Anggaran Pindah Ibu Kota Negara Tidak Sampai Bebankan APBN
Jakarta – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terus bergulir. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas, mengungkap setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun untuk menyiapkan pemindahan tersebut, yang bersumber tidak hanya dari APBN sebanyak 19,2 persen atau sekitar Rp 89,2 triliun, tetapi juga swasta dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan persentase tersebut belum terlalu besar jika dibandingkan dengan APBN selama 4 tahun. Lebih jelas, dirinya mengatakan, jika dilihat dari sisi alokasi anggaran, pemindahan Ibu Kota Negara tidaklah membebankan APBN. Belum lagi ditambah dengan manfaat yang akan dirasakan jika pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah mulai terealisasai.
“Sebenarnya itu tidak terlalu besar, sehingga dari sisi budget buat kita tidak ada masalah. Dari jumlah anggaran kita yang mencapai Rp 2500 triliun per tahun, itu biasa-biasa saja karena tidak sampai satu persennya, dibanding dengan impact yang kita dapatkan dari perencanaan pemindahan IKN benar-benar bisa terealisasi,” kata Amir kepada Parlementaria, usai memimpin rapat kerja di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/1/2020).
Pemisahan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi, antara IKN baru di Kalimantan Timur dengan Jakarta, juga perlu mendapatkan kajian lebih mendalam terkait dampaknya. Politsi Fraksi PPP ini mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi pada kota yang ditinggalkan tentu tidak sesignifikan dengan calon IKN baru nantinya. Untuk mengembangkannya, skema pendanaan juga perlu dibahas secara simultan.
Dalam hasil rapat yang disepakati, Komisi XI DPR RI mendorong Bappenas untuk menyiapkan proses pemindahan Ibu Kota Negara tanpa menggangu target pembangunan yang telah ditetapkan. Setidaknya, Bappenas sudah memiliki 7 Agenda Perubahan RPJMN 2020-2024, yang diprioritaskan pada reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, penguatan ekonomi, sistem rancangan anggaran, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kualitas sumber daya manusia.
Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Manoarfa, dalam pemaparannya, menyampaikan bahwa pembangunan awal IKN baru akan mulai dilaksanakan pada 2021. Selanjutnya bangunan pendukung, seperti rumah hunian hingga jaringan telekomunikasi, akan mulai dibangun pada 2023. “Jadi sudah mulai bisa pelantikan pada 2024 Ibu Kota Negara baru,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suharso menjelaskan, tata kelola pemerintahan IKN baru nantinya masih akan berada di bawah Pemerintah Pusat. Itu akan dilakukan melalui sistem badan otoritas tersendiri, mengingat tidak adanya pemerintah daerah dan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Artinya yang mengawasi adalah DPR RI langsung. Jadi cara menunjuk pimpinannya akan dikonsultasikan dengan DPR,” pungkasnya. (alw/es)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
