Connect with us

Anwar Usman Kembali Pimpin MK, Wapres Harapkan MK Lebih Adil Sesuai Harapan Masyarakat

Jakarta – Hakim Konstitusi Anwar Usman resmi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023 – 2028. Ia terpilih melalui pemungutan suara dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang diselenggarakan pada Rabu (15/03/2023), di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berharap, dengan terpilihnya kembali Anwar Usman akan menjadikan MK lebih baik dan adil.

“Harapannya ke depan, tentu kita semua [mengharapkan MK] lebih baik, lebih adil, sesuai dengan harapan masyarakat,” tutur Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Tasyakuran Hari Jadi ke-70 Nahdlatul Wathan di Auditorium Majlis Dakwah Hamzanwadi II, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW, JL. Raya Mataram Labuhan Lombok KM 49, Anjani, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/03/2023).

Selain itu, untuk membangun kepercayaan masyarakat, Wapres juga mengharapkan MK harus terus meningkatkan integritasnya.

“Bagaimana membangun integritas dan membangun kepercayaan masyarakat, saya kira itu [yang penting],” tegasnya.

Terpilihnya kembali Anwar Usman, ungkap Wapres, telah melalui rangkaian prosedur yang berlaku di MK, sehingga hendaknya dapat diterima semua pihak.

“Saya kira itu [urusan] internal MK. Ini kan dipilih secara langsung dan mengikuti prosedur. Oleh karena itu, memang siapapun yang dipilih tentu itu harus bisa diterima,” pinta Wapres.

“Itu aturan mainnya, untuk memilih ketua dipilih oleh anggota mahkamah,” imbuhnya.

Namun, apabila ada yang mempermasalahkan terkait prosedur pemilihan tersebut, Wapres menegaskan bahwa pemerintah sebagai lembaga eksekutif tidak dapat ikut campur.

“[Terkait] tata cara itu, [mungkin] DPR bisa melihat kembali apa yang mesti diperbaiki,” saran Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, awak media juga menanyakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap para terdakwa kasus tragedi Stadion Kanjuruhan yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Terkait masalah ini, Wapres menekankan bahwa hal tersebut merupakan ranah lembaga yudikatif.

“[Putusan] kasus Kanjuruhan [adalah] kewenangan yudikatif, itu memang kewenangan pengadilan,” tegasnya.

Apabila ada pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut, menurut Wapres, mereka dapat melakukan banding.

“Kalau nanti masyarakat merasa bahwa itu dianggap kurang memenuhi rasa keadilan, mungkin masyarakat bisa melakukan semacam upaya-upaya berikutnya, dan masih ada saya kira banding, bahkan juga mungkin kasasi,” terang Wapres.

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah sebagai lembaga eksekutif tidak dapat mengintervensi putusan pengadilan.

“Karena itu, biar berjalan melalui proses konstitusional dan sesuai aturan yang ada,” pintanya.

Sebagaimana diketahui, Majelis Hakim PN Surabaya telah menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa yang dianggap terlibat dan bertanggung jawab atas tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

Dalam putusan tersebut, beberapa terdakwa divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa dan bahkan ada yang divonis bebas karena dianggap tidak terbukti bersalah. Putusan-putusan ini pun lantas menuai kecaman karena dinilai sangat mengecewakan dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Puan Harap Idul Fitri Jadi Momen Menyulam Silaturahmi Bangsa

Oleh

Fakta News
Puan Harap Idul Fitri Jadi Momen Menyulam Silaturahmi Bangsa
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ia berharap Lebaran kali ini dijadikan sebagai momen untuk menyulam silaturahmi bagi seluruh elemen bangsa.

“Selamat Idul Fitri 1445 H. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/4/2024). Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun berharap Idul Fitri 1445 H dapat membawa keberkahan untuk Indonesia.

Puan mengajak semua masyarakat untuk memperkuat silaturahmi demi persatuan dan kesatuan di Tanah Air. “Mari menyulam silaturahmi, memutihkan nurani. Semoga segala khilaf dan cela, berangsur sirna dibalut maaf, ikhlas seutuhnya,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Puan mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait di Indonesia agar semakin mengedepankan toleransi. Khususnya toleransi antar umat beragama dan golongan.

“Di hari yang penuh kemuliaan ini, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk semakin memperkuat persaudaraan, bersatu demi keutuhan bangsa Indonesia. Serta, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua,” ungkapnya.

Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Puan mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga merayakan Idul Fitri. “Selamat merayakan hari kemenangan, mari terus merajut persatuan dan kesatuan bangsa,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Netty Aher: Permudah Prosedur Pengiriman Barang PMI, Waspadai Oknum!

Oleh

Fakta News
Netty Aher: Permudah Prosedur Pengiriman Barang PMI, Waspadai Oknum!
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: DPR RI

Jakarta, – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam bentuk relaksasi kebijakan pengiriman barang harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.

“Relaksasi dan kemudahan bagi PMI yang mengirimkan barangnya ke Indonesia harus dilakukan sebagai apresiasi dan penghargaan bagi para PMI. Langkah ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan. Perlakukan mereka selayaknya pahlawan devisa yang memberikan kontribusi pada perekonomian negara,” kata Netty dalam keterangan persnya yang diterima Parlementaria, Selasa (9/4/2024).

Hal ini diutarakan Netty terkait berita terjadinya penumpukan berton-ton barang kiriman para PMI di Tempat Penimbunan Sementara di dua TPS yaitu JKS dan DAM, Semarang, akibat prosedur pemeriksaan bea cukai.

“Barang yang mereka kirimkan ke Indonesia tentunya sebatas oleh-oleh atau hadiah untuk keluarga. Para PMI ini ingin berbagi kebahagiaan jelang lebaran. Jangan sampai para pahlawan devisa ini mengalami kesulitan saat ingin mengirimkan barang tersebut,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Netty mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan masalah penumpukan barang kiriman PMI di TPS tersebut karena adanya pemeriksaan bea cukai yang berlarut-larut.

“Penyelesaian masalah penumpukan barang ini harus segera dipercepat agar para PMI tenang dan tidak was-was akan nasib barang kirimannya yang sudah berbulan-bulan dikirim. Sebenarnya paket tersebut mereka kirim dengan harapan akan bisa diterima sebelum lebaran. Akibat lama di gudang TPS, PMI juga ikut menanggung biaya penyimpanan yang tentunya akan sangat memberatkan PMI,” katanya.

Meski demikian, politisi PKS ini mengingatkan pemerintah agar waspada pada oknum yang mengambil kesempatan di tengah kesulitan. “Waspadai para oknum yang ingin menghindari biaya pajak impor barang dengan memanfaatkan perlakuan khusus atau relaksasi bagi para PMI ini. Jangan sampai kemudahaan bagi PMI dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari celah keuntungan secara tidak bertanggung jawab,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh pada 10 April 2024

Oleh

Fakta News
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta – Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H/2024 M jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta.

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H, Selasa (9/4/2024).

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia ketinggian hilal berada di antara 4° 52‘ 43“ sampai dengan 7° 37‘ 50“, dan sudut elongasi antara 8° 23‘ 41“ sampai 10° 12‘ 56“,” kata Menag.

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1445 H, telah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2016 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 127 titik di Indonesia. “Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua, yang tersebar di 127 titik,” ungkap Menag.

“Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ada 20 perukyah yang menyatakan melihat hilal dan telah disumpah,” sambung Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Ketua MUI KH Asrorun Ni’am, dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.

“Perlu dicatat, dalam menentukan awal bulan Qomariah, Kemenag selalu menggunakan dua metode yang tidak dapat dinegasikan satu sama lain,” ujar Menag.

Pertama, metode hisab yang sifatnya informatif. Kedua, metode rukyat yang sifatnya konfirmatif. “Hal ini juga dilakukan pada sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 H. Hasil hisab yang dilakukan Tim Hisab Rukyat Kemenag telah terkonfirmasi dengan kesaksian para perukyah,” jelas Menag.

Karena dua alasan tersebut, lanjut Menag, Sidang Isbat menyepakati untuk 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024.

“Atas nama pemerintah saya mengucapkan Selamat Idulfitri 1445 H / 2024 M. Taqabalallahu minna wa minkum, minal ‘aidin wal faizin,” ujar Menag.

Baca Selengkapnya