Bamsoet Minta RS Khusus Covid-19 Ditambah untuk Percepat Penanganan Pandemi
Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan penanganan kasus COVID-19 masih perlu perhatian yang serius. Pasalnya, berdasarkan update data beberapa hari terakhir, jumlah kasus positif harian secara nasional mengalami kenaikan bahkan hingga di atas 1.000 kasus per hari.
“Salah satu upaya yang sangat krusial dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah ketersediaan sarana dan prasarana medis. Khususnya, ketersediaan rumah sakit khusus COVID-19. Saat ini daya tampung rumah sakit yang ada belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah pasien yang membutuhkan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2020).
Bamsoet mengatakan, penambahan rumah sakit khusus juga diperlukan dalam mempercepat penanganan COVID-19. Adapun rumah sakit khusus yang dimaksud terpisah dari rumah sakit yang melayani pasien umum yang tentunya dengan berbagai alasan dan pertimbangan.
“Ada beberapa alasan mengapa diperlukan penambahan rumah sakit khusus knockdowns (darurat) berdaya tampung luas agar dapat menampung, tidak saja pasien yang dapat menginap. Tapi dokter dan petugas medis juga bisa tinggal selama masa inkubasi di rumah sakit khusus knockdown atau darurat tersebut yang terpisah dari rumah sakit umum. Pertama¸ untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Jangan sampai rumah sakit justru menjadi jenis klaster baru penyebaran COVID-19, karena pasien penderita non-COVID-19 terpapar COVID-19 ketika berobat di rumah sakit umum yang juga melayani pasien penderita COVID-19,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bamsoet memaparkan, alasan kedua rumah sakit khusus akan mempunyai protap dan SOP penanganan pasien yang seragam. Sehingga, memudahkan petugas medis dalam penanganan pasien dan pelayanan medis lebih cepat dilaksanakan.
Ketiga, pemisahan rumah sakit khusus knockdown yang terpisah dari rumah sakit umum akan membantu kondisi psikologis masyarakat pasien non-COVID-19 yang ingin berobat.
“Disadari atau tidak, saat ini banyak pasien non-COVID-19, semisal penderita diabetes, jantung dan penyakit berat lainnya, yang merasa was-was ketika berobat ke rumah sakit karena kondisi kesehatan yang rentan terpapar COVID-19,” ungkapnya.
Bamsoet meyakini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mampu menyediakan lahan untuk rumah sakit khusus COVID-19. Terlebih Pemprov Jawa Barat telah membuktikan komitmennya dalam mengatasi pandemi COVID-19 secara serius serta didukung dengan potensi sumber daya yang memadai.
“Tugas kami adalah mendorong agar pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB dan Kementerian PUPR bisa membangun rumah-rumah sakit darurat knockdown khusus penanganan COVID-19 yang bisa berpindah-pindah ke wilayah-wilayah zona merah di setiap provinsi, kabupaten dan kota di lahan yang sudah disiapkan pemerintah daerah,” katanya.
Menurut dia, kesiapan Pemprov Jabar dalam menangani pandemi COVID-19 sudah sangat baik. Pemprov Jabar mampu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mencegah penularan/transmisi COVID-19, antara lain melalui pelaksanaan rapid test secara masif.
“Akan sangat baik lagi apabila Pemprov Jabar memiliki rumah sakit khusus COVID-19 yang terpisah dari rumah sakit biasa dan memprioritaskan penggunaan rapid test kit produksi dalam negeri,” pungkasnya.
(zico)
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.