Atasi Perubahan Iklim Dunia, Penggunaan EBT Dinilai Penting
Jakarta – Perubahan iklim telah menjadi perhatian semua orang dan negara-negara dalam beberapa dekade terakhir, karena iklim dalam keadaan darurat akibat bencana iklim yang diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat. Jika tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris Agreement, perubahan iklim akan memiliki dampak besar yang merugikan terhadap kebutuhan dasar manusia seperti air, energi, dan ketahanan pangan.
Data terbaru menunjukkan, setidaknya ada 155 juta orang di 55 negara berada dalam krisis pangan, dan lebih dari 124 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan. Untuk itu, menanggapi persoalan yang terjadi akibat perubahan iklim, Indonesia menyoroti tiga hal yang dapat dilakukan guna keluar dari situasi darurat, yakni Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pengembangan Food Estate dan Program Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL).
Sebagai komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menambah 23 persen sumber EBT pada tahun 2025. ”Saat ini saya yang duduk di Komisi VII DPR juga sedang mengerjakan RUU (Rancangan Undang-Undang) Energi Baru dan Terbarukan guna menciptakan ekosistem demi mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)”, kata Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Arkanata Akram usai mengikuti Pertemuan Kemitraan Parlemen Asia-Eropa (ASEP) ke-1 secara virtual dari Jakarta, Rabu (16/11/2021).
Lebih lanjut dalam forum yang dihadiri Wakil Ketua BKSAP Sihar Sitorus serta Anggota BKSAP Putri Anetta Komarudin, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Arzeti Bilbina dan Muslim itu, Arkanata menjelasakan bahwasanya EBT akan meningkatkan implementasi Nationally Determined Contribution (NDC) di Indonesia dengan strategi jangka panjang dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) demi mencapai Net Zero Emissions pada 2060.
Arkanata menambahkan, Indonesia juga telah mendorong implementasi biofuel dan elektrifikasi di sektor transportasi masing-masing sebesar 46 persen dan 30 persen. ”Saya menilai EBT sangat penting sekali, menjadi harapan kami yang duduk di Komisi VII DPR RI agar EBT bisa digunakan serta dirasakan manfaatnya untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama yang ada di pelosok seperti halnya saya sendiri yang berasal dari dapil Kalimantan Utara”, ucap legislator dapil Kalimantan Utara itu.
Selain itu masih kata Arkanata, Indonesia juga sedang dalam proses pengembangan food estate sebagai upaya mewujudkan ketahanan dan ketahanan pangan. Food estate merupakan salah satu program strategis nasional 2020-2024 sebagai sistem pengembangan pangan terpadu yang meliputi pertanian berkelanjutan, peternakan, pertanian berbasis masyarakat, dan berbagai sektor terkait.
”Saya juga melihat tak hanya beberapa hal terkait EBT dan food estate, pemerintah pusat juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melaksanakan program Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL) sebagai upaya untuk mengurangi potensi krisis air. Hal ini sejalan dengan target SDGs Nomor 6 tentang memastikan akses air dan sanitasi untuk semua,” tandas politisi Partai NasDem itu. Di sisi lain ia menjelaskan, saat ini hampir setiap negara sedang menghadapi beberapa tantangan mulai dari anggaran yang terbatas, kurangnya teknologi, serta sistem birokrasi yang kompleks.
”Kita harus menekankan kembali pentingnya lembaga parlemen. Anggota parlemen bisa mengintensifkan peran mereka dalam mengatasi tantangan melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Selain itu, anggota parlemen juga harus mengambil lebih banyak inisiatif untuk mendorong kolaborasi antar negara. Kami percaya bahwa tidak ada negara yang mampu mengatasi masalah ini sendirian. Kami juga menyerukan lebih banyak kerja sama dan dukungan internasional melalui kerangka kerja multilateral dan bilateral untuk mengatasi tantangan ini bersama-sama,” paparnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
