepedulian tidak perlu diucapkan tapi (diwujudkan) dengan tingkah laku,” ujarnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Matra Andi Bau Malik Barammamase Karaenta Tukkajannangang mengatakan, FABN II digelar sebagai bukti bahwa raja dan sultan masih eksis dalam rajutan budaya adat di Nusantara. Ia berharap, pemerintah dapat terus melestarikan adat dan budaya Nusantara, serta mengutamakan peran para raja dan sultan.
“Kami berharap, pemerintah dan pemegang kekuasaan bisa memperhatikan masyarakat adat, terutama raja dan sultan. Dengan begitu, kebudayaan adat bisa terus dilestarikan untuk kepentingan masyarakat ke depan,” kata Andi. []
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
