Connect with us

Ahmad Basarah: Pernyataan Letjen Dudung Bentuk Toleransi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Bukan Menyamakan Akidah

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah dan Anggota Komisi Pendidikan DPR RI memberikan tanggapannya terkait pernyataan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Dudung Abdurachman, bahwa semua agama sama di mata Tuhan mengundang reaksi pro dan kontra tokoh-tokoh masyarakat.

Ahmad Basarah mengatakan bahwa pernyataan Letjen Dudung jangan disalahartikan, menurutnya pernyataan tersebut dilihat sebagai bentuk toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara.

‘’Pernyataan Pangkostrad bahwa semua agama benar di mata Tuhan harus kita lihat bukan dalam rangka menyamakan apalagi mengkompromikan akidah masing-masing agama yang berbeda-beda, namun sebagai bentuk toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai prinsip sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,’’ tandas Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (17/9).

Begitu juga ketika sesama bangsa Indonesia memiliki tradisi budaya saling memberikan ucapan selamat pada perayaan hari-hari besar umat beragama, misalnya memberikan ucapan selamat Idul Fitri dan Idul Adha oleh umat beragama non-Muslim kepada saudara-saudara mereka sebangsa setanah air yang Muslim atau sebaliknya.

Dosen Universitas Islam Malang itu menegaskan niat mereka tentu bukan untuk menyamakan apalagi mengkompromikan nilai-nilai dan aqidah agama yang memang berbeda.

‘’Sebagai suatu contoh, pada saat saya, Ahmad Basarah, sebagai seorang beragama Islam memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara sebangsa yang merayakan Hari Raya Natal, Waisyak, Galungan dan lain-lain, maka niat saya menyampaikan ucapan hari raya agama-agama lain tersebut tentu bukan untuk mengkompromikan aqidah keislaman saya, tetapi diniatkan untuk menjaga toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah kita sepakati berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tungga Ika,’’ tegas Ahmad Basarah.

Pendiri dan Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia itu kemudian mengutip hadist Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari yang menyatakan “innamal a’malu binniyyaat”, bahwa sesungguhnya segala perbuatan manusia tergantung pada niatnya.

Menurut Ahmad Basarah, sebagai seorang Muslim dia harus meyakini apa yang difirmankan Allah SWT dalam Surat Al Imran ayat 19 yang mengatakan “innaddiina ‘indallaahil Islam” yakni bahwa agama yang benar dan diterima di sisi Allah SWT adalah agama Islam.

‘’Namun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila yang mengajarkan untuk hidup saling hormat-menghormati sesama pemeluk agama, saya tidak boleh mengatakan kepada orang lain di luar Islam bahwa agama mereka sesat dan apalagi menghina mereka karena Al Qur’an juga mengajarkan kepada saya sebagaimana tertera dalam Surat Al Kafirun ayat 6 yang menyatakan ” ‘Lakum diinukum waliyadin’, yakni bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mari kita semua menjalankan syraiat agama kita masing-masing dengan hidup berdampingan sesama pemeluk agama lainnya dengan sikap saling hormat-menghormati satu sama lain agar bangsa kita rukun damai tentrem toto raharjo,’’ jelas Pimpinan Lazisnu PBNU itu.

Ahmad Basarah mengajak semua pihak melihat pernyataan Pangkostrad itu secara positif. Bahwa hal itu diungkapkan untuk memotivasi para prajurit yang menganut agama berbeda-beda agar mereka mencintai agama mereka masing-masing tetapi dengan tetap menghormati keaneragaman suku bangsa serta mencintai negara mereka sendiri. Spirit yang hendak disampaikan jenderal bintang tiga itu adalah ‘’hubbul wathan minal iman’’, mencintai negeri adalah sebagian dari iman, seperti yang pernah difatwakan oleh KH Hasyim Asy’ari saat mendoktrin semangat anak bangsa melawan penjajah pada waktu itu.

”Dilihat dari konteks ini, saya yakin niat beliau mengungkapkan pernyataan itu dalam spirit mencinta negeri itu, juga dalam koridor menjaga amanat Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM-FKPPI itu.

Di depan anggota personel Yon Zipur 9 Kostrad/Lang-Lang Bhuana Kostrad di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurrachman memang meminta para prajurit menghindari fanatisme berlebihan terhadap suatu agama.

“Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai aturan yang berlaku bagi prajurit.  Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan,” kata Dudung, Senin (13/9).

Pernyataan mantan Gubernur Akmil itu langsung mendapat dukungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, yang menilai pernyataan Pangkostrad harus dipahami dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, bahwa konteks kebenaran agama bisa terlihat dalam wujud perbuatan baik dan sinergi untuk membangun bangsa dan negara.

Namun, kritik datang dari Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, KH Cholil Nafis, yang menyatakan toleransi beragama harus sebatas memaklumi keberagamaan orang lain, bukan menyamakan semua agama.

Menurut Ahmad Basarah, tidak ada yang salah dari pernyataan Dudung itu jika pernyataannya dilihat dalam bingkai negara nasionalis religius berdasarkan Pancasila. Dengan disepakatinya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, ia menilai Indonesia sejak awal bukanlah negara agama, atau negara satu agama, tapi juga bukan negara sekuler yang menyingkirkan sama sekali nilai-nilai ketuhanan dan agama dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

‘’Indonesia adalah negara ketuhanan bagi semua agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks inilah pernyataan Pangkostrad itu harus dilihat agar pernyataannya tidak disalahpahami,” tegas penulis buku ‘’Bung Karno, Islam dan Pancasila’’ itu.

Ahmad Basarah kemudian mengutip potongan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang mengungkapkan dimensi ketuhanan sebagai salah satu prinsip bagi dasar Indonesia merdeka. Dalam penjelasan tentang sila ketuhanan, jelas anak menantu Habib Kwitang, Habib Muhammad bin Habib Ali Habsyi itu, Bung Karno menjabarkan bahwa hendaknya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bertuhan dan wajib menjalankan perintah Tuhan dengan cara yang leluasa tetapi dengan sikap saling hormat menghormati.

‘’Kalau kita merujuk pada amanat Bung Karno itu, seharusnya generasi sekarang tidak lagi memperdebatkan apalagi mempertentangkan agama-agama yang sejak awal justru dikhawatirkan terjadi oleh para pendiri bangsa. Bung Karno mewanti-wanti, orang Kristen seharusnya menjalankan agamanya sesuai keyakinannya, orang Islam juga menjalankan agama sesuai ajaran agamanya demikian juga dengan umat beragama lainnya,’’ tandas pendiri Baitul Muslimin PDI Perjuangan itu.

Selain itu, Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-VI/ Tahun 2008, Tanggal 8 Agustus Tahun 2008, tentang uji materi terhadap Undang Undang (UU) Peradilan Agama. Dalam pertimbangannya, keputusan itu menyatakan Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat.

‘’Dalam putusan itu juga jelas dinyatakan bahwa ‘Indonesia adalah negara berketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara serta membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Saya yakin, sekali lagi Pak Dudung berbicara persamaan agama dimaksud dalam konteks ini,” tegas Ahmad Basarah.

Terakhir, ia mengajak semua pihak berbaik sangka pada Pangkostrad. Menurut Ahmad Basarah, jika dilihat dari silsilah keturunannya, Dudung adalah pemeluk Islam yang taat. Ia dan keluarganya mewakafkan tanah untuk Pondok Pesantren Majaalis Al-Khidhir di Klapanunggal, Bogor, yang diasuh Asy-Syaikh Muhammad Al-Khidhir. Sementara ayah mertua beliau, almarhum Mayor Jenderal TNI Cholid Ghazali adalah tokoh TNI religius dan pendiri Baitul Muslimin Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap,” kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Oleh

Fakta News
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap regional development Provinsi Aceh. Mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) oleh BUMN yang harus terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8/2022).

“Ada hal yang korelatif, terhadap regional development yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai stakeholder yang ada, terutama bagaimana senyawa dengan renstra (rencana stragetis) dari pemerintah daerah baik untuk provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengatakan, Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik, agar nilai investasi di Aceh juga dapat semakin berkembang. Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I itu pun meminta agar peran BUMN dapat lebih aktual, faktual dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.

“BUMN sebagai mitra kerja Komisi VI, wabil khusus Pertamina kita ingin menyampaikan bahwa ada wilayah kerja Pertamina yang sekarang semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh) bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh,” tandas Rafli.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Muslim meminta, komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEK Arun tersebut, meskipun saat ini Pertamina menunjukkan komitmennya dengan menunjuk PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEK Arun. Namun, dirinya berharap komitmen ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.

“(Progres pembangunan) KEK Arun ini masih mandek-mandek, biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah commit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN, tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana. Sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, (dan) pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum,” ungkap legislator dapil NAD II itu.

Turut hadir dalam sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Aceh, di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T. Danaparamita, dan Evita Nursanty dari F-PDI Perjuangan, Singgih Januratmoko dan Budhy Setiawan dari F-Golkar, Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata dan Rudi Hartono Bangun dari F-Nas Dem), Tommy Kurniawan dan Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 9 Agustus 2022. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan kunjungan kerja pada Selasa, 9 Agustus 2022. Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Presiden akan melanjutkan perjalanan dengan menumpangi helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Mempawah. Presiden diagendakan untuk meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya Kepala Negara akan menuju Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat dan pedagang.

Setelah itu, Presiden akan kembali terbang menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk meresmikan tower A dan B RSUD dr. Soedarso, Kota Pontianak. Selesai acara tersebut, Presiden dan Ibu Iriana akan langsung kembali menuju Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Barat yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya