Connect with us

Banyak Tersebar di Puncak, Pemkab Bogor Minta Imigran Timur Tengah Direlokasi

Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat lebih dari 1.000 orang imigran Timur Tengah berada di kawasan Puncak, Bogor. Pemkab Bogor pun mengusulkan agar pemerintah pusat merelokasi para imigran itu.

“Imigran kan kewenangannya bukan kami (pemerintah daerah), tapi pusat. Dalam hal ini mungkin Dirjen Keimigrasian dan seterusnya. Kami sudah menawarkan diri kepada pemerintah pusat, sebaiknya imigran itu tidak di Puncak. Tempatnya direlokasi. Bahkan ibu Bupati dan pak Wakil Bupati, sudah menawarkan agar mereka dipindahkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/9/2019).

Burhanudin mengatakan kawasan Puncak merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Nasional. Karena itu, kewenangan terkait kawasan itu berada di pemerintah pusat.

“Bukan tidak ada langkah dari pemerintah daerah itu. Yang pertama Puncak itu sebagai DTW, Daerah Tujuan Wisata Nasional. Yang tentunya bukan hanya Pemkab Bogor saja yang harus peduli puncak, tapi provinsi dan pusat juga harus bersama-sama untuk membantu DTW nasional ini bisa menjadi unggulan, baik kompetitif maupun korporatif,” ujar dia.

Ia menambahkan, Pemkab Bogor siap membuat tempat penampungan agar para imigran Timur Tengah bisa pindah dari Puncak.

“Kalau mau bikin lahan penampungan untuk imigran, di lahan Pemda, misalkan, di Rumpin, Parungpanjang, Gunung Sindur, maksudnya jangan campur-campur dengan wisatawan,” jelasnya.

Burhanudin mengungkapkan, orang Timur Tengah di kawasan Puncak, bukan hanya imigran. Sebagian dari mereka adalah wisatawan.

Namun ia mengaku belum mengetahui, apakah seluruh imigran Timur Tengah di kawasan Puncak itu, berada di naungan UNHCR atau tidak.

Burhanudin menjelaskan, sebagian dari imigran Timur Tengah telah bekerja. Menurut dia, itu tidak diperbolehkan. Namun, karena Pemkab Bogor tidak memiliki wewenang, hal itu belum ditindaklanjuti.

“Kewenangannya. Bukan kewenangan kita. Tapi saya dengar ada yang ikut kerja. Saya belum punya punya laporan detail, tapi saya dapat laporan kalau ada (imigran) yang kerja. Enggak boleh kerja imigran ini,” pungkasnya.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Haji 2020 Batal, Inilah Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Bipih Reguler

Oleh

Fakta News

Jakarta – Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan usai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M yang disampaikan oleh Menag, Fachrul Razi Selasa (2/6) kemarin.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin di Jakarta, Rabu (3/6).

Meski diambil setoran pelunasannya, menurut Muhajirin, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M.

Menurut Muhajirin, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji.

Jemaah juga harus menyertakan:  a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH;

4) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

“Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Ingatkan Program Pemulihan Ekonomi Harus Hati-hati, Transparan, dan Akuntabel

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

“Ini penting sekali. Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan, ini penting,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (3/6).

Terkait perubahan postur Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2020, Presiden mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.

Untuk itu, Presiden juga meminta Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Menteri Keuangan, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

“Dan saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya, dan tetap kredibel,” kata Presiden.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Program Pemulihan Ekonomi Harus Berikan Manfaat Nyata pada Pelaku Usaha

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa program pemulihan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha serta ada konsep berbagi beban bersama antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan pelaku usaha.

“Program pemulihan ekonomi nasional memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, utamanya sektor industri padat karya agar mereka tetap mampu beroperasi, ini penting,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas), Rabu (3/6).

Selain itu, Presiden minta program tersebut dapat mencegah terjadinya PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para pekerjanya atau karyawannya.

“Sektor industri padat karya perlu menjadi perhatian. Hati-hati sekali lagi untuk industri padat karya karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Sehingga guncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya,” imbuh Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta konsep berbagi beban.

Sharing pain, menurut Presiden, harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK, perbankan dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional.

“Dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar para pelaku usaha, korporasi tetap mampu berjalan, PHK masif dapat kita cegah, dan sektor keuangan tetap stabil, dan tentu saja pergerakan roda ekonomi terus bisa kita jaga,” jelas Presiden.

 

(hels)

Baca Selengkapnya