Connect with us

Ahmad Basarah: Pernyataan Letjen Dudung Bentuk Toleransi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Bukan Menyamakan Akidah

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah dan Anggota Komisi Pendidikan DPR RI memberikan tanggapannya terkait pernyataan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad), Letjen TNI Dudung Abdurachman, bahwa semua agama sama di mata Tuhan mengundang reaksi pro dan kontra tokoh-tokoh masyarakat.

Ahmad Basarah mengatakan bahwa pernyataan Letjen Dudung jangan disalahartikan, menurutnya pernyataan tersebut dilihat sebagai bentuk toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara.

‘’Pernyataan Pangkostrad bahwa semua agama benar di mata Tuhan harus kita lihat bukan dalam rangka menyamakan apalagi mengkompromikan akidah masing-masing agama yang berbeda-beda, namun sebagai bentuk toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai prinsip sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,’’ tandas Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat (17/9).

Begitu juga ketika sesama bangsa Indonesia memiliki tradisi budaya saling memberikan ucapan selamat pada perayaan hari-hari besar umat beragama, misalnya memberikan ucapan selamat Idul Fitri dan Idul Adha oleh umat beragama non-Muslim kepada saudara-saudara mereka sebangsa setanah air yang Muslim atau sebaliknya.

Dosen Universitas Islam Malang itu menegaskan niat mereka tentu bukan untuk menyamakan apalagi mengkompromikan nilai-nilai dan aqidah agama yang memang berbeda.

‘’Sebagai suatu contoh, pada saat saya, Ahmad Basarah, sebagai seorang beragama Islam memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara sebangsa yang merayakan Hari Raya Natal, Waisyak, Galungan dan lain-lain, maka niat saya menyampaikan ucapan hari raya agama-agama lain tersebut tentu bukan untuk mengkompromikan aqidah keislaman saya, tetapi diniatkan untuk menjaga toleransi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah kita sepakati berdasarkan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tungga Ika,’’ tegas Ahmad Basarah.

Pendiri dan Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia itu kemudian mengutip hadist Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari yang menyatakan “innamal a’malu binniyyaat”, bahwa sesungguhnya segala perbuatan manusia tergantung pada niatnya.

Menurut Ahmad Basarah, sebagai seorang Muslim dia harus meyakini apa yang difirmankan Allah SWT dalam Surat Al Imran ayat 19 yang mengatakan “innaddiina ‘indallaahil Islam” yakni bahwa agama yang benar dan diterima di sisi Allah SWT adalah agama Islam.

‘’Namun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila yang mengajarkan untuk hidup saling hormat-menghormati sesama pemeluk agama, saya tidak boleh mengatakan kepada orang lain di luar Islam bahwa agama mereka sesat dan apalagi menghina mereka karena Al Qur’an juga mengajarkan kepada saya sebagaimana tertera dalam Surat Al Kafirun ayat 6 yang menyatakan ” ‘Lakum diinukum waliyadin’, yakni bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mari kita semua menjalankan syraiat agama kita masing-masing dengan hidup berdampingan sesama pemeluk agama lainnya dengan sikap saling hormat-menghormati satu sama lain agar bangsa kita rukun damai tentrem toto raharjo,’’ jelas Pimpinan Lazisnu PBNU itu.

Ahmad Basarah mengajak semua pihak melihat pernyataan Pangkostrad itu secara positif. Bahwa hal itu diungkapkan untuk memotivasi para prajurit yang menganut agama berbeda-beda agar mereka mencintai agama mereka masing-masing tetapi dengan tetap menghormati keaneragaman suku bangsa serta mencintai negara mereka sendiri. Spirit yang hendak disampaikan jenderal bintang tiga itu adalah ‘’hubbul wathan minal iman’’, mencintai negeri adalah sebagian dari iman, seperti yang pernah difatwakan oleh KH Hasyim Asy’ari saat mendoktrin semangat anak bangsa melawan penjajah pada waktu itu.

”Dilihat dari konteks ini, saya yakin niat beliau mengungkapkan pernyataan itu dalam spirit mencinta negeri itu, juga dalam koridor menjaga amanat Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegas Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM-FKPPI itu.

