Pastikan Daging Bebas PMK, Direksi Bulog Inspeksi Langsung ke India
Jakarta – Perum BULOG memastikan bahwa daging kerbau beku yang didatangkan dari India bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), hal itu diyakini dengan mengutus Direktur Bisnis BULOG melakukan inspeksi langsung ke India.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Direktur Utama Perum BULOG, Budi Waseso, pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Perum BULOG, ID Food dan PT. Pupuk Indonesia pada Senin (27/6/2022).
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (28/6/2022), Budi Waseso, mengatakan timnya telah memeriksa langsung proses penelusuran dan pemotongan dan transportasi produksi hewan ternak di India. Tim telah melakukan inspeksi dari tahap peternak hingga rumah produksi di daerah yang dipilih secara acak untuk memeriksa prosedur yang dilaksanakan oleh pemasok daging beku.
“Kami perlu melakukan inspeksi itu demi meyakinkan lagi kondisi daging kerbau beku yang diimpor BULOG dari India walaupun mekanisme importasi yang kami kelola telah lolos verifikasi dari Balai Karantina Kementerian Pertanian RI, karena saat tiba di Indonesia daging kerbau langsung diperiksa tiap kontainer oleh Balai Karantina Tanjung Priok Kementerian Pertanian dan diberi sertifikat oleh Balai tersebut,” kata Budi Waseso.
“Pada rapat dengar pendapat ini saya juga mengajak Direktur Bisnis Ibu Febby Novita yang baru saja pulang dari India, kami persilahkan Ibu Febby untuk bisa menjelaskan langsung dalam kesempatan ini,” tambah Budi Waseso.
Sebelum dilakukan pengiriman ke Indonesia, daging kerbau yang diimpor BULOG ini dipastikan hanya berasal dari dilakukan oleh supplier yang telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan izin untuk memasok ke negara Indonesia dari Kementerian Pertanian RI. Selain itu juga produk daging beku harus telah memenuhi kriteria kesehatan hewan dan dinyatakan layak di konsumsi manusia (fit for human consumption) sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (Health Certificate) dari Lembaga Veteriner di India.
Febby menjelaskan, ada empat tahapan yang dilalui seekor ternak sebelum diekspor dalam bentuk daging beku ke Indonesia. Tahapan tersebut adalah peternak, agregator, pemasok, dan rumah produksi. Dalam setiap tahapan dimonitoring secara penuh oleh dokter hewan negara bagian.
Jumlah dokter hewan di setiap tahapan bertambah sehingga bisa mencapai puluhan di rumah poduksi Jumlah dokter hewan di rumah potong (RPH) bisa mencapai puluhan guna memastikan kerbau yang dipotong benar-benar bebas penyakit dan layak untuk proses produksi. Sistem traceability ternak juga dijalankan dengan baik dimana setiap ternak dipasang eartag sebagai ID ternak dan memiliki kartu identitas yang berisi riwayat vaksin, asal ternak, dan informasi lainnya. Sebelum dipotong, kerbau akan melalui proses pelayuan agar ternak bebas dari virus.
“Pelayuan (chilling) dilakukan dengan cara menyimpan ternak daging di ruangan bersuhu minus 40 0 -5 derajat celcius selama kurang lebih 24 jam, lalu dipindahkan ke ruangan bersuhu minus 28 derajat. Pelayuan tersebut guna membuat tingkat Ph daging di level dibawah 6, pada level tersebut virus tidak dapat bertahan hidup atau di tingkat matinya virus,” kata Febby.
Daging beku ditreatment dengan pelayuan hingga pH daging dibawah 6, yang membuat virus PMK tidak dapat hidup. Perlakuan ini merupakan standar internasional yang ditetapkan oleh World Organisation of Animal Health (WOAH/dahulu bernama OIE).
“Dari awal sudah ketat di proses pemotongan hewan, memastikan hewan itu sehat, tidak ada PMK, antraks, dan virus lain. Kalau hanya memberikan bukti sertifikasi dan lainnya, mungkin tidak bisa kami yakini (seperti ini). Saya membawa tim dokumentasi (sendiri) dan tidak ada pengaturan, jadi kami benar-benar random melakukannya.” tambah Febby.
Produksi daging di India telah mendapatkan beragam sertifikasi dan pengakuan dari organisasi dan badan internasional. Daging yang di produksi di perusahaan India yang telah diakui, memiliki sanitasi dan standar hygiene sesuai dengan ketentuan internasional.
Walaupun menyandang status negara yang belum bebas PMK, saat ini India mengekspor daging beku ke lebih dari 65 negara (termasuk Amerika Serikat, Malaysia, Arab dan negara ASEAN) di dunia dan tidak ada negara yang mengaitkan wabah PMK dengan importasi daging dari India.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
