Belanja APBN/APBD Tak Maksimal Tingkatkan Penerimaan Negara
Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku kecewa selama ini besarnya belanja yang dianggarkan di APBN dan APBD ternyata masih belum mampu memaksimalkan penerimaan negara.
Sri Mulyani dalam Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan negara Onleh APIP Kementerian/Lembaga/Daerah Tahun 2017 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/9), menunjukkan belanja yang dialokasikan dalam APBN dan APBD selama ini cukup besar. Namun dampak terhadap penerimaan negara baik dari pajak maupun perpajakan dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) masih minim.
Ia menyebutkan, belanja negara tahun ini diperkirakan akan mencapai sekitar Rp2.133 triliun, dimana sepertiganya yaitu Rp766 triliun lebih dibelanjakan oleh daerah melalui transfer ke daerah. Sehingga penerimaan perpajakan menjadi sangat penting untuk bisa mendukung belanja negara yang begitu besar dan ini menjadi hal yang kritikal.
“Tentu kita akan terus melakukan refromasi perpajakan untuk memperbaiki kepampuan kita mendukung kebutuhan negara lebih banyak. Namun salah satu yang sebagai sumber penerimaan negara, adalah APBN dan APBD itu sendiri,” kata Sri Mulyani.
APBN dengan belanjanya, lanjutnya, sebetulnya menciptakan juga apa yang disebut potensi penerimaan, karena setiap belanja yang dibiayai oleh APBN, maka dia menghasilkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk belanja pegawainya, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang berhubungan dengan belanja barang dan belanja modal.
Dengan jumlah belanja di APBN sebesar Rp2.133 triliun tersebut, maka sejatinya sudah bisa dihitung penerimaan dari pajak yang dihasilkan dari belanja barang dan belanja modal. Di tahun 2015, telah dikumpulkan sekitar Rp84 triliun dan di tahun 2016 sebesar Rp86 triliun yang berasal dari kegiatan APBN dan APBD.
“Tentu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan yang tadi saya sebutkan lebih dari Rp1.400 triliun. Secara persentase dia hanya 7,9 persen (di 2015) atau bahkan tahun 2016 itu hanya menjadi 7,8 persen,” ujarnya.
Sri Mulyani melanjutkan,”Apakah memang harus begitu? Saya tidak tahu. Dalam artian pasti tidak. Saya sudah menyampaikan pada jajaran saya, kalau saya lihat postur APBN, mestinya saya bisa mendapatkan penerimaan yang lebih dari itu. Dan inilah yang saya sampaikan kepada jajaran Kemenkeu,” jelasnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyatakan, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKP juga sangat penting untuk bersama-sama bekerja melihat APBN dan APBD ini. Oleh karena itu peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) itu menjadi sangat penting.
“Kalau kita keluarkan yang pasal 21 yaitu kalau orang menerima gaji -PPh pasal 21 sudah dipotong dari pengeluaran personal- tapi pajak dari PPN dan belanja barang dan modal, itu kita belum cukup mampu untuk bisa mengumpulkan sesuai dengan yang seharusnya, yaitu sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dan di sinilah saya meminta untuk kita semuanya melakukan evaluasi di dalam cara bekerja kita,” ungkapnya.
Salah satu yang diindikasikan sebagai titik lemah untuk mengumpulkan pajak dari APBN dan APBD adalah peranan bendaharawan. Sri Mulyani menyebutkan, bendaharawan ada yang tidak paham dan tidak memahami aturan-aturan, bahkan tidak memahami transaksi keuangan dimana mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajaknya, bahkan ada yang tidak patuh.
Menurut dia, kepatuhan ini membutuhkan peranan APIP untuk bisa mengawasi. Sehingga Raker ini diharapkan bisa menciptakan mekanisme dan sistem. Karena kalau kemampuan mengumpulkan pajak itu meningkat, maka uang itu akan kembali lagi dalam bentuk manfaat untuk masyarakat dan aparat negara itu sendiri.
“Saya ingin sistem ini dibangun sehingga kedepan kita tidak lagi aparat pajak saya mengatakan `Ibu saya mendapatkan informasi bendahara saja, tapi tidak mendapatkan. Bagaimana kita bisa mengumpulkan (penerimaan pajak?)`. Sehingga aparat pajak lebih sibuk mengawasi dan mengumpulkan pajak dari APBN dan APBD, bukannya melakukan ekstensifikasi di luar,” ucapnya.
Oleh karena itu, Ia meminta mulai tahun ini dan kedepan terus dilakukan penciptaan sistem bagi upaya aparat pajak mengenai pemungutan pajak dari kegiatan APBN yang seharusnya seminimal mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Karena ini harusnya bisa dikontrol. (Fitriya – Ipotnews)
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
