Antisipasi Kemacetan Arus Mudik, Pemerintah Akan Terapkan Rekayasa Lalu Lintas yang Terukur
Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas) dan Jasa Marga akan menerapkan rencana rekayasa lalu lintas yang lebih terukur daripada sebelumnya. Menurutnya, rencana ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas antisipasi mudik Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi.
Ia menjelaskan, masalah peningkatan lalu lintas selama musim liburan yang akan datang diatasi dengan penambahan kapasitas sistem transportasi seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara.
“Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami confident ya dengan apa yang kita lakukan di kereta api, di laut, di udara, bahkan di penyeberangan, karena kapasitas yang kita sediakan sangat signifikan tambah gitu,” kata Menhub dalam keterangan persnya usai Rapat yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Namun, ia mengakui potensi kemacetan lalu lintas di jalan tol Cipali. Untuk itu, kerja sama dengan Korlantas dalam rencana rekayasa lalu lintas dapat mengatasi hal ini melalui arus lalu lintas satu arah, contraflow, dan aturan ganjil-genap.
“Cipali itu, Mas tahu bahwa dari Jakarta sampai kilometer 66 empat jalur, empat-empat, jadi delapan jalur. Dan, setelah kilometer 66 itu dua-dua jalur. Nah di situlah rekayasa lalu lintas akan dilakukan, baik itu one way, contraflow, atau satu lagi yang akan kita terapkan adalah ganjil genap. Ganjil genap ini memang kita hati-hati melakukan karena mengingat perjalanan dari Medan, dari Palembang, sampai Jakarta mesti tertunda tapi kita akan diskusikan,” jelasnya lagi kepada wartawan.
Menhub menyatakan bahwa rasio kapasitas terhadap volume (v/c rasio) sangat penting untuk menghindari kemacetan lalu lintas.
“Singkat kata, bahwa kalau dulu kita tidak terlalu menetapkan harinya, agak fleksibel, nah ini akan kita diskusikan VC Ratio, jadi kapasitas per volume. Jadi jumlah kapasitas dan volume yang lewat itu harus 0,6. Kalau dia di atas 0,6, 0,8 udah rendet. Kalau satu, itu macet. Tadi juga saya laporkan ke Pak Presiden bahwa untuk semuanya itu dalam exercise sudah 0,6. Insyaallah, kita bisa menjalani simulasi yang sekarang ini dan bisa terjadi pada saat itu, terutama berkaitan kendaraan darat di Cipali,” terangnya.
Untuk itu, imbuh Budi, Kementerian Perhubungan akan melakukan survei lagi dua minggu sebelum liburan untuk mengevaluasi kembali situasi.
Kemenhub, Korlantas, dan Jasa Marga terus melakukan manajemen lalu lintas di jalan arteri dan tol lintas utara atau jalur lintas pantau utara (pantura) untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik Lebaran. Menhub menyampaikan jalan arteri yang tadinya sempit sudah diperlebar, sehingga efektivitas pantura dapat ditingkatkan.
“Jalan arteri ini relatif sudah lebih efektif karena kalau enggak salah tadinya ada jembatan yang menyempit, dari tujuh itu sudah lima atau enam selesai, jadi penyumbatan tinggal satu, sehingga efektivitas lintas utara/pantura itu bisa diandalkan,” tutur Menhub.
Ia juga mengapresiasi tinggi terhadap Korlantas dan Jasa Marga yang sangat kooperatif dalam menghitung rasio jumlah kendaraan yang melintas pada suatu jalan dalam suatu periode tertentu (volume) dibandingkan dengan kapasitas maksimum jalan dalam membuat alternatifnya.
“Kami sudah beberapa kali ke beberapa titik. Dan, minggu lalu saya dan Kakorlantas ke Cipali melihat sendiri bagaimana jalan itu sudah dibuat delapan jalur dan ada jalan yang masih empat jalur. Nah empat jalur, yang empat jalur ini atau dua-dua itu sudah ada tambahan rest area. Nah kita harapkan tambahan rest area itu Badan Usaha Jalan Tol itu juga kooperatif, me-manage itu dengan baik.,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
