Connect with us
DPR RI

Program ‘Food Estate’ di Pulang Pisau Diharapkan Terus Berkembang Guna Kesejahteraan Petani

Program ‘Food Estate’ di Pulang Pisau Diharapkan Terus Berkembang Guna Kesejahteraan Petani
Ketua Tim Kunspek Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat, (1/9/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke lokasi food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dan berbincang dengan petani di lokasi tersebut. Kunspik ini dalam rangka meninjau langsung program yang kerap dinilai tidak efektif dalam menjaga ketahanan pangan tersebut.

Meskipun demikian, usai meninjau, Komisi IV menemukan hasil berbeda dengan pandangan umum tersebut mengenai food estate. “(Malah) sangat bermanfaat, Pak. Semoga program ini bisa terus dilanjutkan,” ujar Tarman, salah satu petani pengelola food estate kepada Tim Kunker Spesifik Komisi IV.

Menanggapi itu, Komisi IV pun merespon pernyataan petani tersebut dan meminta agar pemerintah daerah untuk sementara waktu bisa terus mengembangkan food estate demi kesejahteraan petani disana.

“Memang (anggaran) 2023 itu tidak ada, tapi saya berharap bahwa program food estate ini meskipun tidak masuk di dalam program anggaran di Kementerian Pertanian tetap bisa dilanjutkan oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan untuk 2024 itu kalau memang berkembang dengan baik bisa kita tingkatkan lagi terutama untuk ekstensifikasi. Dengan begitu maka Pulang Pisau itu menjadi lumbung pangan bukan hanya untuk Kalimantan Tengah tapi juga bisa untuk membantu daerah sekitarnya, Kalimantan Selatan misalnya,” ungkap Djarot Saiful Hidayat usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat, (1/9/2023).

Selaras dengan yang disampaikan Djarot Saiful, Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonidipuro juga mengapresiasi program food estate di Pulang Pisau ini dan meminta pemerintah agar bisa melanjutkan program tersebut dengan berbagai perbaikan – perbaikan.

“Nah sekarang ternyata kita lihat produknya walaupun belum maksimal baru 3 ton tapi sudah nampak dan dari para petani minta agar ini dilanjutkan dan kita paham maka kepada pemerintah kami mendorong agar semua yang dibutuhkan terutama air. Karena tidak ada pohon tidak ada air, tidak ada air tidak ada kehidupan. Nah itu yang penting air ini yang jadi masalah ya mudah-mudahan (Kementerian) PUPR paham untuk melanjutkan proyek-proyek ataupun irigasi yang ada untuk pengairan pertanian ini,”  ujar Darori.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, juga menambahkan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun Kabupaten Pulang Pisau akan terus melakukan pemberdayaan dan perbaikan demi hasil food estate yang lebih maksimal.

“Kita kan melakukan pembinaan ya secara terus-menerus ya tahun ini juga kita juga membantu dengan pengadaan bibit IR 42, PB 42. Itu yang kemarin kita berikan di sini 200 hektar, di Kapuas 2 hektar. Kemarin panennya juga bisa 5,7 ton artinya kendatipun 2023 tidak ada program. Tapi (masukan) dari pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, kami tetap jalan untuk melakukan pembinaan kepada petani itu yang kami lakukan. Di samping juga kami juga membantu tahun ini dan tahun 2024 itu membangun untuk hilarisasinya gitu,” pungkas Edy.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya