Connect with us

Bela Menkumham, Ahmad Basarah Minta Musibah Kebakaran Lapas Tangerang Jangan Dipolitisasi

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah angkat bicara terkait adanya desakan sejumlah pihak yang meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mundur dari jabatannya. Yasonna dinilai harus bertanggung jawab atas terjadinya musibah kebakaran hebat di Lapas Kelas I Tangerang yang memakan korban 44 orang meninggal dunia.

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu meminta musibah tersebut tidak dipolitisasi. Menurut Basarah, dugaan sementara musibah ini terjadi akibat arus pendek listrik. Bangunan yang terbakar itu sudah tua, instalasi listriknya belum pernah dibenahi sejak lapas itu berdiri 1972.

“Musibah ini hendaknya tidak dijadikan isu politik oleh pihak-pihak tertentu misalnya dengan meminta Menkumham mundur. Ini bencana non-alam. Apakah dengan mundurnya Menkumham lalu semua masalah di lingkungan Lapas yang sudah berlarut-larut sejak puluhan tahun lalu akan dapat terselesaikan?,” ujar Basarah dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

Dia menuturkan dari sejumlah informasi diketahui Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar Rabu (8/9) dini hari lalu itu melebihi kapasitas hingga 400 persen. Jumlah penghuninya 2.072 orang, padahal jumlah seharusnya maksimum 600 orang.

“Berdasarkan fakta-fakta sementara itu, wajar jika banyak korban tewas atau terluka. Berlebihan dan tidak elok jika kasus ini dijadikan komoditas politik praktis untuk mengganti jabatan menkumham,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu lantas memuji Menkumham Yasonna Laoly karena bertindak cepat menyantuni keluarga korban dengan memberi santunan Rp 30 juta kepada keluarga korban meninggal serta merawat baik-baik semua korban luka berat dan ringan. Selain itu, ia membentuk lima tim khusus untuk menangani musibah ini secara intensif.

Basarah menegaskan agar musibah yang sama tidak terjadi lagi, Kementerian Keuangan harus mengalokasikan anggaran untuk merevitalisasi lapas di Tangerang dan semua lapas di tanah air. Jika kebijakan ini tidak segera dilakukan, musibah yang sama sangat mungkin terjadi di banyak lapas di tanah air.

“Musibah ini hendaknya dijadikan pelajaran berharga oleh para praktisi dan penegak hukum bahwa terkait narapidana pengguna narkoba, sebaiknya mereka direhabilitasi saja dan tidak menjalani hukuman penjara,” ucapnya.

“Tapi ini berlaku untuk para pengguna saja, bukan untuk pengedar apalagi bandar narkoba. Mereka kalau perlu dihukum seberat mungkin,” imbuh Ahmad Basarah.

Dia menjelaskan apa yang ia usulkan itu disebut restorative justice atau keadilan restoratif. Ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, serta pihak lain yang terkait.

“Mereka bisa duduk bersama membuat kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Intinya, prinsip dasar keadilan restoratif terlaksana,” jelasnya.

Dengan keadilan restoratif ini, lebih lanjut Basarah menguraikan pihak korban tidak dirugikan sebab ia menerima ganti rugi, perdamaian, dan sisi baik kesepakatan-kesepakatan lainnya. Sedangkan pihak pelaku tetap dihukum misalnya dengan melakukan kerja sosial serta diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi) bagi korban.

“Dalam konteks ini, masyarakat juga jadi memiliki peran untuk melestarikan perdamaian, aparat penegak hukum memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban umum, dan sebagai konsekuensi berikutnya Lembaga pemasyarakatan tidak akan mengalami over kapasitas seperti yang terjadi selama ini,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Saat Presiden Jokowi Beli Jaket Bomber dengan Motif Khas Dayak Sintang

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat membeli jaket bomber dengan motif khas Dayak Sintang, Rabu (08/12/2021), di Sintang, Kalbar. (Foto: BPMI Setpres/Muchlir Jr)

Sintang – Ketika akan meresmikan Bandar Udara Tebelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat pada Rabu, 8 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melihat produksi UMKM setempat yang digelar di sebuah sudut ruang bandara.

Presiden bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, sempat melihat-melihat kain tenun ikat sintang.

Di sini, Presiden membeli sebuah jaket bomber dengan motif tenun Dayak Sintang yang didominasi warna merah dan langsung dikenakannya.

Semula Presiden tampak lebih tertarik untuk membeli kain tenun, namun para menteri dan gubernur merayu Presiden untuk membeli sebuah jaket.

“Ayo Pak beli Pak, untuk mempromosikan kain tenun Sintang,” ucap Gubernur Kalbar.

Presiden Jokowi pun memilih jaket bomber tersebut. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeli seulas kain tenun yang juga langsung dipakai.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Pemerataan Infrastruktur Tingkatkan Investasi di Luar Jawa

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat meresmikan Bandara Tebelian, di Kab. Sintang, Kalbar, Rabu (08/12/2021) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Sintang – Nilai investasi di luar Jawa semakin meningkat bahwa mampu melebihi nilai investasi di Pulau Jawa. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan di seluruh Indonesia memicu peningkatan investasi tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Bandar Udara Tebelian, di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu (08/12/2021) pagi.

“Kita patut bersyukur angka investasi tahun ini di luar Jawa semakin meningkat dan lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Peningkatan investasi di luar Jawa ini tidak lepas dari upaya kita dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru tanah air,” ujarnya.

Kepala Negara menegaskan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya berpusat di Jawa tetapi Indonesia sentris.

“Kita percaya bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur, konektivitas, dan transportasi yang memadai sehingga produksi akan meningkat, distribusi akan lancar, menjangkau pasar yang semakin besar, semakin luas, dan menekan waktu serta biaya, sehingga biaya logistik menjadi semakin efisien dan semakin kompetitif,” pungkasnya.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) realisasi investasi Triwulan III-2021 atau periode Juli-September mencapai Rp216,7 triliun. Realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp104,2 triliun (48,1 persen), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp112,5 triliun (51,9 persen).

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertama Kali, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum Hadir di Kota Medan

Oleh

Fakta News
PLN Medan
Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Medan – Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. SPKLU ini berlokasi di PLN ULP Medan Kota di Jalan Listrik No. 8. General Manager PLN UIW Sumatera Utara, Pandapotan Manurung, menyebutkan kehadiran SPKLU ini merupakan komitmen PT PLN (Persero) untuk mendukung ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di berbagai daerah.

Menurut Pandapotan, PLN menyambut baik program pemerintah dalam penggunaan kendaraan dengan energi ramah lingkungan secara masif. Hadirnya satu SPKLU yang , menjadi bukti komitmen PLN dalam percepatan pemenuhan ekosistem kendaraan listrik di Sumatera Utara.

“Kami akan segera mengoperasikan beberapa SPKLU di lokasi strategis lainnya. Dalam hal ini PLN membuka peluang bisnis bagi yang berminat untuk berkolaborasi dengan penyediaan SPKLU, karena PLN sudah menyediakan skemanya,” ujarnya.

PLN Medan

Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Untuk mempermudah investor, PLN juga telah meluncurkan website khusus untuk layanan kemitraan penyediaan SPKLU. Website ini ditujukan untuk memfasilitasi pihak ketiga yang ingin membangun SPKLU.

Tak hanya itu saja, PLN juga sudah mengembangkan platform Charge.IN yang terintegrasi dengan superapps PLN Mobile untuk memberikan kemudahan kepada pengguna kendaraan listrik dalam memonitor lokasi SPKLU yang terdekat dan aktif, riwayat pembelian listrik pada saat pengisian, riwayat penggunaan listrik pada kendaraan dan memulai proses pengisian.

“Caranya gampang, masyarakat tinggal mengunjungi SPKLU terdekat, buka aplikasi PLN Mobile, pilih fitur Charge.IN. Kemudian pindai QR Code dan pilih jumlah kWh yang diinginkan, masukkan kabel konektor dan klik Start untuk memulai pengisian. Tapi sebelumnya harus sudah punya saldo di Link Aja dulu ya,” kata Pandapotan.

PLN Medan

Untuk pertama kalinya, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hadir di Kota Medan. (Foto: PLN)

Selain itu, PLN juga menghadirkan produk Home Charging Services yang disiapkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan fasilitas dan layanan pendukung dalam penggunaan KBLBB. Produk Home Charging Services merupakan produk layanan satu pintu bagi pelanggan yang melakukan transaksi pembelian KBLBB di penyedia KBLBB yang bekerja sama dengan PLN.

Adapun keuntungan yang didapat dari fasilitas tersebut adalah, layanan tambah daya listrik, sehingga konsumen pemilik mobil listrik tidak perlu ragu akan kecukupan daya listrik di rumahnya. Berikutnya peralatan, layanan pemasangan, dan integrasi home charger ke sistem PLN Charge.IN, tempat konsumen akan mendapatkan diskon tarif penggunaan home charger pada pukul 22.00 – 05.00 WIB sebesar 30 persen. []

Baca Selengkapnya