BBM Satu Harga di Kabupaten Seram Bagian Barat Merupakan Titik ke-25
Maluku – PT Pertamina (Persero) terus mewujudkan Program BBM Satu Harga, sebagai bagian penugasan pemerintah, di seluruh pelosok Nusantara.
Kali ini, program BBM Satu Harga diwujudkan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial meresmikan Program BBM Satu Harga berupa pendirian SPBU mini di Dusun Wailey, Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, pada Senin (2/10/2017).
Hadir dalam acara peresmian antara lain Kepala Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshurullah Asa, SVP Fuel & Marketing Distribution PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Hari Irianto, Bupati Seram Bagian Barat M Yasin Payapo, dan Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends.
“Melalui Program BBM Satu Harga, pemerintah bersama Pertamina berkomitmen untuk terus menambah jumlah lembaga penyalur BBM di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini masyarakat di Amalatu akhirnya bisa menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di Jawa. Hal ini tidak lepas berkat dukungan pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta stakeholders terkait,” ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial dalam sambutannya.
Ego juga menerangkan bahwa sebelumnya warga di Kecamatan Amalatu harus menempuh jarak sejauh 50 kilometer untuk membeli BBM, dengan harga berkisar antara Rp.10.000 hingga Rp.12.000 per Liter. Kini, warga dapat memperoleh BBM dengan harga Rp.6.450 per liter untuk Premium dan Rp.5.150 per liter untuk Biosolar “Warga Kecamatan Amalatu tidak perlu lagi menempuh jarak sejauh 50 kilometer untuk membeli BBM. SPBU Mini Amalatu menyediakan BBM jenis Premium dengan harga Rp.6.450 per liter dan Rp.5.150 per liter untuk Biosolar,” tegas Ego.
Direktorat Jenderal Migas bersama BPH Migas dan PT Pertamina (Persero) terus melakukan pemetaan lokasi sasaran program BBM Satu Harga. “Untuk wilayah Maluku, setelah Seram Bagian Barat, akan ada dua kabupaten lain yang didirikan lembaga penyalur BBM, yaitu Buru dan Kepulauan Aru”, lanjut Ego.
Sesuai peta jalan (roadmap) BBM Satu Harga, pada tahun 2017 akan didirikan 54 lembaga penyalur. Hingga saat ini telah beroperasi 24 lembaga penyalur, dan Amalatu adalah yang ke-25. Total kapasitas BBM di SPBU Mini Amalatu adalah sebesar 60 kiloliter (kl), dengan rincian 20 kL untuk Premium, 20 kl Pertalite, dan 20 kl Biosolar. BBM disalurkan secara langsung kepada konsumen pengguna dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga akan mendorong perkembangan perekonomian di daerah.
Program BBM Satu Harga Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan titik ke-25
Sementara itu, Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa (Ifan) menyatakan bahwa BPH Migas bertugas untuk mengawal agar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga yang sama.
“Penyaluran BBM di wilayah 3T bukan merupakan hal yang mudah mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi, sehingga perlu dipastikan tepat sasaran peruntukkannya. BPH Migas mengemban amanah untuk mengawal agar Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM khusus penugasan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia dengan harga yang sama. Tidak boleh ada industri dan oknum yang menikmati Program BBM Satu Harga. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat mempersulit masyarakat yang membutuhkan BBM,” terang Ifan.
Selain Memberikan penugasan baru kepada Badan Usaha penerima penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian pada lokasi tertentu, BPH Migas juga menetapkan kewajiban Badan Usaha Penerima Penugasan untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada lokasi tertentu.
Selain itu, BPH Migas juga melakukan pengaturan, pengawasan dan Verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian JBT dan JBKP.
“Terakhir, BPH Migas akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap Badan Usaha penerima penugasan yang melakukan pelanggaran atas kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian JBT dan JBKP,” tegas Ifan.
Sepanjang Oktober 2017, akan ada 4 lembaga penyalur yang akan beroperasi, pertama di Kecamatan Paloh (Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat). Kedua, Kecamatan Nusa Penida (Kabupaten Klungkung – Bali). Yang ketiga di Kecamatan Una-Una (Kabupaten Tojo Una-Una – Sulawesi Tengah), dan keempat di Kecamatan Kabaruan (Kabupaten Kepulauan Talaud – Sulawesi Utara).
SVP Fuel & Marketing Distribution PT Pertamina (Persero) Gigih Wahyu Hari Irianto mengatakan bahwa sampai saat ini SPBU Amalatu adalah SPBU ke-25 yang telah terbangun dari total rencana 54 Lembaga Penyalur Rencana Program BBM 1 Harga Nasional di Wilayah 3 T, untuk Pertamina MOR VIII Amalatu merupakan titik ke-13 dari total 19 Lembaga Penyalur yang akan didirikan d wilayah Maluku Papua sampai dengan akhir Tahun 2017.
“Pendirian SPBU ini kami harap membawa dampak positif bagi perekonomian dan bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia, khususnya masyarakat Seram Bagian Barat,” kata Gigih Wahyu Hari Irianto.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends berharap ke depan tidak ada lagi wilayah 3T. Selain itu, dengan semakin banyak berdiri SPBU di wilayah yang sulit dijangkau, akan meminimalisir munculnya spekulan harga BBM.
“Kami berdiri utk kepentingan masyarakat. Wilayah 3T, kedepan kita harapkan tidak ada lagi, semua jadi pusat kota. Dengan bertambahnya infrastruktur seperti (SPBU) ini, SPBU akan tambah banyak, dan pemain spekulan BBM akan semakin kecil. Harapan kami dengan terbangunnya infrastruktur SPBU akan meningkatkan roda perekonomian ditingkat lokal. Di sisi lain menjadi bridging for peace, agar hubungan silaturahmi lebih terjaga. Akan membangun rasa persaudaraan bagi masyarakat Maluku ke depan,” ungkap Mercy.
Sementara Bupati Seram Bagian Barat, M. Yasin Payapo, mengungkapkan apresiasinya atas berdirinya SPBU ini dan berharap dapat dukungan Pemerintah Pusat saat akan membangun SPBU lainnya.
“Kehadiran SPBU ini sebuah penghargaan bagi kami, diharapkan bisa memacu perkembangan ekonomi di daerah ini. Di sini ada 11 kecamatan, 92 desa dan 126 dusun. Mudah-mudahan bukan hanya SPBU ini saja, kita rencanakan membangun SPBU lagi, mudah-mudahan dimudahkan dalam prosesnya,” harap Yasin.
Yasin juga mengatakan sebelumnya harga BBM di Amalatu bisa mencapai Rp12.000/liter.
“Warga Amalatu merasa sangat bersyukur atas kehadiran SPBU di sini, sehingga masyarakat dapat menikmati BBM premium dengan harga Rp6.450/liter dan solar seharga Rp5.150/liter. Tentunya hal ini akan meringankan beban masyarakat yang selama ini kesulitan dalam membeli BBM,” ungkapnya.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, pemerintah menugaskan Pertamina merealisasikan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 Januari 2017.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
