Connect with us
Pro Kontra Tarawih di Monas

Pemprov DKI Menyerah dan Batalkan Tarawih Akbar di Monas

Tarawih Akbar di Monas
Monumen Nasional

Jakarta – Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akhirnya menyerah juga. Rencana menggelar Tarawih Akbar di Monas, Sabtu (26/5) mendatang akhirnya dibatalkan.

Padahal rencana tarawih akbar di Monas itu sudah disusun sejak sepekan lalu. Namun Pemprov kadung banjir akan kritik dan penolakan dari sejumlah ulama. DKI pun memindahkannya.

“Kita mendengar yang disampaikan para ulama, kita dalam urusan ibadah ya merujuk pada para ulama,” kata Gubernur DKI Anies Baswedan, Senin (21/5) kemarin. “Karena itu kemudian rencana salat tarawih akan tetap diadakan pada 26 Mei dan insyaallah di Masjid Istiqlal,” lanjutnya.

Anies menekankan bahwa Pemprov DKI akan taat pada ulama bila terkait dengan kegiatan ibadah. “Jadi kita taat pada apa yang menjadi pandangan para ulama,” ujarnya.

“Ini bukan urusan lain, kalau urusan ibadah kita ikut pada pedoman yang digariskan ulama,” tegas Anies kembali.

Selain karena pandangan ulama, Anies mengaku ada pertimbangan lain mengapa kawasan Monas batal menjadi tempat salat. Ia mengatakan salah satunya adalah terkait keamanan.

“Ada juga catatan mengenai keamanan dan lain lain. Memang lebih baik kita selenggarakan di masjid,” lanjut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Baca Juga: MUI dan Muhammadiyah Kritik Rencana Pemprov DKI Gelar Salat Tarawih di Lapangan Monas

Dengan begitu, apa yang diucapkan Anies mempertegas apa yang sebelumnya disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Sandi seperti diketahui sebelumnya bersikeras pada keinginan Pemprov menggelar tarawih akbar di Monas.

“Akhirnya, setelah kita pertimbangkan, kita akan ikuti saran dari ulama. Kita lagi coba berkoordinasi dengan Masjid Istiqlal. Apakah bisa melakukan suatu koordinasi supaya kita puasa dan tarawihnya bisa dilakukan di Masjid Istiqlal,” jelas Sandiaga, di gedung Indosat, Senin siangnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rekapitulasi PPLN Disahkan, Jokowi Ungguli Prabowo di Kuala Lumpur

Oleh

Fakta News
(ilustrasi)

Jakarta – Pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin unggul atas rivalnya pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia. Hal tersebut berdasarkan rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara Pilpres 2019 untuk PPLN Kuala Lumpur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Alhamdulillah, rekapitulasi PPLN Kuala Lumpur sah,” kata komisioner KPU Hasyim Asy’ari memutuskan hasil penghitungan suara dalam pleno di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Keputusan ini disaksikan para saksi dari tiap pasangan capres-cawapres dan partai peserta pemilu. Selain itu, hadir Ketua Bawaslu, Abhan, ditemani anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, Jokowi-Ma’ruf mendapat sekitar 50 ribu suara. Sedangkan Prabowo-Sandiaga mendapatkan sekitar 20 ribu suara.

Seperti diketahui, rekapitulasi nasional untuk Kuala Lumpur sempat alot akibat adanya 62 ribu surat suara via pos yang diterima melebihi batas waktu akhir. Pada akhirnya, KPU dan Bawaslu sepakat untuk tidak menghitung 62 ribu surat suara itu. Perolehan suara yang disahkan ini sudah dikurangi 62 ribu surat suara yang ditolak.

Berikut ini rekapitulasi penghitungan suara pilpres di PPLN Kuala Lumpur:

Pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin: 50.049

Pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: 26.630

Suara sah: 76.679

Suara tidak sah: 49.070

Total suara tidak sah: 125.749

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Manfaatkan Aksi 22 Mei, Intelijen Gagalkan Penyelundupan Senjata untuk Sniper

Oleh

Fakta News
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (ist)

Jakarta – Pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei nanti disinyalir akan dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggungjawab untuk berbuat ricuh. Bahkan upaya penyelundupan senjata telah diidentifikasi untuk memanfaatkan momentum aksi 22 Mei tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait situasi terkini mengenai pengumuman hasil Pemilu 2019.

“Intelijen kita sudah menangkap adanya upaya menyelundupkan senjata dalam rangka itu. Nah, jadi bukti-bukti itu sudah nyata. Untuk itu kita harus sampaikan terbuka pada masyarakat agar mengurungkan niatnya untuk berkumpul,” kata Moeldoko di Kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Moeldoko mengungkapkan bahwa motif penyelundupan senjata itu terindikasi untuk menciptakan isu adanya penembak jitu (sniper). Dia mengatakan narasi akan adanya penembak sudah diciptakan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penangkapan.

“Ya motifnya kita kan merangkai, dari awal sudah mulai diciptakan ada penembak, sniper di gedung-gedung ya kan. Itu semua penciptaan kondisi. ujung-ujungnya kita tangkap senjata yang kebetulan dengan perlengkapan peredam,” ungkap Moeldoko.

“Berikutnya ada senjata yang tidak menggunakan pisir, sehingga itu harus menggunakan teleskop. Itu untuk apa itu? Itu untuk senjata yang sudah disiapkan sniper. Yang begini-begini saya harus katakan terang benderang pada publik agar publik paham,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ini Tanggapan Sultan Hamengku Buwono X soal Aksi 22 Mei

Oleh

Fakta News
sultan hamengku buwono tanggapi aksi 22 mei
Presiden Jokowi dan Sri Sultan Hamengku Buwono X(Istimewa)

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan berkomentar soal rencana sekumpulan orang menggelar aksi 22 Mei saat pengumuman pemilu di Jakarta.

“Konteksnya (aksi apa) kan tidak tahu persis. Lha kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, ya diakui saja mesti ada kekurangan, masak sempurna tidak ada masalah, karena ada orang yang juga berbuat masalah kan gitu. Tetapi kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai ketentuan perundangan, sudah selesai,” ujarnya kala menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-111 di Alun-alun Utara, Yogyakarta, Senin (20/5/19).

Menurut Sultan, perbedaan pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar dan biasa, asal tetap menjaga batas-batas yang disepakati oleh undang-undang.

“Perbedaan pendapat itu biasa saja tidak ada masalah. Demokrasi itu seperti hanya bagaimana batas-batas itu harus dipahami semua pelaku politisi maupun para pejabat,” ujarnya.

Maka dari itu, dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Sultan meminta setiap pihak untuk tetap menjaga persatuan menjelang hasil pengumuman pemilu 2019. Ia meminta setiap warga bersatu meski berbeda pilihan politik.

“Saya kira masyarakat bisa memahami itu bahwa (pemilu) kita ini untuk menentukan legislatif, presiden, wakil presiden, bukan yang lain,” ungkapnya.

Baca juga:

Baca Selengkapnya