Di depan anggota personel Yon Zipur 9 Kostrad/Lang-Lang Bhuana Kostrad di Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurrachman memang meminta para prajurit menghindari fanatisme berlebihan terhadap suatu agama.

“Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai aturan yang berlaku bagi prajurit.  Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama karena semua agama itu benar di mata Tuhan,” kata Dudung, Senin (13/9).

Pernyataan mantan Gubernur Akmil itu langsung mendapat dukungan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, yang menilai pernyataan Pangkostrad harus dipahami dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, bahwa konteks kebenaran agama bisa terlihat dalam wujud perbuatan baik dan sinergi untuk membangun bangsa dan negara.

Namun, kritik datang dari Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, KH Cholil Nafis, yang menyatakan toleransi beragama harus sebatas memaklumi keberagamaan orang lain, bukan menyamakan semua agama.

Menurut Ahmad Basarah, tidak ada yang salah dari pernyataan Dudung itu jika pernyataannya dilihat dalam bingkai negara nasionalis religius berdasarkan Pancasila. Dengan disepakatinya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila, ia menilai Indonesia sejak awal bukanlah negara agama, atau negara satu agama, tapi juga bukan negara sekuler yang menyingkirkan sama sekali nilai-nilai ketuhanan dan agama dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

‘’Indonesia adalah negara ketuhanan bagi semua agama dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks inilah pernyataan Pangkostrad itu harus dilihat agar pernyataannya tidak disalahpahami,” tegas penulis buku ‘’Bung Karno, Islam dan Pancasila’’ itu.

Ahmad Basarah kemudian mengutip potongan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 yang mengungkapkan dimensi ketuhanan sebagai salah satu prinsip bagi dasar Indonesia merdeka. Dalam penjelasan tentang sila ketuhanan, jelas anak menantu Habib Kwitang, Habib Muhammad bin Habib Ali Habsyi itu, Bung Karno menjabarkan bahwa hendaknya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bertuhan dan wajib menjalankan perintah Tuhan dengan cara yang leluasa tetapi dengan sikap saling hormat menghormati.

‘’Kalau kita merujuk pada amanat Bung Karno itu, seharusnya generasi sekarang tidak lagi memperdebatkan apalagi mempertentangkan agama-agama yang sejak awal justru dikhawatirkan terjadi oleh para pendiri bangsa. Bung Karno mewanti-wanti, orang Kristen seharusnya menjalankan agamanya sesuai keyakinannya, orang Islam juga menjalankan agama sesuai ajaran agamanya demikian juga dengan umat beragama lainnya,’’ tandas pendiri Baitul Muslimin PDI Perjuangan itu.

Selain itu, Doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini mengutip keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-VI/ Tahun 2008, Tanggal 8 Agustus Tahun 2008, tentang uji materi terhadap Undang Undang (UU) Peradilan Agama. Dalam pertimbangannya, keputusan itu menyatakan Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat.

‘’Dalam putusan itu juga jelas dinyatakan bahwa ‘Indonesia adalah negara berketuhanan Yang Maha Esa yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Dalam hubungannya dengan dasar falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah negara serta membangun toleransi beragama dan berkeadaban. Saya yakin, sekali lagi Pak Dudung berbicara persamaan agama dimaksud dalam konteks ini,” tegas Ahmad Basarah.

Terakhir, ia mengajak semua pihak berbaik sangka pada Pangkostrad. Menurut Ahmad Basarah, jika dilihat dari silsilah keturunannya, Dudung adalah pemeluk Islam yang taat. Ia dan keluarganya mewakafkan tanah untuk Pondok Pesantren Majaalis Al-Khidhir di Klapanunggal, Bogor, yang diasuh Asy-Syaikh Muhammad Al-Khidhir. Sementara ayah mertua beliau, almarhum Mayor Jenderal TNI Cholid Ghazali adalah tokoh TNI religius dan pendiri Baitul Muslimin Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium

Oleh

Fakta News
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Foto: DPR RI

Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.

“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.

Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.

Baca Selengkapnya

BERITA

Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden

Oleh

Fakta News
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat berbincang dengan Presiden RI Jokowi yang baru tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).

“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.

Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.

Baca Selengkapnya

BERITA

Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI

Oleh

Fakta News
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko foto bersama usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.

“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI.  Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.

Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).

“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.

Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya