Connect with us

APBN Pemerintahan Jokowi Kembali Diganjar Opini WTP, Bukti Anggaran Tak Bocor

Sri Mulyani, Jokowi, Pencetak Utang, Opini WTP, BPK, APBN
Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani.(Istimewa)

Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini ketiga beruntun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diberi opini WTP.

Moermahadi Soerja Djanegara, Ketua BPK, menjelaskan, hasil opini WTP ini berdasarkan audit BPK. Ada tujuh komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang dinilai BPK.

Tujuh komponen tersebut terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dengan opini WTP ini, berarti laporan keuangan pemerintahan Jokowi tak ada kebocoran. Laporan keuangan pemerintah pusat juga sudah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan.

“BPK memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2018. Hal ini mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dalam laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” jelas Moermahadi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/5).

Dari audit, BPK menetapkan bahwa penerimaan negara yang sudah dicek sebesar Rp1.943 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp2.213 triliun. Defisit anggaran tercatat sebesar Rp269 triliun atau 1,79 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Namun demikian, pemerintah punya pembiayaan yang mencapai Rp305 triliun. Dengan begitu, ada tambahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebanyak Rp36 triliun.

Adapun dari sisi laporan operasional, BPK mencatat pendapatan operasional pemerintah pusat mencapai Rp2.169 triliun. Beban operasional mencapai Rp2.249 triliun. Pendapatan operasional meningkat 20 persen dan beban operasional naik 12 persen.

“Selanjutnya, BPK menyatakan posisi keuangan pemerintah pusat per 31 Desember 2018 menggambarkan saldo aset, kewajiban, dan ekuitas masing-masing seebsar Rp6.325 triliun, Rp4.917 triliun, dan Rp1.407 triliun,” imbuh dia.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Baznas Harus Tingkatkan Kinerja

Oleh

Fakta News
Baznas Harus Tingkatkan Kinerja
Anggota Komisi VIII DPR RI Anisah Syakur. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Anisah Syakur mengatakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) harus meningkatkan kinerjanya. Salah satunya, muncul dorongan kepada Baznas untuk mempunyai tenaga kerja terampil yang mampu mengkampanyekan program kerja lembaga tersebut secara baik dan benar kepada masyarakat.

Baznas harus mempunyai tenaga-tenaga terampil untuk mengkampanyekan lembaganya kepada masyarakat, sehingga program kerjanya menjadi lebih jelas dan benar. Contohnya seperti mengajak pesantren-pesantren di daerah untuk bekerja sama menghimpun keuangan zakatnya,” papar Anisah saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Baznas di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2019).

Politisi PKB itu menyampaikan saat ini banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang masih dianggap tidak transparan. Sehingga Baznas harus mempunyai strategi-strategi kerja terbaik untuk dapat dipercaya masyarakat. “Baznas harus menunjukkan sebagai lembaga kredibel, terpercaya, dapat diandalkan dan transparan dalam pengelolaannya,” imbuh Anisah.

Ia berharap ke depannya Baznas terus meningkatkan kinerjanya dan menjadi salah satu lembaga zakat nasional milik pemerintah yang dapat diandalkan oleh masyarakat. “Tentunya itu tidak mudah. Sehingga Baznas harus meningkatkan kinerjanya dahulu dan mengambil hati rakyat ke depannya, dikarenakan masih banyak masalah-masalah lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu,” tandas legislator dapil Jawa Timur ini. (tn/sf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemekaran Provinsi Untuk Distribusi Kesejahteraan

Oleh

Fakta News
Pemekaran Provinsi Untuk Distribusi Kesejahteraan
Anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamrussamad menekankan agar pemekaran Provinsi Papua Tengah harus lebih ditujukan untuk distribusi kesejahteraan, bukan kepada distribusi kekuasaan. Ia mengatakan, harus ada roadmap yang jelas dan selaras dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut diungkapkan Kamarussamad saat  audiensi Komisi II DPR RI dengan Ketua Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah beserta pejabat dan tokoh adat setempat, guna membahas usulan pembentukan Provinsi Papua Tengah, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

“Papua Tengah harus mampu memberikan satu keyakinan kepada Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR sehingga bisa membangun kesepakatan, moratorium juga bisa ditinjau kembali, atas dasar gagasan-gagasan dan terobosan baru dari tim pengkaji pembentukan Provinsi Papua Tengah yang dipercaya oleh pemerintah daerah,” ucap politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Kamrussamad mengatakan, perlu ada satu terobosan baru dalam kajian naskah akademik, yaitu menyangkut transformasi ekonomi. Untuk lima tahun ke depan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan berbagai program prioritas, salah satunya adalah transformasi di bidang ekonomi dari pusat-pusat produsen ke distribusi. Selain itu ada juga program super prioritas pariwisata.

“Tim kaji ini mungkin bisa mengkaji, ada apa sumber-sumber ekonomi baru yang bisa dimunculkan sebagai ikon pusat-pusat pertumbuhan baru di sana, sehingga bisa menjawab bahwa pemekaran Provinsi Papua Tengah bukan bagi-bagi kekuasaan tetapi distribusi kesejahteraan. hal inilah yang penting untuk dikaji,” tegasnya.

Kamarussamad menyampaikan, yang harapkan dari tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku tim pengkaji pembentukan Provinsi Papua Tengah adalah bagaimana menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa pada tahun 2045, tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka adalah Indonesia emas.

“Kita ingin Indonesia berada di posisi 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Artinya kalau kita mekarkan Papua Tengah, maka kita harus memiliki roadmap untuk sampai ke sana, guna mendorong pencapaian itu. Sementara 3 provinsi yang dimekarkan pada tahun 1999, yakni Gorontalo, Bangka Belitung, dan Papua Barat, sampai saat ini belum memberikan akselerasi yang begitu cepat,” pungkasnya. (dep/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI Dorong UU Nomor 5 Tahun 1999 Masuk Prolegnas

Oleh

Fakta News
Komisi VI Dorong UU Nomor 5 Tahun 1999 Masuk Prolegnas
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VI DPR RI mengundang beberapa akademisi guna menyerap masukan-masukan dalam upaya melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan bahwa UU ini akan diupayakan masuk ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas).

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan bahwa perkembangan dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta pemanfaatan penggunaan sistem teknologi digital mengharuskan UU tersebut diamandemen. Ia menegaskan bahwa UU yang sudah lama ini harus segera diperbarui untuk mengakomodasi praktik persaingan usaha di Indonesia.

“Akan segera kita kaji masukan ini. Saya pikir memang tidak terelakkan lagi ya, karena Undang-Undang ini sudah lama maka harus kita revisi. Tapi kita tunggu pendapat Anggota Komisi VI. Kiranya amandemen UU ini nantinya dapat kembali menciptakan kondusifitas iklim persaingan usaha,” imbuh Martin ketika ditemui Parlementaria usai memimpin rapat dengan akademisi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Martin menilai masukan yang diberikan oleh akademisi terkait UU Nomor 5 Tahun 1999 sangat baik untuk Komisi VI DPR RI, karena banyak hal-hal terkait prinsip yang perlu diperhatikan. Seperti misalnya posisi kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai State Auxiliary Body yang harus dikaji ulang serta kewenangan KPPU sendiri dalam melakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

“Selain itu tentang perkembangan dunia usaha yang baru, misalnya ketika dulu UU ini dibuat belum ada digital ekonomi. Sementara saat ini digital ekonomi mendominasi dunia usaha sehingga perekonomian itu menjadi borderless (tidak terbatas). Ini tentu akan berpengaruh kepada UU Nomor 5 ini. Maka itu perlu ada penyesuaian kembali,” tukas Politisi dapil Sumatera Utara 2 tersebut. (er/sf)

Baca Selengkapnya