Connect with us

Bukan Ratna Saja, Harusnya Bawaslu Berani Ambil Tindakan ke Prabowo-Sandiaga

Tindakan ke Prabowo

JakartaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali diminta mengambil tindakan ke Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Keduanya dinilai harus diperiksa terkait keterlibatan mereka dalam berita hoaks Ratna Sarumpaet.

Hal ini disampaikan Direktur Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, dalam diskusi bertema “Menimbang Skandal Ratna dari Sudut Hukum Pidana dan Pemilu 2019” di Jakarta, Kamis (11/10). Ia berharap kasus ini bisa segera dituntaskan demi ketenangan publik.

“Kita minta Bawaslu bekerja. Bawaslu harus proses atas laporan terkait hoaks dari Ratna Sarumpaet,” kata Ray.

Baca Juga:

Ditegaskan Ray, yang dikejar saat ini bukan Ratna saja. Pasalnya Ratna tidak pernah menyampaikan ke publik bahwa dia berbohong telah dianiaya.

Justru yang membuka ke publik adalah orang-orang yang menemui Ratna atau mendapat hoaks tersebut. Mereka adalah Prabowo, Sandiaga, Fadli Zon, Eggi Sujana, Fahri Hamzah, sampai Amien Rais.

“Perbuatan mereka itu termasuk pelanggaran kampanye atau bukan? Apakah masuk kampanye hitam atau bukan? Itu yang harus dikejar Bawaslu. Kalau polisi saja sudah menetapkan Ratna sebagai tersangka, harusnya Bawaslu juga membuat keputusan terhadap para penyebar berita hoaks,” sambung Ray.

Bagi Ray, ada dua hal yang bisa dilihat Bawaslu untuk kasus penyebaran berita hoaks Ratna ini. Salah satunya apakah penyebar, termasuk Prabowo-Sandi, melakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi. Lalu yang kedua, apakah penyebaran hanya orang per orang.

Menurut Ray, jika terbukti melakukan secara bersama-sama, maka Prabowo-Sandi bisa didiskualifikasi. Bawaslu harus berani ambil tindakan ke Prabowo.

“Mereka kan keluarkan statemen hampir bersamaan. Isinya juga hampir sama. Ini harus diselidiki, apa karena kebetulan atau memang sudah ada skenario. Kalau sudah diskenario berarti mereka memang melakukan bersama-sama. Maka Prabowo-Sandi dan timnya harus dibubarkan,” ujar Ray.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

MK Batasi Jumlah Saksi Pemohon dan Termohon di Persidangan

Oleh

Fakta News
Sidang PHPU, Sidang MK, Saksi, Prabowo-Sandi, KPU, Termohon, Pemohon
Ilustrasi sidang MK.(Istimewa)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah saksi dari pihak pemohon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan termohon, Komisi Pemilihan Umum, di persidangan. Masing-masing akan hanya boleh mengajukan 17 saksi.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Keputusan RPH ini sudah diberitahukan sebelum sidang perdana digelar pada Jumat (14/6). Meski demikian, MK tidak menutup pintu bila ada pihak yang ingin mengajukan saksi lebih. Hal tersebut akan dibahas oleh majelis hakim MK.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

Hingga saat ini, MK belum menerima daftar saksi yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi dan KPU. Sidang kedua nanti akan diselenggarakan pada Selasa (18/6). Sidang mundur satu hari lantaran KPU meminta waktu karena tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan petitum dalam permohonannya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Litbang Kompas: 53,5 Persen Pemilih Prabowo-Sandi Terima Hasil Pilpres 2019

Oleh

Fakta News
Instruksi SBY, pemilih prabowo, hasil pilpres, litbang kompas
Ilustrasi pendukung Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres.(istimewa)

Jakarta – Pemilihan Presiden 2019 telah usai dengan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Meski masih digugat di Mahkamah Konstitusi, 53,5 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima apa pun hasil pemilihan.

Hal ini didapatkan dari hasil sigi Litbang Kompas pada akhir Mei lalu. Adapun, pemilih paslon 02 yang menolak apa pun hasil pilpres hanya sebesar 36,8 persen. Total, 3,5 persen pemilih paslon 02 menerima hasil pilpres bila Prabowo-Sandi menang, 0,7 persen menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang, dan 5,5 persen pemilih 02 menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, dari sisi pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 96,4 persen menerima apa pun hasil pilpres. Sementara, hanya 2,3 persen pemilih 01 yang menolak apa pun hasil pilpres. Sisanya, 0,9 persen hanya menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang dan 0,4 persen hanya menerima hasil bila Prabowo-Sandi menang.

Litbang Kompas

Infografik: Litbang Kompas

Baca Selengkapnya

BERITA

Anies Dianggap Tak Serius Alihkan Pulau Reklamasi untuk Kepentingan Publik

Oleh

Fakta News
Anies Baswedan, Pulau Reklamasi,
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau reklamasi di Pulau D.(Istimewa)

Jakarta – Keseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengalihfungsikan pulau reklamasi untuk kepentingan publik dipertanyakan. Pasalnya, Anies telah menerbitkan IMB untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D yang sekarang bernama Pulau Kita dan Maju.

Elisa Satunudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, menilai, pulau reklamasi seharusnya tidak dikuasai swasta seperti saat ini. Langkah Anies menerbitkan IMB di dua pulau yang sudah disegel justru kontraproduktif dengan janji kampanyenya.

Apalagi, Anies menggunakan dalih Pergub yang dibikin oleh Gubernur sebelumnya dalam meloloskan IMB di Pulau C dan D. “Kalau dia bilang untuk kepentingan publik, itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya, bukannya malah mengakomodasi panduan rancang kota Gubernur sebelumnya,” kata Elisa, seperti diberitakan Tirto.id, Jumat (14/6). Elisa menilai, seharusnya bila Anies serius, ia bisa saja mengajukan pembatalan Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Hal senada juga diungkapkan Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik. Agus menilai untuk memperbaiki masalah reklamasi, Pemprov DKI yang dipimpin Anies harus berani mengambil langkah berani. Salah satunya membatalkan atau mengubah aturan-aturan yang sudah ada.

“Aturannya itu sudah enggak benar,” kata Agus seperti dikutip dari Tirto.id. Agus mengatakan aturan yang belum diubah menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya penerbitan IMB.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya