Connect with us
Aplikasi

Aplikasi Internet Bawa Revolusi Perjodohan di India

India – India terkenal sebagai negara yang konservatif secara sosial, di mana perkawinan lebih sering diatur oleh pihak keluarga. Namun di era globalisasi yang didukung akses Internet yang lebih cepat dan murah ke seluruh wilayah India, menimbulkan efek yang sebelumnya tidak pernah terjadi, yaitu perjodohan online.

Konektivitas seluler yang meluas, memungkinkan bagi warga pedesaan untuk online sehingga memudahkan mereka untuk menemukan calon pasangan yang cocok dari berbagai pelosok negeri. Hal itu meningkatkan permintaan layanan cyber seperti Matrimony.com Ltd, Jeevansathi dan Shaadi.com, platform yang mengoperasikan database materi perkawinan yang dapat ditelusuri.

Dengan sekitar 450 juta pengguna Internet bergerak, revolusi teknologi informasi India mengubah pasar perkawinan, yang secara tradisional didominasi oleh negosiator dan perantara pernikahan, serta iklan di surat kabar, meskipun demikian layanan perjodohan online tersebut masih dianggap melanggar batas.

Seperti dikutip Bloomberg, Kamis (14/09), Ken Research Pvt Ltd mengatakan dalam sebuah laporan tahun lalu bahwa pendapatan dari industri pemula berkembang rata-rata 21% per-tahun dari tahun 2010 sampai 2015, dan akan mencapai 20,6 miliar rupee (sekitar $322 juta) pada tahun 2020.

Matrimony.com, yang membuka penawaran umum perdana pada hari Senin lalu, menambahkan 3 juta profil pengguna tahun lalu, di mana 40 persennya berada di daerah semi perkotaan. Tiga perempat profil yang ditambahkan ke basis data perusahaan yang berbasis di Chennai pada kuartal yang berakhir 30 Juni diupload dari sebuah smartphone, dibantu oleh handset yang lebih murah, koneksi Internet yang lebih cepat, dan perangkat tambahan aplikasi seluler.

“Kami berharap tren terus berlanjut dan alasan tersebut akan membantu lebih banyak orang datang ke platform kami,” kata Murugavel Janakiraman, pendiri dan CEO Matrimony.com, dalam sebuah wawancara. Pasar pernikahan di India, termasuk layanan perjodohan, tempat sewa, katering, dekorasi dan fotografi, bernilai sekitar $54 miliar per-tahun.

Guna meningkatkan koneksi ke jaringan seluler generasi keempat di daerah pedalaman India, sebuah perusahaan bernama Reliance Jio Infocomm milik orang terkaya India, Mukesh Ambani, mulai bulan Juli menawarkan handset yang didukung data disebut ‘JioPhones’ seharga 1.500 rupee dengan tarif bulanan seharga 153 rupee. Kisaran harga tersebut juga diikuti Bharti Airtel Ltd, hanya belum termasuk biaya data.

“Baru-baru ini dengan diluncurkannya Jio, kami telah melihat peningkatan penetrasi yang besar di pasar Jio,” kata Wakil Presiden Senior Jeevansathi.com, Rohan Mathur, dalam sebuah wawancara di kantornya di New Delhi. “Peningkatan penetrasi Internet yang sangat besar ini menyebabkan sejumlah besar pengguna online.”

Perubahan pasar perkawinan ini memiliki efek majemuk, karena lebih banyak pengguna berarti akan lebih banyak peminat potensial yang menarik lebih banyak pengguna.

Menurut seorang profesor sosiologi di Institut Teknologi India Delhi, Sarbeswar Sahoo, sistem ‘pernikahan terjadwal’, yang berakar pada perpecahan sosial berbasis kasta dan patriarki, sedang mengalami transformasi.

Sementara “pernikahan cinta” semakin disukai oleh orang India yang lebih muda, kebiasaan kasta dan komunitas yang terus berlanjut di India menyulitkan orang untuk jatuh cinta dan menikah, Sahoo menulis dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam Journal of South Asian Studies pada bulan Juni.

“Teknologi perkawinan online melanggar batas-batas geografis dan memberikan otonomi lebih kepada kandidat dalam `mengatur` perkawinan mereka sendiri,” ujarnya. “Teknologi baru dan proses perjodohan online menentang kategorisasi cinta dan pernikahan yang tetap. Ini menghasilkan perkawinan dengan kombinasi ‘mengatur diri sendiri’ dan ‘yang terbaik dari kedua dunia’, lanjut Sahoo.

Seperti yang dialami Md Azaharuddin Ahmed, 30, yang menemukan Mazda Sultana lewat Matrimony.com tahun 2015. Dari segi kalangan, wilayah dan agama, cocok untuknya. “Saya pergi ke situs web, menemukannya, dan orang tua saya tidak keberatan dengan pilihan saya,” kata Azaharuddin, yang tinggal di Jorhat, sebuah kota di negara bagian Assam yang terpencil di timur laut.

Pasangan itu menikah tahun lalu setelah pacaran yang difasilitasi oleh sebuah aplikasi di teleponnya. “Sulit membawa laptop di sekitar, jadi wajar saja kita lebih suka chatting lewat ponsel,” katanya.

Sejak tiga tahun lalu, 60% basis pengguna Shaadi.com dari 3 juta penggunanya mengakses situs ini melalui komputer desktop. Jumlah tersebut menyusut menjadi 20%, sementara akses mobile melonjak menjadi 80% dari 40%, kata CEO Gourav Rakshit dalam sebuah wawancara telepon. Rakshit juga melihat pertumbuhan yang berasal dari daerah semi urban yang lebih kecil.

“Kami melihat orang-orang menggunakan koneksi wifi, beralih ke ponsel untuk mengakses layanan ini, dan tingkat aksesnya meningkat cukup dramatis,” jelasnya.(Cathy – Ipotnews)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden PKS Berharap Bisa Bertemu Megawati Empat Mata

Oleh

Fakta News
Presiden PKS Sohibul Iman

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Sohibul, Megawati satu-satunya ketua umum partai politik di Indonesa yang belum pernah dia temui secara khusus empat mata.

“Sampai hari ini ketua umum partai yang saya belum pernah bicara langsung secara formal itu kan dengan Ibu Mega,” kata Sohibul dilansir Tempodalam wawancara dengan Tempo Senin, 9 Desember 2019.

Hal ini disampaikan Sohibul saat ditanya ihwal upaya PKS mendapatkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan para ketua-ketua umum partai yang punya perwakilan di DKI Jakarta, kecuali dengan Megawati.

Sohibul mengatakan, dirinya hanya bertemu mantan presiden kelima itu di forum-forum formal kenegaraan. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk berkunjung Megawati.

Permintaan itu terakhir kali disampaikan saat bertemu Megawati dalam perayaan ulang tahun Partai Nasdem di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11 November lalu. Anak Megawati yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani yang menjawab permintaan Sohibul itu.

“Yang merespons Mbak Puan. ‘Iya mas, kita udah lama enggak ketemu’. Kalau dengan Mbak Puan kan saya sering ketemu. Saya bilang, saya menunggu dari Ibu Mega kapan ada waktu. ‘Iya nanti kita cari waktu’ (kata Puan),” ujar bos partai dakwah bercerita.

Politikus PDIP Effendi Simbolon, kata Sohibul, juga berjanji memediasi pertemuan dengan Megawati itu. Sohibul dan Effendi pernah sama-sama duduk sebagai anggota Komisi Energi DPR pada periode 2009-2014.

“Dia sahabat saya waktu di Komisi tujuh. Senang hati saya bilang, kalau Anda membantu saya,” kata Sohibul. Dia mengaku PKS siap berkomunikasi dengan partai mana pun.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Larangan Bagi Suvenir di BUMN, Komisi VI Ingin Erick Tak Sekadar Gimmick

Oleh

Fakta News
olimpiade, olahraga, internasional, erick
Menteri BUMN Erick Thohir

Jakarta – Komisi VI DPR mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang melarang BUMN bagi-bagi suvenir dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Larangan itu dinilai seharusnya sudah dilakukan sejak dulu.

“Saya baru dengar kalau selama ini ternyata banyak pembagian suvenir setiap RUPS. Kita dukung Menteri BUMN yang ingin ada kode etik seperti itu. Seharusnya sudah sejak dulu dilakukan,” kata Ketua Komisi VI Faisol Riza kepada wartawan, Senin (9/12/2019).

Faisol menilai semangat Erick untuk membawa budaya swasta ke lingkungan BUMN sangat positif. Namun demikian, politikus PKB itu tak melihat larangan ini sebagai langkah Erick untuk bersih-bersih perusahaan pelat merah.

“Saya tidak melihat seperti itu. Ini code of conduct yang biasa saja dan memang sudah waktunya diterapkan. Semangat Pak Erick untuk membawa culture swasta ke BUMN sangat positif,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung juga menilai positif langkah Erick Thohir yang melarang BUMN bagi-bagi suvenir. Namun, Martin berharap perbaikan BUMN lebih serius dan bukan sekadar gimmick semata.

“Menurut saya larangan tersebut baik saja, tetapi lebih baik lagi agar memperhatikan hal-hal yang lebih mendasar terkait good corporate governance, seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Sehingga perbaikan BUMN bukan hanya yang sifatnya gimmick,” ungkap Martin.

“Itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Bisa jadi gimmick kalau tidak dilanjutkan sampai yang mendasar,” sambungnya.

Martin lalu merinci hal mendasar di BUMN yang menurutnya perlu dilakukan pembenahan, di antaranya soal restrukturisasi perusahaan, pembenahan manajemen yang lebih akuntabel, strategi bisnis perusahaan yang lebih baik dan dapat meningkatkan penerimaan negara, serta seleksi personalia. Politikus Partai NasDem itu juga menyinggung kasus penyelundupan komponen Harley Davidson yang berujung pencopotan Dirut Garuda Indonesia, Ari Askara.

“Contohnya, masalah di Garuda kan banyak, termasuk soal laporan keuangan yang bermasalah, bahkan harga tiket pesawat yang masih mahal. Kejadian kemarin (soal ‘moge’) itu hanya puncak dari gunung es permasalahan. Perlu perhatian yang serius,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melarang BUMN membagikan atau memberikan suvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tentang Larangan Memberikan Souvenir atau Sejenisnya.

Dalam surat yang ditetapkan tanggal 5 Desember 2019 itu disebutkan, maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.

“Dalam rangka efisiensi dan penerapan tata kelola perusahaan yang balk (good corporate governance), setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum, dilarang untuk memberikan souvenir atau sejenisnya kepada siapapun,” bunyi surat tersebut seperti dikutip Sabtu (7/12). 

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Tingkatkan Sistem Presidensial, PDIP Ingin Ambang Batas Parlemen Naik

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jember – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada pemilu berikutnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, langkah itu dinilainya perlu dalam rangka konsolidasi demokrasi.

“Untuk meningkatkan efektivitas sistem presidensial dan bagian dari sistem konsolidasi demokrasi setelah lima kali pemilu, maka menaikkan parliamentary threshold itu penting sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi itu,” kata Hasto di daerah Jember, Jawa Timur, Minggu (9/12/2019).

Selain itu, kata dia, konsep multipartai dalam jumlah terbatas juga dibutuhkan untuk mendukung sistem presidensial. Maka dari itu, kata Hasto, parliamentary threshold juga perlu diterapkan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Sistem presidensial yang sehat memerlukan multipartai sederhana dan itu diterapkan secara berjenjang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Kendati demikian, Hasto belum mengungkapkan berapa jumlah peningkatan yang diusulkan. Ia mengatakan, hal itu akan dibahas pada acara rakernas PDIP pada Januari 2020.

“Nanti melalui proses politik di DPR. Kami akan bahas di rakernas pertama yang akan dilaksanakan bertepatan dengan HUT PDIP ke 47 pada tanggal 10-12 Januari 2020,” tutur dia.

Perlu diketahui bahwa Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menentukan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari total suara sah nasional.

Parpol yang tidak mencapai target tersebut tentu tidak akan mendapatkan jatah kursi di DPR. Pada Pemilu 2014, parliamentary threshold hanya 3,5 persen. 

 

Mujafi

Baca Selengkapnya