Antisipasi Krisis Pangan Dampak Covid-19, Lumbung Pangan Kampung Siaga KPN Patut Ditiru
Jakarta – Organ relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita (KPN), sejak dinyatakannya virus Corona menjadi pandemi global telah ikut andil dalam mewujudkan gotong royong, dengan didorongnya masyarakat untuk mendirikan Kampung Siaga COVID-19 berbasiskan Rukun Warga (RW).
Salah satu dari program Kampung Siaga COVID-19 tersebut memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran protokol kesehatan melawan virus Corona. KPN juga menginisiasi berdirinya lumbung-lumbung pangan berbasiskan Rukun Warga di berbagai titik di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.
KPN menilai bahwa tahapan dengan kondisi terkini telah memasuki kerawanan pangan. Maka KPN lebih memfokuskan program mendorong jaringannya di berbagai daerah di Indonesia untuk mempersiapkan lumbung pangan sebagai wujud gotong royong dalam menghadapi krisis pangan kelak ke depan.
Sebagai aliansi organ relawan yang mempunyai jejaring di akar rumput, KPN memiliki tanggung jawab moril di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu dasar dari KPN untuk mendirikan lumbung-lumbung pangan berbasiskan RW.
Saat dimintai keterangannya mengenai hal tersebut, Juru Bicara KPN Dedy Mawardi menyampaikan, kekhawatiran pihaknya akan adanya kerawanan pangan yang panjang akibat dampak pandemi virus Corona. Oleh karenanya mereka lebih memilih untuk membangun lumbung-lumbung pangan setingkat RW atau Desa.
“Pandemi ini sudah mulai membuat goncang tatanan sosial ekonomi, PHK massal, bisnis berhenti, daya beli masyarakat turun, ketersediaan bahan pokok minim dengan keterbatasan mobilisasi barang. Jadi kami sangat khawatir akan terjadi kerawanan pangan dalam waktu yang cukup panjang ke depan,” ujar Dedy yang juga Sekjen Seknas-Jokowi ini.
“Saat ini dengan adanya Kampung siaga COVID-19 yang telah dibentuk, jauh-jauh hari kami bersama jajaran pengurus RT/RW dan warga menginisiasi gerakan lumbung pangan sebagai antisipasi dampak pandemi Corona. Dengan semangat gotong royong, saling membantu satu sama lain, kita melibatkan peran masyarakat agar dapat menjaga ketahanan pangan di wilayahnya,” imbuh Dedy.
Lanjutnya, untuk itu ia meminta kepada pemerintah agar lebih fokus dan mempersiapkan semua jajarannya menghadapi kemungkinan kerawanan pangan ke depan.
Salah satu lumbung pangan yang ada di Kampung Siaga COVID-19 KPN terletak di RW 07 Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Ketua RW 07 Rawa Jati Sari Budhi Handayani mengatakan lumbung pangan yang dibentuk bersama KPN tak lepas sebagai antisipasi dampak pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan warga.
Sari menyampaikan lumbung pangan bagi warga di saat pandemi Corona ini harus menjadi perhatian pemerintah selain bantuan sosial yang telah disalurkan kepada warga. Menurutnya jangan hanya menyandarkan pada bantuan sosial pemerintah saja, namun kesadaran bergotong royong dan kepedulian sesama juga harus dilakukan melalui lumbung pangan bagi warga ini.
“Kita tidak bisa sepenuhnya menyandarkan harapan dengan bantuan sosial pemerintah saja, meskipun bansos telah disalurkan namun warga juga harus digugah kesadaran kolektifnya untuk bersama-sama membangun benteng pertahanan pangan saat pandemi Corona ini. Kami di sini bersama KPN telah membentuk lumbung pangan bagi warga sebagai antisipasi dampak pandemi Corona,” ucap Sari.
“Kami dari jajaran pengurus RW pun aktif memantau penyaluran bansos dari pemerintah dan instansi terkait dengan memverifikasi data penerima bantuan. Nah jika ada data penerima yang luput atau yang tak tercantum, maka tugas lumbung pangan KPN ini lah yang akan mendistribusikan bantuan ke warga yang berhak menerima. Lumbung pangan ini juga sebagai cadangan di saat kritis, apabila bansos terhambat atau terjadi kesalahan teknis penyaluran,” ungkap Sari.
Sementara itu dihubungi secara terpisah, Ketua Umum MAPPAN Indonesia, Wignyo Prasetyo membeberkan bahwa lumbung-lumbung pangan sangat penting. Kendati demikian kata Wignyo, jika terjadi kelangkaan pangan pun menjadi bahaya.
“Lumbung-lumbung pangan sangat penting, tapi kalau terjadi kelangkaan pangan juga repot. Memang satu bulan ke depan akan panen raya, setelah itu akan masuk musim kemarau, pemerintah mulai sejak dini perlu secara masif dan fokus mendorong produksi pangan alternatif lainnya untuk menjamin ketahanan pangan, ingat situasi global akan menyulitkan untuk impor,” tuturnya.
Wignyo yang juga tergabung dalam Komite Penggerak Nawacita ini, memberikan pandangannya bahwa untuk menjamin stok kebutuhan pangan, Presiden Jokowi perlu memerintahkan Kementerian Pertanian menjalankan program perluasan areal tanam.
“Penting juga dana desa dari Kementerian PDT dialihkan ke urusan produksi pangan, program-program lain tinggalkan aja dulu,” terang aktivis 1990-an ini.
Senada dengan rekan-rekannya, Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Ammarsjah Purba menyampaikan, bahwa di samping jaminan ketersediaan pangan, ia juga menambahkan, untuk menjadi perhatian terkait pendistribusian. Sebab kata Ammarsjah, sebaiknya hal itu tidak diserahkan pada mekanisme pasar.
“Fokus arah distribusi adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang tinggal di perkotaan, yang wilayahnya melaksanakan PSBB. Kelas menengah ke bawah ini lah yang sangat terdampak Covid-19 dan goncangan ekonomi. Instrumen negara seperti Bulog dan BUMN yang bergerak di sektor pangan harus dioptimalkan, bukan saja untuk menjamin ketersediaan, tapi juga pengendalian harga dan memastikan semua warga bangsa mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya,” pungkasnya.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
