Antisipasi Kemacetan Arus Mudik, Pemerintah Akan Terapkan Rekayasa Lalu Lintas yang Terukur
Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas) dan Jasa Marga akan menerapkan rencana rekayasa lalu lintas yang lebih terukur daripada sebelumnya. Menurutnya, rencana ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas antisipasi mudik Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi.
Ia menjelaskan, masalah peningkatan lalu lintas selama musim liburan yang akan datang diatasi dengan penambahan kapasitas sistem transportasi seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara.
“Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami confident ya dengan apa yang kita lakukan di kereta api, di laut, di udara, bahkan di penyeberangan, karena kapasitas yang kita sediakan sangat signifikan tambah gitu,” kata Menhub dalam keterangan persnya usai Rapat yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/3/2023).
Namun, ia mengakui potensi kemacetan lalu lintas di jalan tol Cipali. Untuk itu, kerja sama dengan Korlantas dalam rencana rekayasa lalu lintas dapat mengatasi hal ini melalui arus lalu lintas satu arah, contraflow, dan aturan ganjil-genap.
“Cipali itu, Mas tahu bahwa dari Jakarta sampai kilometer 66 empat jalur, empat-empat, jadi delapan jalur. Dan, setelah kilometer 66 itu dua-dua jalur. Nah di situlah rekayasa lalu lintas akan dilakukan, baik itu one way, contraflow, atau satu lagi yang akan kita terapkan adalah ganjil genap. Ganjil genap ini memang kita hati-hati melakukan karena mengingat perjalanan dari Medan, dari Palembang, sampai Jakarta mesti tertunda tapi kita akan diskusikan,” jelasnya lagi kepada wartawan.
Menhub menyatakan bahwa rasio kapasitas terhadap volume (v/c rasio) sangat penting untuk menghindari kemacetan lalu lintas.
“Singkat kata, bahwa kalau dulu kita tidak terlalu menetapkan harinya, agak fleksibel, nah ini akan kita diskusikan VC Ratio, jadi kapasitas per volume. Jadi jumlah kapasitas dan volume yang lewat itu harus 0,6. Kalau dia di atas 0,6, 0,8 udah rendet. Kalau satu, itu macet. Tadi juga saya laporkan ke Pak Presiden bahwa untuk semuanya itu dalam exercise sudah 0,6. Insyaallah, kita bisa menjalani simulasi yang sekarang ini dan bisa terjadi pada saat itu, terutama berkaitan kendaraan darat di Cipali,” terangnya.
Untuk itu, imbuh Budi, Kementerian Perhubungan akan melakukan survei lagi dua minggu sebelum liburan untuk mengevaluasi kembali situasi.
Kemenhub, Korlantas, dan Jasa Marga terus melakukan manajemen lalu lintas di jalan arteri dan tol lintas utara atau jalur lintas pantau utara (pantura) untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik Lebaran. Menhub menyampaikan jalan arteri yang tadinya sempit sudah diperlebar, sehingga efektivitas pantura dapat ditingkatkan.
“Jalan arteri ini relatif sudah lebih efektif karena kalau enggak salah tadinya ada jembatan yang menyempit, dari tujuh itu sudah lima atau enam selesai, jadi penyumbatan tinggal satu, sehingga efektivitas lintas utara/pantura itu bisa diandalkan,” tutur Menhub.
Ia juga mengapresiasi tinggi terhadap Korlantas dan Jasa Marga yang sangat kooperatif dalam menghitung rasio jumlah kendaraan yang melintas pada suatu jalan dalam suatu periode tertentu (volume) dibandingkan dengan kapasitas maksimum jalan dalam membuat alternatifnya.
“Kami sudah beberapa kali ke beberapa titik. Dan, minggu lalu saya dan Kakorlantas ke Cipali melihat sendiri bagaimana jalan itu sudah dibuat delapan jalur dan ada jalan yang masih empat jalur. Nah empat jalur, yang empat jalur ini atau dua-dua itu sudah ada tambahan rest area. Nah kita harapkan tambahan rest area itu Badan Usaha Jalan Tol itu juga kooperatif, me-manage itu dengan baik.,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
